JAKARTA, JurnalPost.com — Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.50 WIB, yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026), menilai insiden tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional.
Menurut PUKIS, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem transportasi perkeretaapian nasional. Lembaga itu juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan besar di sektor terkait, termasuk terhadap pejabat di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Kereta Commuter Indonesia demi kepentingan penyelidikan serta akuntabilitas publik.
PUKIS juga menyatakan dukungan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi agar bekerja secara transparan dan akuntabel dalam mengusut penyebab kecelakaan tersebut. Selain itu, apresiasi diberikan kepada para penanggap pertama dan tim penyelamat yang bekerja di lapangan.
Namun, PUKIS mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja KNKT dan BASARNAS, serta berpotensi memengaruhi keselamatan transportasi nasional.
Peta Jaringan KRL Commuter Line (Courtesy KAI)
Dalam keterangannya, PUKIS menegaskan penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis-operasional semata. Investigasi, menurut mereka, juga harus menelusuri kemungkinan kesalahan atau kelalaian regulator, operator, hingga pihak kendaraan taksi yang disebut terlibat dalam rangkaian insiden.
PUKIS menyoroti dugaan lemahnya manajemen keselamatan dan kedaruratan. Berdasarkan catatan awal, insiden disebut bermula dari tabrakan KRL dengan sebuah taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang diduga memicu gangguan sistem dan berujung pada kecelakaan lanjutan yang lebih fatal.
Lembaga itu menilai dua insiden berbeda dalam lintasan dan waktu berdekatan mengindikasikan kemungkinan efek domino akibat kegagalan sistem dalam melakukan pengendalian dampak. Faktor teknis, nonteknis, maupun kombinasi keduanya masih menunggu hasil investigasi resmi KNKT.
Selain itu, PUKIS menyoroti lambatnya sterilisasi lokasi kejadian pada menit-menit awal penanganan. Kerumunan warga dan aktivitas siaran langsung di media sosial dinilai berpotensi menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban.
Sebagai langkah pencegahan, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api dwiganda (double-double track) di kawasan Jabodetabek guna memisahkan lintasan KRL dan kereta jarak jauh. Mereka juga meminta modernisasi sistem persinyalan serta penanganan serius terhadap perlintasan sebidang.
Di akhir pernyataannya, PUKIS turut mengkritik kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian. Kehadiran pejabat yang dinilai tidak memiliki kewenangan langsung disebut berpotensi mengganggu jalannya proses evakuasi di lapangan.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda