Revolusi Ekonomi dalam Menuju Pilpres: Membangun Masa depan yang lebih baik

Oleh : Angga Sukha Pratama, Prodi Teknik Informatika, Politeknik Harapan Bersama

JurnalPost.com - Menjelang pemilu sejumlah partai mulai untuk mengadakan kampanye dimana mana setiap partai mencalonkan pemimpinya masing masing untuk mengikuti pilpres.pada pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah menarik perhatian masyarakat indonesia yang telah ikut berpartisipasi di dalamnya.

Setelah reformasi politik dan demokratisasi berlangsung lebih dari 24 tahun, dan pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung, muncul berbagai kritik dan gugatan terhadap peran dan kontribusi partai politik. Politik itu sendiri memiliki 2 sisi : sebagai bagian dari persoalan dan juga bagian dari solusi. Dalam dimensi parpol sebagai persoalan, sudah marak dikaji bagaimana parpol tidak lain menjadi arena kompetisi kepentingan pribadi dari elite-elitnya.

Kebijakan ekonomi Selain kecenderungan oligarkis, partai politik kerap mendapat sorotan karena tidak mencerminkan kemauan politik dan ekonomi rakyat. Banyak dari mereka mungkin hanya mewakili kelompok kecil di arena legislatif. Partai politik juga sering dipandang acuh tak acuh terhadap penderitaan Rakyat yang terkait dengan dampak ekonomi dari keputusan politik administratif terhadap isu-isu sosial yang strategis yang berkenaan dengan kesejahteraan, karena cenderung banyaknya kalangan masyarakat menengah ke bawah maka target dari suara pemilu ber targetkan masyarakat menengah ke bawah dgn mengkampanyekan menyerukan visi misi mensejahterakan ekonomi rakyat menengah ke bawah.

mendapati pemahaman parpol tentang ketimpangan dalam platform, namun secara garis ini parpol merujuk pada kondisi ketimpangan ekonomi. (pendapatan atau pekerjaan) dan non-ekonomi (akses ke pendidikan, perawatan,kesehatan, demografi, jenis kelamin, hanya sedikit mengemukakan pendapat tentang mereka).Meningkatkan kesadaran keuangan penduduk merupakan langkah penting untuk memberdayakan mereka dalam pemilu. Kampanye pendidikan ekonomi yang efektif dapat memberikan pemahaman tentang isu-isu ekonomi penting seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, lapangan kerja dan akses ke layanan keuangan.

Kebijakan Revolusi Ekonomi Jelang pemilu 2024, DBS memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih positif dan progresif. Sebab, konsumsi masyarakat meningkat, karena ada insentif ketika mendekati musim pemilu. Dilansir dari DBS.com Indonesia mendapati Pertumbuhanya lebih baik akan mencapai angka 5% pada tahun 2023 data tersebut di dapat Pada DBS grup research.

Dampak pemilu terhadap perekonomian dapat dilihat dari peningkatan pengeluaran atau peningkatan belanja lembaga nirlaba (LNPRT) menjelang pemilu. Dalam keadaan normal, kontribusi nirlaba seringkali minimal, tetapi meningkat sebelum tahun pemilihan.

adalah pengeluaran partai politik di negara tersebut. Misalnya, pada tahun 2013, belanja LNPRT tumbuh 8,2% lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 6,7%. Pada tahun pemilu 2014, Pengeluaran LNPRT meningkat sebesar 12,2%.Peningkatan juga terlihat pada 2018 di mana pengeluaran LNPRT tercatat tumbuh 9,1%, lebih tinggi dari 2017 yang hanya 6,9%. Sementara pada tahun pemilu 2019,untuk pengeluaran LNPRT tercatat mampu tumbuh hingga 10,6% besarnya.

Perekonomian Indonesia telah tumbuh pada tingkat yang mengesankan, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah ketimpangan pendapatan, yang termasuk yang tertinggi di kawasan ini. Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan revolusi ekonomi. Ini akan melibatkan penerapan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan inklusif, seperti berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung usaha kecil dan menengah.

Inti dari kebijakan ekonomi pasca sebelum pemilu adalah ekonomi kita tumbuh sangat baik menjelang pemilu, dengan ekonomi Indonesia saat ini diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen pada tahun 2023.

Strategi pemilu untuk kepentingan ekonomi rakyat, Isu Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah perhatian penting di Indonesia. Pemilih akan menilai bagaimana calon presiden akan menangani ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar.

Partai politik Banyak yang mengabdikan diri pada ekonomi,tetapi untuk praktek politik itu sendiri telah menyetujui liberalisasi perdagangan,liberalisasi investasi, privatisasi, dan lain-lain.parpol di tuntut untuk konsisten berpijak pada agenda ekonominya.

Pemilih akan menilai bagaimana calon presiden akan menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi, termasuk pemulihan daerah yang terkena dampak dan penciptaan lapangan kerja baru. Calon presiden yang memiliki visi jelas dan rencana konkrit untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia kemungkinan akan mendapat lebih banyak dukungan.

Strategi pemilu untuk kepentingan ekonomi rakyat adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mempromosikan kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara luas. Macam macam strategi yang biasanya digunakan untuk pemilu biasanya berupa:

- Pendidikan dan kesadaran ekonomi: Pendidikan dan kesadaran ekonomi yang baik di antara pemilih sangat penting. Ini dapat mencakup kampanye informasi dan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang isu-isu ekonomi yang relevan bagi rakyat, termasuk lapangan kerja, pendapatan, kemiskinan, akses ke layanan keuangan, dan perlindungan konsumen.

- Program pemberdayaan ekonomi: Strategi pemilu yang fokus pada kepentingan ekonomi rakyat harus mencakup program pemberdayaan ekonomi yang konkret. Ini dapat mencakup pembangunan kebijakan dan program untuk mendukung sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, seperti sektor usaha mikro, kecil.

- Dan redistribusi ekonomi: Strategi pemilu untuk kepentingan ekonomi rakyat harus memperhatikan isu-isu keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Calon-calon dan partai politik harus memiliki rencana yang jelas untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA Dikutip dari buku jurnal laporan hasil penelitian,Tim peneliti INFID FAN LIPI,Maret 2014,(Partai Politik, Pemilihan Umum, Dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi Di Indonesia) P1

Dilansir dari DBS.com (2023).Menuju Pemilu 2024, Bagaimana Kondisi Politik Indonesia? | English.Indonesia, 24 Mar 2023, https://www.dbs.com/newsroom/Menuju_Pemilu_2024_Bagaimana_Kondisi_Politik_Indonesia

Dilansir dari M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum.Kontribusi Pemilu 2024 Terhadap Perekonomian Bakal Capai Rp270,3 Triliun.Selasa 10 Januari 2023, 14:21,WIB://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/549975/kontribusi-pemilu-2024-terhadap-perekonomian-bakal-capai-rp2703-triliun