JURNALPOST.COM - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makasar kembali dialog tentang kasus begal di Gedung Iqra Unismuh Lt. 4 Fakultas Agama Islam (FAI) Rabu, (24/2).
Dialog ini dihari oleh kader IMM Kota Makassar khususnya alumni Darul Arqam Madyia (DAM) dan Latihan Instruktur Dasar (LID) dan mengankat tema "Patologi sosial" dengan menghadirkan narasumber antaranya Kakanda Muhammad Sholihin, SH. (Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah) dan Saifullah S.Pd. (Dewan Pimpinan Daerah IMM Sulsel).
Saifullah menjelaskan dalam presfektif Agama "Bahwa tidak ada salahnya jika kita turun di jalan meneriatkan suatu kebenaran karna itu adalah bagian dari jihad maka Muhammadiyah jangan hanya diam melihat kasus kriminalitas atau begal di Makassar juga Pemerintah, khususnya aparat keamanan jangan hanya menutup mata", jelasnya.
Lebih lanjut Saifullah, semua Organisasi Kepemudaan (OKP) berperan aktif mengawal kasus ini khususnya kader IMM sehingga bisa diperhitungkan bagaimna kesolikan lembaga tersebut. Karna jihad bukan hanya berdakwa dalam Mesjid tetapi jihad yang sebenarnya adalah bagaimana bisa turun ke publik menyuarakan bahwa ini adalah aksi nyata tegas saifullah.
Dia mengharapkan, harus mempresur secara mobilisasi maka semua Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) untuk menhigatkan Pemerintah khususnya aparat keamanan menangani dengan serius tindak kriminal di Makassar, tandasnya.
Solihin mengupas dalam presfektif hokum dia menjelasakan, bahwa pada penegak hokum harus melakukan upaya secara intensif taggap terhadap patologi social khususnya begal. Karna kasus ini bukan hanya mulai dari sekarng tetapi dari awal 2012 sudah mengundang keresahan masyarakat. Dan pemerintah setempat juga harus membangun lingkungan yang aman, mulai dari tingkat RT/RW bisa membuat komunitas sehingga bisa mendeteksi siapa pelaku kriminal atau begal, maka distulah baru dilaporkan, kata sholihin.
Lanjut Sholihin, bahwa anggota DPR harus didesak untuk memanggil Kapolda bagaimana membangun komunikasi untuk menwakili aspirasi rakyat. Juga Polisi harus mengambil langkah tegas, dan harus mengupayakan adanya penegak hukum dan betul-betul melindungi rasa keadilan terhadap masyarakat, juga Muhammadiyah harus mengambil langkah tegas mendesak pihak kepolisian bersama anggota DPR untuk melakukan langkah-langkah konkrit sesuai tugas dan funsinya masing-masing.
Juga satu yang menjadi tujuan kita pada hari ini adalah penegak hokum memperlihatkan eksistensinya, karna dimana tujuan hokum puncatnya adalah terciptanya ketertiban karna melihat Sulsel ini sudah tidak tertib tidak terjadi pengendalian social. Olenhya itu dia mengharapkan bahwa pihak kepolisian betul-betul kembali menampilkan kerja-kerja yang lebih serius agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, tutup pakar hukum.(Basri)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda