Generasi Muda, Mau Dibawa ke Mana Arah Defisit Negara?

Oleh: Athira Khairiana Tuasikal
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN

JurnalPost.com - Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Pada 2025, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp3.451,4 triliun atau sekitar 95,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi, perlindungan sosial, hingga program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Besarnya kebutuhan belanja membuat pengelolaan fiskal menjadi persoalan yang tidak hanya penting bagi pemerintah saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Untuk membiayai pengeluaran negara, pemerintah mengandalkan pendapatan negara sekaligus penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara terutama berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah.

Sementara itu, ketika pendapatan negara belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan belanja, pemerintah menggunakan instrumen pembiayaan. Salah satu sumber utamanya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), di samping berbagai bentuk pembiayaan dan pinjaman lainnya.

Dari sinilah muncul pertanyaan penting: ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang tersedia dan pemerintah harus menambah pembiayaan, siapa yang pada akhirnya akan menanggung konsekuensi dari keputusan fiskal tersebut?

Salah satu jawabannya adalah generasi muda.

Kebijakan fiskal yang diambil hari ini tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Dampaknya dapat berlangsung bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Karena itu, ketika berbicara mengenai defisit dan utang negara, yang sedang dibicarakan sebenarnya bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan juga ruang fiskal dan masa depan perekonomian Indonesia.

Defisit Tidak Selalu Berarti Buruk

Kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara akan menimbulkan defisit APBN. Namun, defisit tidak serta-merta menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi suatu negara buruk.

Defisit dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai pembangunan, memperluas pelayanan publik, mendukung pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, serta menjaga aktivitas ekonomi.

Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar apakah pemerintah berutang atau mengalami defisit, melainkan untuk apa dana tersebut digunakan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Belanja pemerintah idealnya dapat diukur dari outcome atau dampaknya. Apabila pembiayaan menghasilkan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, pendidikan yang memperbaiki kualitas sumber daya manusia, layanan kesehatan yang lebih baik, serta aktivitas ekonomi yang semakin produktif, maka manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Sebaliknya, persoalan akan muncul apabila pembiayaan terus meningkat tanpa menghasilkan produktivitas dan manfaat ekonomi yang sebanding.

Utang dan Keadilan Antargenerasi

Dampak defisit juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah utang pemerintah. Di dalamnya terdapat kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang harus diperhitungkan dalam APBN pada periode berikutnya.

Di sinilah konsep intergenerational equity atau keadilan antargenerasi menjadi relevan.

Secara sederhana, generasi saat ini dapat menikmati manfaat dari belanja negara yang sebagian dibiayai melalui utang. Pada saat yang sama, generasi berikutnya akan menerima hasil pembangunan tersebut sekaligus mewarisi sebagian kewajiban fiskal yang harus diselesaikan.

Namun, besarnya utang saja tidak cukup untuk menentukan apakah generasi mendatang akan dirugikan.

Yang jauh lebih penting adalah kualitas penggunaan utang tersebut.

Generasi muda justru dapat memperoleh keuntungan apabila pembiayaan saat ini digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi di masa depan. Infrastruktur yang lebih baik, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan investasi pada sektor produktif dapat memperbesar aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan negara memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, risiko menjadi lebih besar apabila utang digunakan untuk aktivitas yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal ketika harus menyediakan anggaran dalam jumlah semakin besar hanya untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga dari pembiayaan sebelumnya.

Situasi semacam inilah yang perlu dihindari agar pengelolaan fiskal tidak terjebak dalam pola “gali lubang tutup lubang”.

Apakah Generasi Muda Akan Menanggung Semuanya?

Jika dilihat berdasarkan rentang waktu, tidak sepenuhnya tepat apabila dikatakan bahwa seluruh konsekuensi kebijakan fiskal saat ini baru akan ditanggung generasi mendatang.

Generasi muda hari ini juga menikmati manfaat APBN.

Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat langsung digunakan. Pembiayaan pendidikan memberikan kesempatan bagi anak muda untuk meningkatkan kompetensi. Anggaran kesehatan membantu meningkatkan kualitas hidup. Berbagai program pembangunan juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan.

Dengan kata lain, utang yang digunakan secara produktif dapat menghasilkan aset dan manfaat yang dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi berikutnya.

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika dilihat dalam perspektif yang lebih panjang.

Setiap tambahan kewajiban fiskal hari ini berpotensi memengaruhi struktur APBN pada masa mendatang. Pemerintah harus menyediakan ruang untuk pembayaran bunga dan pokok utang, sehingga sebagian anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program baru harus digunakan untuk memenuhi kewajiban sebelumnya.

Semakin besar kebutuhan pembayaran utang, semakin sempit pula ruang fiskal pemerintah.

Dalam jangka panjang, kebutuhan penerimaan negara juga dapat meningkat. Pajak dan sumber penerimaan lainnya akan menjadi semakin penting untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Generasi muda yang kelak menjadi kelompok produktif, pekerja, pelaku usaha, dan pembayar pajak pada akhirnya akan menjadi salah satu kelompok yang berhadapan langsung dengan konsekuensi tersebut.

Generasi Muda Tidak Cukup Hanya Menjadi Penonton

Sebagai generasi muda, bersikap tone deaf atau menutup mata terhadap kondisi negara—baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun persoalan publik lainnya—bukan pilihan yang bijak.

Kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini akan membentuk lingkungan ekonomi dan sosial yang nantinya dijalani generasi muda.

Karena itu, perhatian generasi muda terhadap APBN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa besar utang Indonesia?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa utang tersebut digunakan, apa hasil yang diperoleh, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah manfaat tersebut cukup besar untuk mengimbangi kewajiban yang diwariskan?

Generasi muda juga perlu mengubah cara pandang. Posisi mereka bukan hanya sebagai pihak yang kelak menerima warisan kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki kepentingan terhadap kualitas pengelolaan anggaran hari ini.

Kritik terhadap kebijakan fiskal bukan berarti menolak seluruh bentuk utang atau defisit. Kritik justru dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menciptakan fondasi ekonomi yang lebih produktif.

Pada akhirnya, persoalan yang perlu dipikirkan bukan sekadar seberapa besar utang yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Yang lebih penting adalah apa yang ikut diwariskan bersama utang tersebut.

Jika generasi mendatang menerima infrastruktur yang berkualitas, sumber daya manusia yang lebih unggul, perekonomian yang produktif, serta pelayanan publik yang semakin baik, maka pembiayaan hari ini dapat menjadi investasi bagi masa depan.

Namun, jika yang diwariskan hanyalah kewajiban tanpa produktivitas yang memadai, generasi muda akan menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas.

Karena itu, arah defisit negara bukan hanya urusan pemerintah atau pembuat kebijakan. Generasi muda juga berkepentingan untuk mengawasi, memahami, dan mengkritisinya.

Sebab APBN hari ini, sedikit banyak, adalah gambaran tentang Indonesia yang akan mereka hidupi pada masa depan.