JURNALPOST.com, Bali – Anggota DPR RI Mukhtar Tompo menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia dalam pertemuan Forum Parlemen Dunia 2017. Pertemuan ini digelar di Nusa Dua, Bali, 6-7 September 2017.
Mukhtar menjelaskan bahwa pertemuan yang dihadiri perwakilan 38 negara, yang merupakan perwakilan parlemen di seluruh dunia, beberapa organisasi internasional dan masyarakat sipil.
Pertemuan ini membahas tiga isu penting, yakni pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan aksi iklim, mengakhiri kekerasan dan mempertahankan perdamaian, serta mempromosikan pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan yang dibahas baik dalam sesi pleno maupun paralel.
Hasil diskusi tiga poin tersebut dituangkan dalam Deklarasi Bali, yang terdiri dari 17 poin. Lima poin pertama terkait dengan upaya penguatan peran parlemen untuk mencapai target Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Poin ke-enam terkait dengan pengentasan isu SARA, kemiskinan, iklim, serta persoalan jender. Poin ke-tujuh terkait dengan penguatan kerjasama parlemen dan pemerintah, serta antar negara, dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Poin ke-delapan dan ke-sembilan terkait dengan upaya menciptakan perdamaian dunia dengan cara persuasif dan preventif. Poin ke-10 berkaitan dengan konflik Rakhine State dan dorongan ke negara pendukung Bali Declaration untuk berperan aktif menyelesaikan konflik.
Sementara itu, poin ke-sebelas hingga ke-12 berkaitan dengan promosi hak asasi manusia, keadilan hingga memerangi kekerasan. Poin ke-13 hingga ke-15 berkaitan dengan penanggulangan perubahan.
Dua poin terakhir terkait dengan peningkatan kerjasama antarlembaga dunia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan 2030.
“Kesepakatan ini menjadi catatan sejarah baru bagi parlemen dunia. Nantinya, implementasi dari SDGs ini akan melangkah secara konkret akan dijalankan oleh parlemen yang hadir sepakat dan disesuaikan dengan kondisi legislasi parlemen masing-masing negara,” jelas Mukhtar.
“Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Namun, peran parlemen juga tidak boleh dinafikan dalam mencapai SDGs. Oleh karena itu, sebagai anggota parlemen harus menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa target dan prioritas pembangunan nasional sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan,” tutup legislator Fraksi Partai Hanura, asal Sulawesi Selatan ini.(Rls)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda