JurnalPost.com, Batang (19/1/2023) – Memang sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa masih sering terjadi praktek-praktek Gratifikasi di kalangan Pemerintahan. Masih banyak para Pejabat Pemerintahan baik di Kota maupun di Desa yang masi saja menerima Pemberian / Gratifikasi yang dimana Gratifikasi sendiri tersebut dilarang dan telah diatur oleh Undang – Undang.
(Pelaksanaan Edukasi tentang Gratifikasi oleh Mahasiswa Tim KKN Undip Semarang kepada Perangkat Desa Kedungmalang, Batang)
Menurut, Undang-undang gratifikasi Pasal 12B No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima melalui di dalam negeri maupun di luar negeri atau menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi dilarang karena sejatinya Gratifikasi itu adalah Suap yang tertunda.
Merujuk pada pengertian Gratifikasi diatas tersebut maka bagi pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, wajib melaporkan gratifikasi ke Direktorat Jenderal yang berada di organisasi atau di UPG setempat. Apabila pegawai menerima sesuatu berupa uang atau barang dari rekanan atau publik yang berkaitan dengan jabatannya diwajibkan melapor ke UPG setempat.
Walaupun larangan tentang Gratifikasi memang sudah di Undang – Undangkan, tetapi masi banyak yang masih belum mengerti apa itu Gratifikasi khususnya Perangkat Desa. Menanggapi Permasalahan ini, salah satu Mahasiswa Tim KKN Undip Semarang melakukan Edukasi berupa Sosialisasi dan membuka Konsultasi kepada para Perangkat Desa Kedungmalang, Batang.
(Foto bersama Perangkat Desa Kedungmalang setelah pemaparan materi)
Dalam Edukasi ini, Mahasiswa memaparkan materi yang berisi Definisi Gratifikasi, badanya Gratifikasi dengan Suap dan Pemerasan, macam – macam Gratifikasi yang dilarang dan yang boleh diterima, serta cara melaporkan jika mendapat Gratifikasi. Sosisalisasi ini berupa pemaparan materi dan Poster.Poster ini berisi garis besar isi materi yang berisi definisi serta cara melaporkan Gratifikasi.
Nantinya Poster ini akan Ditempel di papan Balai Desa Kedungmalang agar Perangkat Desa serta Masyarakat sekitar dapat memepelajari lebih lanjut tentang Program Kerja Edukasi Hukum Tentang Gratifikasi.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda