Pemilu 2024 dan Demokrasi Bertanggung Jawab

Oleh: Yudhi Andoni Dosen Sejarah Universitas Andalas, Padang.

JurnalPost.com - Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Pertanyaan besar sejarah masa depan bangsa ini adalah; akankah Pemilu menjalankan demokrasi bertanggung jawab atau tidak? Bagaimanapun demokrasi kita tak boleh semata sebuah alek lima tahunan tanpa jejak arah apa yang disebut Bung Hatta, “Daulat Rakyat”.

Daulat Rakyat membawa bahasa yang sederhana. Siapa saja mestinya mudah memahami arti frasa ini. Apalagi menilai secara kasat mata, apakah yang terjadi “Duli Tuanku?” atau “Daulat Rakyat” dalam keseharian kita.

Daulat Rakyat Frasa daulat rakyat adalah temuan terpenting tokoh pergerakan nasional di awal abad ke-20. Frasa ini ditemuciptakan sebagai simbol perubahan tatanan kolonial dan feodal yang berkelindan selama ratusan tahun di negeri ini. Para tokoh-tokoh nasional, terutama kalangan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di tahun 1930an, bahkan menerbitkan surat kabar Daulat Ra’jat (1931-1933).

Daulat rakyat merupakan tanggung jawab pemimpin. Para pemimpin yang tiran lebih suka panggilan Duli Tuanku dari rakyatnya. Mereka ingin agar rakyat melayani mereka sepenuhnya. Sebaliknya para pemimpin dalam dunia daulat rakyat mesti bertanggung jawab dan menjadi agensi aktif sebagai pelayan.

Tanpa tanggung jawab pemimpin pada rakyat tak ada daulat rakyat, tulis redaktur Daulat Ra’jat di akhir tahun 1930an kala itu.

“Dalam krisis politik seperti di waktoe ini berarti benar pembagian tanggoengan seperti ini. Dan dalam pembagian tanggoengan itoe pemimpin menanggoeng djawab menoeroet oekoeran kewadjiban masing-masing” (Daulat Ra’jat, No. 78, November 1933).

Salah satu tanggung jawab para pemimpin dalam daulat rakyat adalah usahanya meningkatkan keinsafan mereka atas hak-hak hidup sebagai warga negara. Dalam Daulat Rakyat, “disini keinsjafan ra’jat jang mendjadi pokok”, demikian lanjut tulis redaktur media itu yang salah satunya adalah Mohammad Hatta.

Maka dari itu, “Sebagai pedoman pergerakan pemimpin menanggoeng djawab, soepaja ia djangan bersikap kepemoeda-pemoedaan, jaitu mengandjoerkan pergerakan karena perasaan sadja dengan tidak perhitoengan. Misalnya tidak boleh menjoeroeh pengikoetnya melompat, kalau ia sendiri tidak sanggoep mengerdjakannja...itoe boekan sikap pemimpin”.

Kata kunci dari gagasan daulat rakyat yang dipercayai Bung Hatta cs adalah tanggung jawab para pemimpin membangun keinsafan warga bangsanya. Pemilu merupakan sarana paling efektif menciptakan rakyat-rakyat yang sadar hak-haknya sebagai warga-negara. Pemilu yang membodohi akan melahirkan pemimpin feodal, dan tak bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Bagi Bung Hatta demokrasi tak bisa berjalan tanpa ada tanggung jawab. Namun tanggung jawab itu bukan semata dibebankan pada para pemimpin. Rakyat juga bertanggung jawab pada pilihannya dalam satu mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum legislatif atau eksekutif. Tanpa itu mereka akan menjadi pion-pion dalam ego kekuasaan para pemimpin.

Demokrasi memang mesti berjalan di atas tanggung jawab. Demokrasi tanpa tanggung jawab bukanlah demokrasi. Jadi singkatnya Pemilu 2024 mendatang sebagai salah satu instrumen dasar demokrasi di Indonesia tak akan melahirkan tatanan kehidupan pro-rakyat bila tak ada kesadaran akan tanggung jawab sebagai pemimpin.

Sejarah menunjukkan ketika para pemimpin gamang dengan tanggung jawab, maka negeri ini jatuh pada krisis politik berbahaya. Kasus Konstituante yang bertele-tele memutuskan konstitusi baru karena perbedaan pendapat soal ideologi negara, misalnya, justru telah menyebabkan lahirnya kediktatoran para petualang politik melalui berbagai Parpol kala itu.

Pemilu kita sejak 1955 memainkan trik-trik berbahaya bagi negeri ini. Tarik menarik kepentingan tampak menguasai spektrum Pemilu kita, mulai dari payung hukum, sampai masalah teknis. Hal itu makin menunjukkan kalau penyelenggaraan Pemilu jauh dari kesadaran tanggung jawab atas norma Daulat Rakyat.

Pemilu 2024 mendatang membawa beban paling besar dari kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebab pada pemilihan kali ini serentak diadakan pemilihan para calon wakil rakyat dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi, DPD, DPRI RI, dan calon presiden dan wakilnya. Ragam pemilihan itu akan menghabiskan banyak biaya, dan menguji kesabaran rakyat menentukan wakil atau pilihannya nanti.

Oleh karena itu, keikutsertaan rakyat badarai pada alek demokrasi itu mestinya berbayar dengan tanggung jawab menjalankan negara ini berdasarkan supremasi amanat penderitaan mereka.

Jadi Bung Hatta telah mengingatkan, tanpa adanya tanggung jawab pada prinsip Daulat Rakyat, sesungguhnya kita telah dihidupi para petualang politik atau partijman (poli-tikus), bukan staatsman (negarawan).