Lewati ke konten utama
Home About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Publikasi Media Online Jasa Backlink Jasa Guest Post Penulisan Artikel Pembuatan Website Pedoman AI
ID | EN

Masuk / Gabung

Jelajahi

Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi
Informasi
About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Pedoman AI
Masuk / Gabung
Ikuti kami
EN ARTIKEL
Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi

  1. Beranda
  2. Kolom Opini
  3. Golput dan Hal Lainnya

Golput dan Hal Lainnya

Foto profil Hasbi
Editor: Hasbi
15 Januari 2023, 23.18 WITA Editor: Tim Editor JurnalPost
15 Jan 2023, 23.18 WITA · 4 menit baca
4 menit baca
Ade Mulyono
Artikel: Ade Mulyono JurnalPost.com - Golongan putih atau golput pada mulanya adalah gerakan moral yang mengambil sikap “konfrontatif” terhadap penyelenggara pemilu oleh rezim Orde Baru tahun 1971—yang dinilai tidak demokratis. kata “golongan” bermakna perlawanan terhadap partai penguasa: Golongan Karya. Sedangkan kata “putih” adalah sikap memilih warna pada surat suara di luar pilihan yang tersedia: kuning (Golkar), merah (PDI), dan hijau (PPP). Pendeknya: (spoiled votes). Dalam perkembangannya golput menjadi fenomena sosio-politik yang masif dan menunjukkan eksistensinya terutama menjelang pemilu nasional. Pada titik ini perlu diketahui, bahwa golput sebagai gerakan moral tidaklah sama dengan non-votes behavior. Pemilih golput secara sadar mempunyai pandangan “ideologis” yang jelas. Inilah demarkasinya. Bukan pesimis melainkan determinis. Para pemilih golput menolak memberikan suaranya bukan hanya pertimbangan rasional, lebih dari itu ialah tuntutan moral. Sayangnya, dewasa ini golput sebagai gerakan moral dipersempit pengertiannya yang hanya menyoal abstain atau tingkah laku tidak memilih (non-voting behavior), yang kadang dikarenakan persoalan administratif dan teknis belaka. Padahal, golput adalah gerakan politik yang terlibat, aktif, dan berangkat atas dasar kesadaran kritis: protest votes. Dari situ golput sebagai gerakan politik “alternatif” kelak akan dicatat dalam “vokabulari kamus sejarah pemilu di Indonesia”. Saya pikir tidak perlu menganalisisnya dengan teori politik mutakhir, ingatan sejarah lebih dari cukup untuk menerangkan bahwa ada keinginan segelintir kelompok yang ingin terus memperpanjang kekuasaannya. Sejatinya, inti demokrasi adalah membatasi kekuasaan, bukan memperpanjang masa jabatan.

Golput dulu dan kini

Jika dulu golongan pemuda dan mahasiswa kecewa dengan penguasa Orde Baru yang tidak demokratis dalam menyelenggarakan pemilu tahun 1971, kini salah satu alasan para pemilih golput yang marak sepanjang pemilu pascareformasi merupakan tindakan aktif untuk menolak “penyederhanaan” aturan pemilihan calon presiden dan wakil presiden: presidential treshold. Ambang batas 20% perolehan jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden, dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Kenapa? Ambang batas 20% untuk mengajukan calon presiden dinilai terlalu tinggi. Maka dengan sendirinya, partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut akan berkoalisi untuk memenuhi ambang batas 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. Apa konsekuensi dari adanya ambang batas syarat pencalonan presiden tersebut? Jelas tidak tersedianya banyak pilihan bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya yang dapat mewakili kepentingan politiknya. Adanya aturan presidential threshold hanya akan menjadikan calon presiden sebagai ternak yang “diangon” para oligarki. Mereka berternak untuk mengambil keuntungan setelahnya. Jika kita amati perjalanannya presidential threshold bisa dikatakan satu-satunya produk undang-undang pemilu yang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya ada yang cacat dalam aturan ini. Barang yang cacat tidak mungkin diperdagangkan. Kecuali “pedagang” curang. Sialnya semua judicial review dimentahkan oleh MK dengan dua alasan: kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan langsung (direct interest). Ini jelas ironi, mahkamah di negara demokrasi yang mapan sudah memperluas pengertian “kepentingan langsung” menjadi “kepentingan publik”. Ada apa dengan Mahkamah Konstitusi kita? Kini pemilu 2024 sudah semakin dekat. Sejumlah partai politik sudah mendeklarasikan jagoannya untuk bertarung di pilpres 2024. Para elite politik juga sudah mulai bersafari memanaskan mesin partainya untuk memetakan arah koalisinya. Tetapi dengan adanya aturan presidential threshold tadi, kita sudah bisa menduganya siapa nama-nama yang akan maju dalam kontestasi pemilihan calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Apakah akan ada kejutan? Bukan itu soalnya, melainkan apakah nama-nama yang tersedia benar-benar calon pemimpin ideal, yang lahir bukan dari rahim media sosial (yang penuh citra, polesan, dan dagelan). Jika kita amati, pascareformasi angka tidak memilih (golput) melambung dari tahun ke tahun, yang berkisar di antara 25-30 persen (kecuali pilpres 2019). Ini bukan persoalan angka statistik di atas kertas, tetapi ketidakpercayaan terhadap aturan pencalonan presiden dan wakilnya yang menolak ambang batas ialah sikap yang melampaui tindakan politis. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah; apakah ini sebagai fenomena sosio-politik yang normal bagi alat ukur legitimasi kekuasaan? Terlepas dari perdebatan aturan presidential threshold yang merusak tatanan demokrasi kita, pemilih golput selama ini bukan tanpa tekanan. Jika di masa rezim Orde Baru, masyarakat dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya, maka para pemilih golput dewasa ini kerap dicerca sebagai orang yang bermental tidak stabil (psycho-freak). Bagi kelompok yang menolak golput, mereka percaya bahwa dalam pemilu tidak memilih yang terbaik, melainkan berusaha untuk tidak memilih yang terburuk. Inilah doktrin minus malum yang populer bagi penentang pemilih golput. Salah satu tokoh yang pernah “berkhotbah” mengenai hal ini ialah pemuka agama cum filsuf Franz Magnis-Suseno. Dengan keras Romo Magnis mengkritik dan mencerca pemilih golput yang “ideologis” pada pilpres 2019 kemarin. Tentu saja sebagai orang yang lebih muda (pemilih golput “ideologis”) saya menghormati jalan politik Romo Magnis. Tetapi politik bukan urusan usia, politik adalah urusan pengetahuan. Dalam undang-undang memilih calon presiden adalah hak bukan kewajiban. Artinya golongan putih atau golput sudah menentukan pilihan politiknya: memilih untuk tidak memilih! Biodata Ade Mulyono, lahir di Tegal. Prosais dan esais. Buku yang sudah diterbitkan: Dehumanisasi Pendidikan (2021), Namaku Bunga (2022). Penulis dapat disapa melalui Instagram: @ademulyono_

Sumber artikel: https://jurnalpost.com/golput-dan-hal-lainnya/42862/

Dicetak dari JurnalPost.com pada 23 November 2026, 04.26 WITA

Bagikan artikel

Bagikan Mengirim Tweet
JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke Instagram

Menyiapkan 5 slide Reel 9:16…

Rangkaian slide vertikal sedang disusun dari artikel ini.

Konten belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide Instagram JurnalPost 1/5
REEL 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun dalam area aman Reels. Tambahkan musik pilihan Anda setelah masuk ke Instagram.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu Instagram, pilih Reel, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik yang tersedia di Instagram.

JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke TikTok

Menyiapkan 5 slide TikTok 9:16…

Desain Social Publisher sedang disusun dari artikel ini.

Konten TikTok belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide TikTok JurnalPost 1/5
TIKTOK 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun: sampul, inti berita, fakta utama, perkembangan, dan baca lengkap.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu berbagi, pilih TikTok, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik atau suara di aplikasi. Jika TikTok tidak muncul, gunakan unduh manual.

Komentar 0

Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda

Komentar akan tampil setelah disetujui redaksi.

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama menyampaikan tanggapan.

Artikel Terkait

Gen Z Sering Resign Bukan karena Lebay, tapi Lihatlah Dulu Gaya Pimpinannya

Nilai Ikan Tidak Berhenti di Dermaga

Ketika Rumah, Sekolah, dan Dunia Digital Gagal Bersinergi

Apa Tantangan Utama dalam Penerapan Pariwisata Inklusif?

REKOMENDASI JURNALPOST

Pilihan Untukmu

PMI Kota Sukabumi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Inklusif, Penyandang Disabilitas Dilibatkan dalam Sistem Peringatan Dini

Mahasiswa Uniersitas Pamulang Tingkatkan Literasi Keuangan Siswa SMP YPI Darussalam Melalui Edukasi Pengelolaan Uang Saku dan Menabung

Empat Bulan Mengabdi, Tim Ekspedisi Patriot UI Perkuat SDM dan Ekonomi di 28 Desa Rasau Jaya

Tidak Semua Ajakan Teman Harus Diikuti: Pentingnya Manajemen Diri bagi Remaja Mahasiswa UNESA Ajak Siswa Bijak Menghadapi Pengaruh Teman Sebaya melalui Psikoedukasi

Pilihan Editor

  1. 1 Menjaga Kualitas Produk di Era Industri Modern: Strategi Produksi untuk Meningkatkan Daya Saing
  2. 2

    Nilai Ikan Tidak Berhenti di Dermaga

  3. 3

    Dosen UPN Veteran Jawa Timur Perkuat Kemampuan Petani Gula Kelapa di Pacitan dalam Menghitung Biaya Produksi

  4. 4

    PKM SAPA BUMI: Pengolahan Sampah Organik MBG Menjadi Kompos sebagai Implementasi SDGs di SDN 6 Nagrikaler Purwakarta oleh PGSD UPI Purwakarta

  5. 5

    Delapan Pekan Magang di Harian Bhirawa, dari Meja Redaksi ke Balik Kamera

IKLAN
JurnalPost

Media Publikasi Indonesia yang menyediakan informasi terkini. Situs ini didirikan pada tahun 2015 dan telah menjadi salah satu sumber berita yang populer di Indonesia.

Jelajahi

Advertorial Artikel Berita Bisnis Citizen Reporter Daerah Ekonomi English Version Essay Featured
Hukum Internasional Kolom Opini Nasional Olahraga Pendidikan Politik Profil Teknologi Wisata

Kanal

About Us Jurnalisme Warga Kebijakan Cookie Kebijakan Data Kirim Opini Kirim Tulisan Media Kit Pedoman Redaksi

Ikuti kami di

Facebook X/Twitter Instagram Threads TikTok Pinterest LinkedIn YouTube
© 2026 - PT Jurnal Post Indonesia. All Rights Reserved.