Oleh: Sugianto, S.H., M.H.
Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat, terutama dalam berbagai kegiatan seperti ekonomi, pemerintahan, komunikasi, dan pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital membuat data pribadi menjadi bagian penting dalam menjalankan kehidupan modern. Informasi seperti identitas penduduk, data keuangan, alamat, identitas biometrik, serta catatan aktivitas digital kini tidak hanya dianggap sebagai informasi administratif biasa, tetapi sudah memiliki nilai penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Kondisi ini menciptakan masalah yang serius terkait seberapa jauh pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik bisa mengakses serta menggunakan data pribadi seseorang tanpa melanggar hak-hak konstitusionalnya.
Isu kebocoran dan penggunaan data pribadi secara tidak sah menunjukkan bahwa masih ada kekurangan antara kemajuan teknologi dengan persiapan perlindungan hukum yang memadai. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai alat hukum untuk memastikan hak orang yang memiliki data. Namun, adanya aturan masih belum sepenuhnya memperbaiki masalah pelaksanaannya, terutama terkait dengan pengawasan, pertanggungjawaban pihak yang mengelola data, serta keberhasilan pemulihan hak masyarakat. Hingga kini, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi masih menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional. Dari sudut pandang filsafat hukum, isu ini tidak cukup diteliti hanya dengan pendekatan normatif yang hanya mempertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperlukan pendekatan aksiologis untuk mengevaluasi nilai, tujuan, dan manfaat yang ingin dicapai melalui hukum. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus dianggap sebagai hal yang penting dalam menjaga harga diri manusia, keadilan, manfaat, serta tanggung jawab pemerintah dalam sistem hukum demokrasi.
Pembahasan
Aksiologi adalah bagian dari filsafat yang mempelajari sifat dan makna nilai, termasuk nilai baik, nilai etika, serta nilai manfaat dari sebuah pengetahuan. Dalam perkembangan teknologi digital, aksiologi tidak hanya menanyakan cara kerja teknologi, tetapi juga mengeksplorasi tujuan penggunaannya dan apakah dampaknya memberikan manfaat yang adil bagi manusia. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya melindungi hak dan martabat manusia.
Pertama, menurut prinsip keadilan, privasi data harus dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Setiap orang memiliki posisi yang sama dalam mendapatkan perlindungan terhadap informasi pribadinya. Jika terjadi kebocoran data karena kelalaian pihak yang mengelola data, tanggung jawab hukum tidak boleh dipindahkan kepada masyarakat yang merupakan pemilik data.
Kedua, dari segi manfaatnya, penggunaan data pribadi itu penting untuk memperbaiki layanan publik, memudahkan transaksi digital, dan mendorong perkembangan teknologi. Namun, manfaat yang ada tidak bisa menjadi alasan untuk mengumpulkan atau menggunakan data secara berlebihan.
Ketiga, menurut nilai moral, perlindungan data pribadi membutuhkan adanya kejujuran dan tanggung jawab dari setiap pihak yang menangani informasi masyarakat. Persetujuan dari pemilik data tidak boleh dianggap hanya sebagai urusan administratif semata, tetapi harus didasari pemahaman yang cukup mengenai tujuan serta akibat dari pemrosesan data tersebut.
Menurut penulis, isu tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam melindungi privasi data bukan hanya karena kurangnya aturan hukum, tetapi juga karena adanya perbedaan antara aturan tersebut, cara lembaga bekerja, dan nilai-nilai moral yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan hukum yang lebih terpadu, yaitu menggabungkan kejelasan aturan hukum, tugas dan tanggung jawab para penyelenggara sistem elektronik, serta nilai keadilan sebagai tujuan utama dari perlindungan hukum. Pendekatan ini penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi benar-benar mampu melindungi kepentingan manusia.
Penutup
Dari sudut pandang aksiologis, perlindungan data pribadi adalah isu penting yang terkait dengan nilai keadilan, manfaat, moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak masyarakat. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat, sistem lembaga yang baik, penerapan hukum yang tegas, serta tanggung jawab etis yang jelas dari para pengelola data. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjadikan manusia sebagai tujuan utama dari perkembangan teknologi, bukan hanya sebagai bahan penggunaan data. Negara, pihak penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat harus menyadari bahwa menjaga kerahasiaan data pribadi adalah tanggung jawab semua pihak. Akhirnya, suksesnya pembangunan hukum di masa digital tidak hanya dilihat dari kemampuan menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa inovasi itu berjalan sesuai prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.
Referensi
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital. Serasi Media Teknologi.
- Herman, P. Y., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). Kajian Deskriptif Tentang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11).
- Huda, H. U. N., SH, M., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M., ... & SH, M. (2024). Data pribadi, hak warga, dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital. Penerbit Widina.
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan data pribadi di era digital: mengapa kita perlu peduli?. Sang Sewagati Journal, 1(2), 66-90.
- Ardiana Hidayah, S. H. (2025). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Inovasi Publishing Indonesia.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda