JURNALPOST.COM - Pemerintah Pusat dikabarkan berencana melakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tingkat pendidikan rendah seperti yang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA dan juga yang memiliki kompetensi rendah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulael, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, sebaiknya hal tersebut dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum disampaikan ke publik.
"Itu harus dikaji-kaji dulu lah, yang lebih penting itu pikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonominya rakyat," kata Syahrul, kemarin.
Menurutnya, saat ini lebih baik apabila semua pihak bisa bersinergi melalui pendekatan-pendekatan untuk mencari solusi dan langkah-langkah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat daripada mengeluarkan kebijakan yang bisa mengakibatkan pengurangan tenaga kerja.
"Sebaiknya jangan ada pihak-pihak yang membuat manuver-manuver, jangan buat kegaduhan," ujarnya.
Syahrul juga mengatakan, dunianpemerintahan tidak boleh disamakan dengan perusahaan yang jika tidak suka langsung bisa di PHK.
"Pemerintahan itu harus continues, linear. Tidak boleh seperti perusahaan yang main PHK. Semua harus sesuai prosedur," paparnya.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah akan segera melakukan rasionalisasi dikarenakan Kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi.
Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja, saat ini ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata. Karena itu, mereka menjadi target rasionalisasi PNS.
Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang. Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda