JurnalPost.com - Permasalahan dalam gender kerap masih terjadi di beberapa negara sepertihalnya di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Banyak isu-isu yang bermunculan mengenai gender laki – laki dan perempuan. pada konteks pembangunan salah satu isunya yakni laki – laki dalam pembangunan menjadi subyek sedangkan perempuan menjadi obyek dari suatu pembangunan. Dalam studi gender kita melihat relasi kuasa dalam masyarakat yang dimana melahirkan ketidakadilan gender berdasarkan pada konstruksi masyarakat, dari relasi tersebut melahirkan permasalahan atau fenomena ketidakadilan gender. Maka dari itu kita bisa melihat mengapa dalam pembangunan masih terjadi beberapa isu – isu dalam gender itu sendiri.
Dalam konstruksi masyarakat dalam pembedaan jenis kelamin yang diberikan oleh masyarakat atau dalam pemikiran maupun pandangan masyarakat yakni laki – laki dianggap sebagai perkasa, gagah, berani, dan rasional biasanya disebu first class. Sedangkan perempuan sendiri dianggap sebagai keibuan, lemah lembut, dan emosional biasanya disebut second class. Ciri ini terbentuk karena struktur sosial budaya masyarakat yang dibawa dari zaman ke zaman sepertihalnya patriarki maupun matriarki. Banyak upaya maupun solusi yang telah dilakukan dalam mengubah peranan perempuan dalam pembangunan.
Keterlibatan perempuan sangat minim dalam pembangunan karenanya hal tadi dalam konstruksi masyarakat masih menganggap perempuan sebagai kelas dua dan sebagai objek pada pembangunan, Walaupun dibeberapa tempat perempuan sudah dapat berkontribusi dalam pembangunan namun secara tidak sadar pastinya akan tetap dipandang sesuai konstruksi sosial masyarakat yang ada, dari hal tersebut membuat potensi dari perempuan itu terbatas karena konstruksi yang dilahirkan oleh lingkungan setempatnya. Dampak negatif dari hal ini melahirkan ketidakadilan gender dalam pembangunan, menjadikan perempuan susah memiliki kesempatan dalam mendapatkan akses kontrol terhadap sumber daya.
Peran perempuan pada pembangunan sangat penting dalam berbagai bidang apapun, Sebagaimana yang diketahui pada zaman dahulu sebelum masa kemerdekaan maupun ketika di masa kemerdekaan perempuan sudah menjadi pejuang nasionalis yang memberikan kontribusi yang baik pada negara sendiri. Maka dari itu kita perlu sadar bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan pun cukup baik dengan gambaran masa lalu, dan jika melihat dalam bentuk kepemimpinan di kepresidenan Indonesia sudah pernah dipimpin oleh perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden ke-5 di Indonesia. Yang dimana presiden memiliki tugas delam membangun negara dengan baik, dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa perempuan sudah pernah menjadi aktor yang penting bahkan dalam kepimpinan yang tinggi.
Dalam Pembangunan Keberlanjutan (SDGs) ke-5 yakni bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, pada SDGs ke-5 ini menjadi solusi yang diberikan langsung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menjadi kebijakan dalam pembangunan dengan mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan dan memberdayakan perempuan guna untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan pada bidang apapun. Dengan adanya SDGs ke-5 menjadi solusi dalam meningkatkan partisipasi perempuan serta melahirkan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Lain dari itu keterlibatan perempuan dapat mendorong perubahan positif pada pembangunan secara bidang tertentu. Dalam banyak konteks, perempuan memiliki perspektif dan pengalaman unik yang dapat memperkaya diskusi dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, Kita tau kebijakan kebanyakan di dominasi laki – laki karena perbedaan konstruksi masyarakat tadi menjadi faktor perempuan tidak terlibatkan dalam hal kebijakan, justru keterlibatan perempuan dalam mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan dapat membawa perspektif yang lebih beragam, karenanya sering kali perempuan mempunyai pengalaman terkait isu – isu dalam beberapa bidang sektor. Seperti, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh laki – laki.
Selain solusi pertama ini adapun contoh yang bisa kita lihat bagaimana perempuan sering kali menjadi pengambil keputusan utama dalam rumah tangga, termasuk kesehatan dan pendidikan dari anaknya. Ketika perempuan yang terlibat dalam kebijakan, mereka dapat memastikan bahwa layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dapat dirancang dalam memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Pada contohnya, kebijakan yang mendukung kebijakan cuti melahirkan dan layanan kesehatan reproduksi dalam membantu meningkatkan kesehatan.
Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam kebijakan bukan hanya tentang mencapai kesetaraan gender; itu adalah langkah penting menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi penuh dari semua anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mendukung inisiatif-inisiatif yang mendorong keterlibatan aktif perempuan di semua tingkatan pengambilan keputusan.
Penulis : Muhammad Aqil Muammar A, Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda