JurnalPost.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026, menghadirkan pernyataan politik yang patut direnungkan. Di hadapan para tokoh Muhammadiyah, Presiden menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan revolusi di Indonesia.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik. Di tengah persoalan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, penguasaan sumber daya alam, dan kuatnya pengaruh kelompok berkepentingan terhadap kebijakan negara, seruan revolusi dari seorang kepala negara mengandung makna sekaligus tantangan yang besar.
Dalam sejarah, revolusi umumnya lahir dari perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan yang dianggap tidak adil. Revolusi Prancis pada 1789, misalnya, berkembang dari ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial dan kekuasaan monarki. Sementara itu, Revolusi Iran pada 1979 menunjukkan bagaimana mobilisasi masyarakat mampu menggulingkan pemerintahan yang telah lama berkuasa.
Namun, apa yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keadaan berbeda. Seruan perubahan mendasar justru datang dari pusat pemerintahan, dari seorang pemimpin yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membenahi kebijakan negara.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana revolusi dari Istana mampu mengubah struktur kekuasaan yang selama ini dinilai memberi ruang bagi dominasi kepentingan ekonomi tertentu?
Negara Kaya, tetapi Kemakmuran Belum Merata
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, hutan, hingga sumber daya kelautan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional.
Sayangnya, besarnya potensi kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 masih mencapai 22,93 juta orang atau sekitar 8,07 persen dari total penduduk Indonesia.
Meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, kenyataan bahwa jutaan warga masih hidup dalam keterbatasan menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi belum menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan.
Di sejumlah daerah penghasil sumber daya alam, kegiatan pertambangan, perkebunan, dan industri ekstraktif memang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, aktivitas tersebut juga membawa risiko konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui nilai investasi, penerimaan negara, atau pertumbuhan ekonomi.
Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kekayaan nasional benar-benar meningkatkan kualitas hidup rakyat, terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah eksploitasi sumber daya alam.
Negara tidak boleh hanya berfungsi sebagai pemberi izin usaha dan pemungut pendapatan. Negara harus memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam menghasilkan kemakmuran yang dapat dirasakan secara adil.
Oligarki dan Ancaman Pembajakan Kekuasaan Negara
Salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola negara adalah kuatnya hubungan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik.
Dalam perspektif ekonomi politik, oligarki menggambarkan pemusatan kekayaan dan pengaruh politik pada kelompok terbatas yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan publik.
Persoalan muncul ketika kekuatan modal tidak lagi sekadar menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi mulai menentukan keputusan politik, proses perizinan, pembentukan regulasi, bahkan penegakan hukum.
Fenomena tersebut dikenal sebagai state capture, yaitu keadaan ketika kebijakan dan institusi negara dipengaruhi secara tidak proporsional oleh kepentingan privat.
Dalam pidatonya di Palu, Presiden Prabowo menyinggung adanya praktik pembelian pengaruh terhadap pejabat negara. Pernyataan ini memperlihatkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kekuasaan publik diperdagangkan demi keuntungan kelompok tertentu.
Namun, penting ditegaskan bahwa keberadaan pelaku usaha besar tidak dengan sendirinya identik dengan praktik oligarki yang melanggar hukum. Investasi yang sah tetap diperlukan untuk pembangunan nasional.
Persoalan yang harus dihadapi adalah penyalahgunaan pengaruh ekonomi untuk memperoleh perlakuan istimewa, menghindari kewajiban hukum, atau mengendalikan kebijakan negara demi kepentingan sempit.
Jika praktik semacam itu dibiarkan, hukum berisiko kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan justru berubah menjadi alat perlindungan kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Revolusi Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem Kekuasaan
Seruan revolusi dari seorang Presiden tentu memiliki bobot politik yang berbeda dibandingkan seruan perubahan dari luar pemerintahan.
Presiden tidak hanya memiliki kesempatan menyampaikan kritik terhadap sistem yang dianggap bermasalah, tetapi juga memegang kewenangan untuk menginisiasi perbaikan melalui kebijakan, pembenahan birokrasi, dan penguatan institusi negara.
Karena itu, revolusi yang dimaksud seharusnya tidak berhenti pada pergantian elite atau perubahan konfigurasi kekuasaan.
Revolusi yang sesungguhnya harus menyentuh akar persoalan: penyalahgunaan kewenangan, korupsi, konflik kepentingan, ketimpangan penguasaan sumber daya, serta lemahnya akuntabilitas penyelenggara negara.
Dalam negara demokrasi konstitusional, revolusi tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekuasaan tanpa batas kepada seorang pemimpin.
Sebaliknya, perubahan mendasar harus memperkuat supremasi konstitusi, independensi lembaga penegak hukum, transparansi pemerintahan, dan pengawasan masyarakat.
Komitmen tersebut harus berlaku tanpa pengecualian, termasuk terhadap pejabat, pengusaha, atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Tanpa keberanian untuk membenahi lingkungan kekuasaannya sendiri, agenda revolusi berisiko hanya menghasilkan pergantian kelompok yang menikmati akses istimewa terhadap negara.
Mengembalikan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Konstitusi Indonesia sesungguhnya telah memberikan arah yang jelas mengenai pengelolaan kekayaan nasional.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai mandat konstitusional untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemegang modal, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Penguasaan negara tidak dapat direduksi menjadi kewenangan menerbitkan izin pertambangan, konsesi perkebunan, atau hak pengusahaan sumber daya alam.
Penguasaan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang benar-benar menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas.
Masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Daerah penghasil sumber daya alam juga harus memperoleh manfaat yang sepadan melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi.
Pada saat yang sama, perlindungan lingkungan wajib ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.
Marwah negara akan kehilangan maknanya apabila pemerintah lebih responsif terhadap kepentingan pemegang konsesi dibandingkan terhadap masyarakat yang kehilangan tanah, ruang hidup, dan mata pencaharian.
Lima Agenda Menguji Kesungguhan Revolusi
Agar seruan perubahan tidak berhenti sebagai pernyataan politik, terdapat lima agenda mendasar yang perlu menjadi ukuran kesungguhan pemerintah.
Pertama, audit menyeluruh terhadap perizinan sumber daya alam. Pemerintah perlu memastikan legalitas, kepatuhan lingkungan, kewajiban reklamasi, penerimaan negara, serta keterbukaan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner dalam sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan industri strategis.
Kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan kejahatan korporasi harus ditangani secara profesional berdasarkan bukti dan proses hukum yang adil, tanpa mempertimbangkan kedekatan pelaku dengan kekuasaan.
Ketiga, pemerataan manfaat ekonomi. Kekayaan sumber daya alam harus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat daerah penghasil, bukan hanya meningkatkan keuntungan korporasi atau penerimaan pemerintah pusat.
Keempat, transparansi dan partisipasi publik. Informasi mengenai konsesi, perizinan, serta dampak lingkungan perlu dibuka secara memadai agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Kelima, pembenahan integritas penyelenggara negara. Pencegahan konflik kepentingan, penguatan standar etik, dan pengawasan independen harus menjadi bagian dari reformasi kelembagaan.
Kelima agenda tersebut memerlukan indikator yang terukur sehingga masyarakat dapat menilai apakah perubahan benar-benar berlangsung atau sekadar menjadi janji politik.
Revolusi Tidak Boleh Berubah Menjadi Kultus Individu
Pidato Presiden Prabowo di hadapan Muhammadiyah juga memiliki dimensi moral dan kebangsaan yang penting.
Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki sejarah panjang dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial, Muhammadiyah dapat memainkan peran strategis dalam mendorong perubahan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Namun, dukungan masyarakat sipil terhadap agenda perubahan tidak boleh dimaknai sebagai dukungan tanpa kritik.
Organisasi kemasyarakatan, akademisi, aktivis, dan kelompok masyarakat terdampak justru perlu mempertahankan independensinya untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Perubahan yang bertahan lama tidak cukup bergantung pada ketegasan seorang pemimpin. Perubahan harus menghasilkan institusi yang kuat, sistem hukum yang dapat dipercaya, dan mekanisme pengawasan yang mampu bekerja meskipun kepemimpinan berganti.
Karena itu, revolusi dari Istana tidak boleh berkembang menjadi kultus individu atau pemusatan kekuasaan baru.
Revolusi harus menjadi jalan untuk memperkuat negara hukum, memperluas keadilan ekonomi, serta memastikan setiap kebijakan dijalankan berdasarkan mandat konstitusi.
Pada akhirnya, keberhasilan revolusi tidak ditentukan oleh seberapa keras pernyataan politik disampaikan, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketika korupsi dapat ditekan, hukum ditegakkan secara adil, lingkungan dilindungi, dan kekayaan nasional menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata, barulah agenda perubahan memperoleh makna substantif.
Mengembalikan marwah negara berarti mengembalikan keberpihakan kekuasaan kepada rakyat. Sebab, kekuatan sebuah negara tidak terletak pada besarnya kewenangan para pemimpinnya, melainkan pada keberanian menggunakan kewenangan tersebut untuk menegakkan keadilan dan menjamin kemakmuran bersama.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda