Oleh: Zeta Rama Efendi
Pendahuluan
Indonesia kerap diceritakan sebagai bangsa besar yang lahir dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setiap tahun, kata merdeka diucapkan dengan penuh kebanggaan dalam upacara kenegaraan dan pidato resmi, seolah maknanya telah tuntas diwujudkan dalam kehidupan seluruh rakyat. Kemerdekaan diperlakukan sebagai capaian historis yang final, bukan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus diperjuangkan. Namun di balik kemeriahan perayaan tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur mengenai apakah Indonesia benar-benar telah merdeka bagi seluruh warga negaranya.
Kenyataan sosial menunjukkan bahwa kemerdekaan sering kali berhenti sebagai simbol formalitas. Banyak warga negara yang secara hukum diakui sebagai manusia merdeka, tetapi secara sosial dan ekonomi hidup dalam keterbatasan, ketakutan, serta ketidakpastian hukum. Ketimpangan yang mengakar dan lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan memperlihatkan bahwa janji kemerdekaan belum sepenuhnya ditepati. Dalam kondisi inilah, menggugat Indonesia menjadi sebuah keharusan moral. Gugatan bukanlah pembangkangan, melainkan bentuk kepedulian kritis terhadap negara yang semakin menjauh dari cita-cita kemanusiaan para pendiri bangsa.
Lebih jauh, kehidupan berbangsa hari ini memperlihatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, di mana kepatuhan sering disamakan dengan kebajikan, sementara kritik dicurigai sebagai ancaman. Padahal, pikiran hanya layak disebut sebagai pikiran ketika ia berani berhadapan dengan sanggahan. Jika tidak ada yang menentang, jika sebuah gagasan diterima tanpa ruang pertanyaan, maka yang terjadi bukanlah berpikir, melainkan berdoa. Inilah perbedaan mendasar antara berpikir dan berdoa. Berpikir menuntut keberanian intelektual untuk diuji dan disanggah, sedangkan berdoa bertumpu pada kepasrahan. Negara yang sehat membutuhkan warga yang berpikir, bukan warga yang sekadar mengamini.
Ilusi Kemajuan dalam Cengkeraman Statistik
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia sangat gencar membangun narasi kemajuan yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur fisik. Keberhasilan negara direpresentasikan melalui grafik, indeks, dan persentase yang tampak objektif. Namun angka- angka tersebut sering kali menyembunyikan realitas sosial yang jauh lebih kompleks dan problematis.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Rasio Gini Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, sekitar nol koma tiga ratus tujuh puluh sembilan pada tahun dua ribu dua puluh empat. Ketimpangan distribusi kekayaan ini menandakan bahwa hasil pembangunan belum dinikmati secara adil. Di balik jalan tol dan gedung-gedung megah, terdapat masyarakat yang kehilangan ruang hidup, akses ekonomi, serta suara dalam pengambilan keputusan. Pembangunan sering hadir tanpa dialog, dan kemajuan dijalankan tanpa keadilan.
Solusi atas persoalan ini tidak dapat berhenti pada penambahan proyek atau percepatan investasi. Negara perlu menggeser paradigma pembangunan dari sekadar orientasi angka menuju orientasi kehidupan. Pembangunan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap martabat manusia. Setiap kebijakan publik seharusnya diuji melalui pertanyaan etis apakah ia membuat kehidupan rakyat lebih adil dan manusiawi. Tanpa koreksi moral semacam ini, kemajuan hanya akan menjadi ilusi yang dilegitimasi oleh statistik.
Gugatan atas Ketidakadilan Struktural dan Korupsi
Persoalan keadilan menjadi gugatan paling mendasar terhadap Indonesia hari ini. Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi ke skor tiga puluh empat menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi krisis struktural, bukan sekadar penyimpangan individu. Korupsi merampas hak rakyat atas pelayanan publik, memperlemah kepercayaan sosial, dan merusak fondasi moral negara.
Hukum yang seharusnya melindungi justru sering tampil timpang. Ia bekerja tegas terhadap rakyat kecil, tetapi kehilangan ketajamannya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan modal. Ketidakadilan semacam ini membuat hukum kehilangan legitimasi etiknya dan menjelma menjadi alat seleksi sosial, bukan penjaga keadilan.
Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar reformasi prosedural, melainkan pemulihan keberpihakan moral hukum. Penegakan hukum harus diletakkan kembali sebagai instrumen keadilan substantif, dengan transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Negara perlu menunjukkan keberanian politik untuk memutus mata rantai korupsi tanpa pandang bulu. Tanpa keberanian etis ini, hukum akan terus sah secara formal, tetapi gagal secara kemanusiaan.
Pendidikan dan Kesehatan sebagai Komoditas
Substansi lain yang patut digugat adalah melemahnya peran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, khususnya pendidikan dan kesehatan. Meskipun anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar dua puluh persen dari APBN, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat ditentukan oleh latar belakang ekonomi.
Jutaan anak terancam putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan. Hal serupa terjadi pada sektor kesehatan, di mana kualitas layanan sering kali bergantung pada kemampuan membayar.
Solusi atas kondisi ini menuntut negara untuk kembali mengambil tanggung jawab penuh. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh tunduk pada logika pasar. Keduanya harus dipulihkan sebagai hak kemanusiaan yang dijamin negara. Tanpa pemulihan peran ini, masa depan seseorang akan terus ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarganya, bukan oleh potensi dan martabatnya sebagai manusia.
Demokrasi yang Kehilangan Ruh Kemanusiaan
Secara prosedural, Indonesia masih menjalankan mekanisme demokrasi. Pemilu dilaksanakan dan institusi formal tetap berdiri. Namun berbagai indikator menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi. Ruang sipil menyempit, kritik dipandang sebagai ancaman, dan perbedaan pendapat kerap direspons dengan pendekatan represif.
Demokrasi yang sehat seharusnya menjadi ruang dialog dan koreksi, bukan alat legitimasi kekuasaan. Ketika negara lebih nyaman dengan pujian daripada mendengar kegelisahan rakyatnya, demokrasi kehilangan ruh kemanusiaannya. Dalam situasi ini, warga negara tidak lagi didorong untuk berpikir, melainkan diarahkan untuk percaya. Kehidupan publik berubah menjadi ruang ritual, tempat narasi resmi diterima tanpa keberanian untuk ditentang.
Solusi atas krisis ini terletak pada keberanian negara untuk membuka ruang kritik dan melindungi kebebasan berekspresi. Demokrasi harus direvitalisasi sebagai proses partisipasi sadar, bukan sekadar ritual elektoral. Negara yang matang adalah negara yang mampu hidup bersama kritik tanpa rasa takut.
Menghidupkan Spirit Pramoedya Ananta Toer
Semangat menggugat Indonesia sejatinya telah lama diwariskan oleh Pramoedya Ananta Toer. Melalui karya-karyanya, Pramoedya mengingatkan bahwa negara dan sejarah tidak boleh dibangun di atas penderitaan serta pembungkaman manusia. Ia menolak sejarah yang ditulis dari sudut pandang penguasa dan memilih berpihak pada mereka yang disingkirkan dan dilupakan.
Pramoedya membayar mahal keberaniannya dengan pemenjaraan dan pengasingan. Namun justru di sanalah nilai moral dari sikap menggugat terlihat jelas. Menggugat adalah tindakan intelektual yang bermartabat. Dalam semangat Pramoedya, solusi paling mendasar bagi Indonesia adalah keberanian berpikir merdeka dan kesetiaan pada kemanusiaan, bahkan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Penutup
Menggugat Indonesia bukanlah tindakan durhaka, melainkan ekspresi cinta yang paling jujur. Gugatan adalah alarm moral yang mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah kondisi yang telah selesai, melainkan janji yang harus terus ditepati. Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak slogan patriotisme, melainkan keberanian moral untuk mengakui kegagalan dan menata ulang arah. Selama ketidakadilan masih dinormalisasi, selama demokrasi kehilangan keberanian, dan selama manusia belum menjadi pusat kebijakan publik, gugatan ini akan tetap relevan untuk disuarakan.
Namun harapan tidak pernah sepenuhnya padam. Harapan itu hidup selama masih ada warga negara yang berani mempertanyakan, menguji, dan menentang ketidakadilan dengan kesadaran penuh. Sebab berpikir merdeka selalu menuntut keberanian untuk berhadap-hadapan dengan penolakan. Pikiran hanya layak disebut sebagai pikiran ketika ia memiliki lawan, ketika ia diuji oleh sanggahan dan perbedaan. Jika tidak ada yang menentang, jika segala sesuatu diterima tanpa ruang kritik, maka yang sedang berlangsung bukanlah proses berpikir, melainkan kepasrahan yang menyerupai doa. Di situlah letak perbedaan antara berpikir dan berdoa. Dan selama warga negara masih memilih untuk berpikir, bukan sekadar berdoa di hadapan kekuasaan, Indonesia masih memiliki harapan untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati dan berperikemanusiaan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2024. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia (Rasio Gini). Jakarta Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. 2023. Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Jakarta Badan Pusat Statistik.
Freedom House. 2024. Freedom in the World 2024 Indonesia. Washington Freedom House. Transparency International. 2023. Corruption Perceptions Index 2023. Berlin Transparency International.
Pramoedya Ananta Toer. 1995. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Jakarta Hasta Mitra. Pramoedya Ananta Toer. 1980. Bumi Manusia. Jakarta Hasta Mitra.
Pramoedya Ananta Toer. 1999. Arus Balik. Jakarta Hasta Mitra.
Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta Sinar Grafika. Mulgan, Richard. 2003. Holding Power to Account Accountability in Modern Democracies. New York Palgrave Macmillan.
