JURNALPOST.COM, MAKASSAR Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) pusat Muhammad Ramli Rahim meminta DPRD Sulsel khususnya Komisi E agar tidak mempersulit pencairan gaji guru honorer.
Hal ini dipicu statemen Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid yang menyebut ada dana “siluman” di Dinas Pendidikan Sulsel. Padahal dana tersebut diantaranya untuk pembayaran gaji honorer.
“Seharusnya dewan mempermudah persoalan anggaran gaji honorer itu. Mereka sudah 5 bulan tidak mendapat gaji,” kata Ramli, Jumat (8/6/2018).
Menurutnya, seharusnya dewan mendukung sepenuhnya Disdik yang sudah mengupayakan gaji guru honorer. “Bukan malah menyebut itu dana yang tidak diketahui dewan,” katanya.
Ramli juga mengimbau agar persoalan guru honorer tidak dijadikan komoditi politik. “Jangan sampai persoalan guru honorer ini ditarik-tarik ke persoalan politik. Apalagi ada momuntum pilgub ke depan,” katanya.
Anggota DPRD Sulsel Irfan AB mengatakan, memang ada kekeliruan dari penyampaian Ketua Komisi E Kadir Halid. “Sebenarnya ada kekeliruan, karena anggaran itu memang sudah dibahas,” kata Irfan.
Menurutnya, selain anggaran pengadaan komputer senilai Rp17 miliar ada juga anggaran gaji guru honorer.
Sebelumnya Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid menyebut ada sejumlah anggaran yang tidak diketahui dewan dari tiga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Sulsel.
Adik dari calon gubernur Sulsel Nurdin Halid itu mengatakan seakan-akan ketiga dinas tersebut membuat program yang tidak diketahui oleh dewan. Namun ternyata tudingan itu tak berdasar khususnya di Dinas Pendidikan Sulsel.(Rls)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda