Proses Penyerahan P3D SMA/SMK Masih Butuh Pengkajian

JURNALPOST.COM - Proses penyerahan Personel, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen (P3D) dalam pengalih kelolaan SMA/SMK Sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang ditarget rampung bulan ini sepertinya masih menbutuhkan pengkajian lebih jauh agar tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

Kepala badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Agustinus Appang, mengatakan, terkait proses P3D pengalih keloaan SMA/SMK ini bukan hal yang sederhana dan banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang.

"Pemindahan guru ini kan bukan hal yang sederhana, dan banyak hak yang butuh dipertimbangkan. Ke depan ini memang masih harus intens dibicarakan. " kata Agustinus, Jum'at (11/3).

Salah satu hal yang menurutnya butuh untuk dibahas lebih lanjut adalah peralihan status guru SMA/SMK yang secara otomatis akan menjadi pegawai pemprov.

Para guru yang nantinya secara otomatis akan menjadi PNS pemprov menurutnya sampai saat ini belum ada kejelasan apakah mereka juga akan menerima pakasi atau tidak, dan itu masih dikaji. Pihak juga dikatakannya akan berhati-hati untuk menetapkan hal tersebut.

"Kita akan lihat dulu posisinya, apakah dia sudah menerima tunjangan-tunjangan yang menyerupai pakasi. Kita harus berhati-hati dan harus dikaji terlebih dahulu agar tunjungan yang satu dengan yang lain tidak terjadi overlap," ujarnya.

Agustinus menjelaskan, berbeda dengan guru yang nemiliki tunjangan sertifikasi atau profesi secara spesifik, PNS pemprov dikatakannya selama ini tidak ada tunjangan profesi yang spesifik.

"Untuk guru ini kan kita harus bicarakan seperti apa tunjangannya, apakah ada pakasinya atau itu sudah masuk dalam tunjangan profesi dan sertifikasinya. Saat ini saja pakasi untuk PNS Pemprov sebanyak kurang lebih 10.000 orang itu totalnya Rp 229,7 miliar selama satu tahun. Kalau nantinya semua guru SMA/SMK yang jumlahnya kurang lebih 19.000 orang itu juga harus mendapatkan pakasi, berarti jumlah dana alokasi untuk pakasi tahun depan itu harus naik tiga kali lipat dari sekarang," ungkapnya.

Masalah lainnya menurut Agustinus adalah masalah pegawai honorer yang selama ini penganggakatan dan penggajiannya berdasarkan SK bupati/walikota.

"Yang mengangkat honorer itu kan bupati/walikota, ini juga masih harus dibicarakan. Bagaimana proses peralihan tenaga honorer ini, apakah memang jumlahnya rasional atau tidak," ujarnya.

Agustinus juga menambahkan, semua hal-hal yang menyangkut proses lengalohan P3D ini harus ditangani secara konferhensif.

Sebelumnya, Kepala Biro Pengelolaan Aset Provinsi Sulsel, Ahmadi Akil, mengatakan, masih banyak persoalan mengenai aset sekolah yang akan diserahkan pengelolaannya dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota pada Dinas Pendidikan Sulsel.

Proses penyerahan Personel, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen (P3D) dikatakannya akan dilaksanakan pada 18 Maret mendatang dari Pemerintah kabupaten/kota pada Pemerintah Provinsi.

Menurutnya, penyerahan P3D tidak mungkin bisa langsung selesai, karena harus melalui beberapa proses. Sehingga tidak menutup kemungkinan prosesnya akan memakan waktu cukup lama.

"Jadi nanti ini proses penyerahan P3D. Kalau namanya proses tidak selesai pada penyerahan, ini prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama," kata Ahmadi.

Terkait adanya aset yang bermasalah, Ahmadi mengatakan, hal itu perlu dilakukan penyelerasian, verifikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sampai saat ini pihaknya tidak bisa menyelesaikan sampai tingkat tersebut.

Sehingga dikatakannya dalam perintah Mendagri disebutkan, setelah proses penyerahan P3D selesai, masih akan ada proses lanjutan untuk mendapatkan validasi data yang memang benar-benar akurat.

Salah satu masalah yang menurutnya ditemukan dalam proses penyerahan tersebut, yaitu adanya sekolah dengan tingkat berbeda, seperti SMA dan SMP dalam satu atap atau satu lahan.

"Kita harap tanahnya harus diserahkan, tapi Kabupaten belum serahkan, karena dalam satu hamparan ada dua sekolah. Dalam berita acara disebutkan akan ditindaklanjuti dengan kabupaten/kota. Tindak lanjut untuk itu perlu waktu panjang, karena harus menentukan kewajaran besaran atau luas yang akan diserahkan pada provinsi," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, masalah lain adalah masih adanya kabupaten yang tidak memberikan atau mencantumkan nilai aset yang diserahkan. Hal itu juga dikatakannya harus diselesaikan, karena memang untuk menilai sebuah aset butuh waktu.

"Pasti banyak persoalan, yang inti saat ini adalah adanya komitmen bahwa kita mau penuhi perintah UU 23. Apalagi ada juga aset yang belum ada dokumennya," ujarnya. (fo)