JurnalPost.com — Aris Sanda mungkin tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan mencari nafkah akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Sopir travel asal Toraja, Sulawesi Selatan, itu dilaporkan menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata yang diduga berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kawasan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 15 September 2026.
Peristiwa tersebut bukan sekadar menambah daftar korban kekerasan di Papua. Kematian Aris memperlihatkan kenyataan pahit bahwa masyarakat sipil yang tidak memiliki kepentingan dalam perebutan kekuasaan justru dapat menjadi pihak yang menanggung akibat paling berat dari konflik politik.
Aris hanyalah seorang pekerja yang menggantungkan hidup pada aktivitas transportasi. Ia mengantar penumpang dan membantu distribusi kebutuhan masyarakat ke wilayah pedalaman. Namun, dalam perjalanan menuju Mbua, kendaraannya dihadang kelompok bersenjata.
Rekaman yang beredar memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai Aris berada di tengah sekelompok orang bersenjata dan diminta menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Setelah peristiwa tersebut, Aris ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya yang terbakar di kawasan Danau Habema.
Bayangkan posisi seorang pekerja yang tiba-tiba harus berhadapan dengan senjata. Tidak ada ruang untuk berdebat, mempertanyakan perintah, atau menyatakan sikap secara bebas. Keselamatan dirinya berada di tangan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan matinya.
Di situlah ironi konflik politik terlihat begitu jelas. Orang yang sekadar ingin bekerja justru kehilangan kebebasan paling mendasar untuk menentukan sikapnya sendiri.
Ketika Kekuasaan Ditentukan oleh Senjata
Dalam perspektif sosiologi politik, kekuasaan tidak selalu hadir melalui jabatan resmi, lembaga pemerintahan, atau peraturan tertulis. Kekuasaan juga dapat terbentuk melalui kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksa orang lain mengikuti kehendaknya.
Di wilayah konflik, kekuasaan semacam ini menjadi sangat berbahaya ketika dijalankan melalui ancaman kekerasan.
Senjata bukan lagi sekadar alat untuk menghadapi lawan bersenjata, melainkan berubah menjadi sarana mengendalikan kehidupan masyarakat sipil.
Seorang sopir dapat dipaksa menghentikan kendaraan. Pedagang dapat kehilangan akses terhadap pasar. Pekerja dapat dicurigai hanya karena melewati wilayah tertentu. Bahkan, warga biasa dapat dipaksa menyatakan dukungan terhadap suatu kepentingan politik yang sebenarnya tidak mereka pilih.
Situasi tersebut menunjukkan bagaimana ruang kebebasan masyarakat menyempit ketika ancaman kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dalam kasus Aris Sanda, dugaan pemaksaan pernyataan politik di bawah ancaman senjata menjadi gambaran nyata bagaimana seseorang dapat kehilangan kendali atas dirinya sendiri.
Pernyataan yang disampaikan dalam keadaan terancam tidak dapat dipandang sebagai bentuk dukungan politik yang lahir dari kesadaran dan kebebasan memilih.
Sebaliknya, tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya bertahan hidup di tengah situasi yang membahayakan keselamatan.
Ketika seseorang mengikuti perintah orang bersenjata, belum tentu ia menyetujui apa yang diperintahkan. Bisa jadi, kepatuhan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang dianggap memungkinkan dirinya tetap hidup.
Namun, dalam tragedi Aris Sanda, upaya menyelamatkan diri itu tidak berhasil menghindarkannya dari kekerasan yang merenggut nyawanya.
Rakyat Kecil Menjadi Korban Pertarungan Politik
Konflik Papua memiliki sejarah panjang dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang saling berkaitan.
Persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Ada ketimpangan pembangunan, pengalaman diskriminasi, persoalan identitas, perbedaan pandangan politik, hingga sejarah kekerasan yang memengaruhi hubungan antara masyarakat dan negara.
Namun, kompleksitas konflik tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Terlepas dari kepentingan politik yang diperjuangkan oleh pihak mana pun, warga biasa tetap memiliki hak untuk hidup, bekerja, dan menjalankan aktivitas tanpa ancaman.
Ironisnya, orang-orang yang paling sedikit memiliki kekuasaan untuk menentukan arah konflik justru kerap menghadapi risiko terbesar.
Sopir, pedagang, petani, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja lainnya menjalankan aktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tidak selalu memiliki pilihan untuk meninggalkan wilayah berisiko karena pekerjaan dan keluarga bergantung pada penghasilan sehari-hari.
Bagi mereka, bekerja bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup.
Ketika konflik semakin memburuk, aktivitas yang seharusnya biasa saja dapat berubah menjadi pertaruhan nyawa.
Lebih mengkhawatirkan lagi, masyarakat dapat dengan mudah diberi label berdasarkan identitas asal, pekerjaan, atau dugaan keberpihakan politik.
Istilah seperti pendatang, pribumi, kawan, dan lawan dapat digunakan untuk membangun sekat sosial yang semakin memperbesar rasa saling curiga.
Padahal, tidak setiap warga pendatang memiliki kepentingan politik tertentu. Begitu pula masyarakat asli Papua tidak dapat diperlakukan seolah-olah memiliki satu pandangan politik yang seragam.
Penyederhanaan identitas semacam ini hanya akan memperdalam perpecahan dan menjauhkan masyarakat dari kehidupan yang damai.
Propaganda Digital dan Eksploitasi Ketakutan
Perkembangan teknologi telah mengubah cara konflik politik ditampilkan kepada publik.
Jika sebelumnya kekerasan lebih banyak terjadi di wilayah yang sulit dijangkau, kini peristiwa tersebut dapat direkam dan disebarluaskan melalui media sosial dalam waktu singkat.
Panggung konflik tidak lagi terbatas pada jalanan, hutan, atau kawasan pegunungan. Konflik juga berlangsung melalui layar ponsel, tempat gambar, video, dan narasi diperebutkan untuk membentuk persepsi masyarakat.
Dalam kondisi tertentu, rekaman kekerasan digunakan sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kekuatan, menebarkan ketakutan, atau memperkuat klaim politik suatu kelompok.
Persoalannya, manusia yang muncul dalam rekaman tersebut sering kali kehilangan kedudukannya sebagai individu yang memiliki hak dan martabat.
Korban berubah menjadi objek yang ditampilkan demi kepentingan pihak yang menguasai situasi.
Dalam kasus Aris Sanda, rekaman yang memperlihatkan dugaan pemaksaan dukungan politik menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana tubuh, suara, dan keselamatan seseorang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik.
Di hadapan kamera, seseorang mungkin tampak berbicara. Namun, kamera tidak selalu memperlihatkan seluruh tekanan yang dialaminya.
Sebuah pernyataan yang direkam di bawah ancaman senjata tidak dapat disamakan dengan pernyataan yang diberikan secara sukarela.
Persoalan ini semakin rumit ketika rekaman tersebut menyebar luas melalui media sosial.
Penyebarannya dapat memperpanjang penderitaan keluarga korban, memperkuat rasa takut masyarakat, dan menciptakan ruang bagi munculnya informasi yang belum tentu benar.
Karena itu, publik perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi konten kekerasan. Tidak semua rekaman yang viral perlu disebarkan kembali, terlebih ketika menampilkan korban dalam keadaan tidak berdaya.
Kepedulian terhadap korban seharusnya diwujudkan melalui dorongan untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan, bukan dengan menjadikan penderitaan manusia sebagai tontonan.
Negara Tidak Boleh Membiarkan Warga Bertaruh Nyawa
Tragedi Aris Sanda juga menghadirkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Keamanan bukanlah fasilitas tambahan yang hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan atau daerah yang jauh dari konflik.
Keselamatan merupakan hak setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal dan bekerja di daerah terpencil.
Negara memiliki kewajiban memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan jalan umum, mengangkut kebutuhan pokok, menjalankan usaha, dan memperoleh pelayanan dasar tanpa dibayangi ancaman kekerasan.
Pengamanan jalur transportasi dan distribusi logistik di wilayah rawan konflik perlu menjadi perhatian serius. Sebab, gangguan terhadap para pekerja transportasi juga dapat menghambat kehidupan masyarakat yang bergantung pada pasokan barang dan layanan dari luar daerah.
Namun, pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Perlindungan masyarakat perlu berjalan bersama penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pembukaan ruang dialog yang melibatkan masyarakat Papua.
