JurnalPost.com - (Pecalungan, 01/16/2023) Mengacu pada UU nomor 48 tahun 2009, pasal 56 dan 57, UU nomor 49 tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, UU nomor 50 tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, UU nomor 51 tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha.
Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Rayhan Abdilah Mahasiswa KKN Tim 1 2022/2023 Universitas Diponegoro selaku penyelenggara kegiatan ini menyatakan bahwa sengketa hukum tidak jarang terjadi di Desa Pecalungan. Ditambah lagi mayoritas warga desa tidak memahami keberadaan layanan hukum gratis yang difasilitasi oleh negara melalui pos bantuan hukum. Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang adanya program pengadaan booklet mekanisme layanan posko bantuan hukum di pengadilan.
Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Desa Pecalungan, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Rangkaian ini diawali dengan memeberikan pemahaman mengenai posko bantuan hukum pengadilan dan dilanjutkan dengan sosialisasi panduan pelayanan pos bantuan hukum pengadilan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam dari pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB dengan dihadiri sekitar 50 warga desa. Selama kegiatan ini berlangsung warga dinilai cukup partisipatif dengan melontarkan beberapa pertanyaan.
“Mantab sekali demi kesejahteraan warga desa, program ini sangat membantu, saya juga baru tahu” ujar Surip Mulyo sebagai Kaur Umum Desa Pecalungan
“Saya berharap melalui kegiatan ini warga Warga Desa Pecalungan dapat mendapatkan akses keadilan” ujar Rayhan Abdillah Mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro sebagai penyelenggara kegiatan

Program ini diakhiri dengan penyerahan booklet yang mana nantinya booklet ini dapat menjadi panduan bagi desa bilamana terdapat masyarakat yang memerlukan bantuan huum secara gratis karena terkendala biaya. Pihak desa nantinya dapat memandu dan menganjurkan kepada masyarakat untuk dapat menjadikan pos bantuan hukum menjadi solusi akan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) : Ir. H. Indriastjario, M.Eng. Lokasi : Balai Desa Pecalungan, Desa Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda