Perusahaan Yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Mulai Dikenakan Retribusi

JURNALPOST.COM - Mulai bulan Maret ini, pemberlakuan retribusi bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) mulai diberlakukan.

Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, AM Yamin, mengungkapkan, retribusi terhadap penggunaan TKA tersebut sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan Gubernur (Pergub).

"Masalah administrasi kami yang mengurus, dan sudah ada perda serta pergubnya. Itu sudah mulai berlaku pada awal Maret, " ungkap Yamin, kemarin.

Potensi penerimaan pendapatan daerah dari sektor tersebut, dilrediksi cukup besar, apalagi sejak 31 Desember lali telah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Yamin menjelaskan, pihaknya hanya sebatas menerbitkan izin TKA, tetapi untuk proses perizinan dan pelaporan tetap menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai instansi yang mengurusi ketenagakerjaan. Sedangkan pembayaran retribusinya, tetap diserahkan pada Dispenda.

Untuk itu, lanjut Yamin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disnakertrans untuk melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap jumlah TKA di Sulsel. Tahun lalu, jumlah pendapatan daerah dari sektor tersebut hanya sekitar Rp150 juta. Nilai itu disebutnya masih tergolong minim.

"Kita sudah lakukan inventarisasi orang asing, datanya ada di Disnakertrans, sudah ada blankonya kita serahkan di sana," paparnya.

Lebih jauh Yamin mengatakan, selain sebagai sumber pendapatan, inventarisasi dan pendataan yang dilakukan terhadap TKA ini juga dikatakannya berfungsi sebagai tindakan pengawasan terhadap tenaga kerja dan perusahaan.

Mengenai jumlah yang sudah terdaftar hingga saat ini, Yamin mengaku tidak hapal jumlah pastinya, tetapi ia yakin semakin hari jumlahnya semakin bertambah.

Terpisah, Kadisnakertrans Sulsel, Simon S Lopang, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, membenarkan bahwa untuk pengawasan dan perizinan TKA tersebut pihaknya berkoordinasi dengan BKPMD.

Tetapi ia belum bisa memberikan data pasti terkait jumlah TKA dan perusahaan di Sulsel yang mempekerjakan TKA tersebut.

"Datanya ada sama Bidang Pengawasan, coba besok hubungi ulang. Tapi yang pasti sudah ada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing," kata Simon.

Menurutnya, sebagian besar lerusahaan yang memlekerjakan TKA yaitu perusahaan yang bergerak pada sektor industri terutama perusahaan berskala besar, seperti yang ada di Jeneponto, Luwu Timur, Pangkep, Bantaeng, dan Bulukumba.

Mayoritas TKA yang bekerja di Sulsel, lanjut Simon, merupakan pekerja dengan posisi jabatan yang cukup tinggi pada perusahaan tempatnya bekerja, seperti level manajer atau di atasnya. Tetapi ia juga mengatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada pekerja asing yang ditempatkan pada level biasa atau jabatan-jabatan yang tidak terlalu tinggi.

"TKA yang dipekerjakan okeh perusahan disini (Sulsel) pada umumnya TKA yang memiliki kompetensi dan kualitas bagus, sehingga posisinya juga cukup bagus, seperti manajer dan sebagainya," ungkapnya.

Pekerja asing juga dikatakannya dapat bekerja pada sektor apa saja, sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang menggunakan tenaganya.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT P2T) BKPMD Sulsel, Said Wahab, menjelaskan, pemberlakuan retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulsel tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012.

"Setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Sulsel akan dikenakan biaya retribusi sebesar USD100 per bulan," Kata Wahab.

Retribusi tersebut dikatakannya tidak akan membebani masyarakat atau pekerja, melainkan dibebankan pada perusahaan pengguna jasa TKA.

Jumlah besaran retribusi tersebut, mengacu pada Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Berdasarkan data dari Divisi Keimigrasian Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukun dan HAM (Kemenkumham) Sulsel, pada tahun 2015, jumlah TKA yang bekerja di Sulsel sebanyak 649 orang. (fo)