Oleh: Muhammad Azmi Baihaqi, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas
JurnalPost.com – Sistem hukum di Indonesia menjamin terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk juga dengan Konstitusi UUD 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan HAM perlu diketahui bahwa Indonesia juga menjadi Dewan HAM PBB. Namun, implementasi perlindungan HAM sering kali mendapatkan tantangan, terutama dalam konflik politik dan sosial di beberapa wilayah, termasuk juga dengan Papua saat ini. Sebut saja OPM atau Organisasi Papua Merdeka, OPM ini merupakan gerakan separatis yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Konflik antara pemerintah Indonesia dengan OPM ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum juga menemukan titik penyelesaian konflik ini dan menimbulkan berbagai pelanggaran HAM dan konsekuensi kemanusiaan yang serius. Seperti yang kita lihat tindakan represif dan kekerasan yang terjadi dalam konflik ini telah menjadi sorotan internasional dan menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak.
Kasus pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan yang dilaporkan sering kali menunjukkan pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah Indonesia juga telah berusaha dalam menangani konflik Papua melalui berbagai cara, seperti pendekatan keamanan, dialog, maupun pembangunan. Namun, upaya ini sering kali mendapat kontroversi. Konflik ini disebut serba salah atau dapat melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari kedua belah pihak, dari pihak TNI maupun OPM itu sendiri. Pelanggaran HAM dalam konflik ini bisa termasuk:
1. PELANGGARAN HAM OLEH TNI:
Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dan melanggar hak-hak sipil dan politik. Seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, serta penangkapan tanpa proses hukum yang adil.
2. PELANGGARAN HAM OLEH OPM:
Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional atau tidak membedakan antara target militer dan warga sipil, pembunuhan sadis, penyanderaan, dan juga penghambatan akses kemanusiaan.
Dalam situasi konflik, baik TNI maupun OPM memiliki kewajiban dalam menghormati dan melindungi HAM. Seperti pada Pasal 28A-28J UUD 1945: “Menjamin Hak Asasi Manusia secara umum, termasuk hak atas hidup, kebebasan, keadilan, dan kebebasan beragama”. Serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI: “Mengatur tentang peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dengan penekanan pada penghormatan terhadap HAM”. Pasal-Pasal dan Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum penting bagi perlindungan HAM di Indonesia, termasuk juga seperti penanganan kasus konflik dengan OPM di Papua.
Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menghormati hukum internasional yang telah mengatur dalam konflik bersenjata, serta untuk menghindari tindakan yang membahayakan atau merugikan warga sipil sehingga memperburuk situasi kemanusiaan. Upaya penegakan hukum dan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM harus dilakukan untuk memastikan jalan keluar dalam keadilan dan perdamaian.
Pentingnya memastikan perlindungan HAM dalam menangani kasus konflik dengan OPM ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah diharapkan untuk mengutamakan kedua belah pihak, menghormati hak-hak masyarakat adat Papua, dan segera menindak tegas pelanggaran HAM yang terjadi, tanpa mengorbakan kebebasan politik dan sipil.