Kekerasan terhadap warga sipil harus ditindak berdasarkan hukum tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lainnya.
Negara juga perlu memastikan bahwa setiap tindakan penegakan keamanan dilakukan secara proporsional dan tidak justru memperluas penderitaan warga yang tidak terlibat dalam konflik.
Sebab, keberhasilan menjaga keamanan tidak dapat hanya diukur dari jumlah operasi atau pengerahan aparat, melainkan dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman.
Tidak Ada Perjuangan Politik yang Membenarkan Pembunuhan Warga Sipil
Setiap gerakan politik tentu memiliki gagasan, tujuan, dan cara pandang yang ingin diperjuangkan.
Namun, tidak ada tujuan politik yang dapat membenarkan penyanderaan, intimidasi, penyiksaan, atau pembunuhan terhadap warga yang tidak terlibat dalam permusuhan.
Jika suatu kelompok mengatasnamakan kebebasan, tetapi pada saat yang sama merampas kebebasan orang lain melalui ancaman senjata, muncul pertentangan moral yang sulit dibenarkan.
Bagaimana mungkin kebebasan diperjuangkan dengan menghilangkan hak seseorang untuk hidup?
Bagaimana sebuah perjuangan dapat mengklaim membela martabat manusia apabila masyarakat sipil justru dijadikan alat untuk menunjukkan kekuatan?
Kekerasan terhadap orang yang tidak berdaya tidak memperkuat nilai kemanusiaan dari suatu perjuangan. Sebaliknya, tindakan tersebut justru merusak legitimasi moral dari tujuan yang ingin dicapai.
Karena itu, kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik Papua harus menghentikan tindakan yang membahayakan masyarakat sipil.
Menghormati keselamatan warga bukanlah bentuk kelemahan atau kekalahan politik. Hal itu merupakan batas kemanusiaan yang semestinya tidak dilanggar oleh pihak mana pun.
Demikian pula, upaya penyelesaian konflik harus memberikan tempat bagi suara masyarakat yang selama ini hidup di tengah ketakutan.
Mereka bukan sekadar objek kebijakan, bagian dari statistik konflik, atau simbol dalam pertarungan politik.
Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, pekerjaan, harapan, dan hak untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.
Keselamatan Manusia Harus Berada di Atas Kepentingan Politik
Kematian Aris Sanda seharusnya menjadi pengingat bahwa konflik yang berkepanjangan memiliki harga kemanusiaan yang sangat mahal.
Di balik berbagai pernyataan politik dan perdebatan mengenai kekuasaan, terdapat masyarakat yang hanya ingin menjalani hidup dengan tenang.
Seorang sopir ingin mengantarkan penumpangnya sampai tujuan. Pedagang ingin membuka usaha tanpa rasa takut. Anak-anak ingin bersekolah, sementara keluarga berharap anggota keluarganya dapat kembali ke rumah dengan selamat.
Keinginan tersebut bukanlah tuntutan yang berlebihan.
Rasa aman merupakan kebutuhan mendasar yang semestinya tidak perlu dipertaruhkan setiap kali seseorang keluar untuk bekerja.
Tragedi ini juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung akibat dari keputusan dan pertarungan kelompok yang memiliki senjata maupun kekuasaan.
Keadilan bagi korban, perlindungan terhadap pekerja, dan penyelesaian konflik secara manusiawi harus menjadi perhatian bersama.
Pada akhirnya, tidak ada propaganda politik yang lebih berharga daripada nyawa manusia.
Tidak ada kemenangan yang patut dirayakan apabila untuk mencapainya, orang-orang yang tidak bersalah harus kehilangan kehidupan mereka.
Sebab, kemerdekaan dan kebebasan akan kehilangan maknanya ketika hak hidup manusia justru dikorbankan atas nama perjuangan.
Daftar Pustaka
Salwia, S. (2021). Keinginan Papua untuk Memisahkan Diri dari Indonesia Kaitannya dengan Kemanusiaan. Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora, 1(2), 45–51. https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i2.458
Catatan: Opini ini disusun dengan merujuk pada laporan peristiwa Aris Sanda pada 15–18 September 2026 dan kajian mengenai konflik serta kemanusiaan di Papua.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda