Penulis merupakan Pegawai Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Jawa Timur.
JurnalPost.com - Di tengah meningkatnya biaya hidup, tekanan terhadap daya beli masyarakat, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,29 persen.
Capaian ini tentu menjadi kabar positif. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan nasional masih menunjukkan ketahanan. Mesin perekonomian Indonesia tetap bergerak ketika sejumlah negara menghadapi perlambatan pertumbuhan dan gejolak pasar keuangan.
Namun, di balik angka pertumbuhan yang menggembirakan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang tidak kalah penting. Mengapa sebagian masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi ketika pertumbuhan nasional justru meningkat?
Pertanyaan ini bukan berarti meragukan validitas statistik ekonomi. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen merupakan capaian makroekonomi yang dapat diukur. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut belum tentu mencerminkan pengalaman ekonomi seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Pertumbuhan Ekonomi Bukan Sekadar Angka Statistik
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 ditopang oleh sejumlah komponen utama yang menunjukkan perkembangan positif.
Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04 persen, didukung meningkatnya mobilitas masyarakat serta berbagai kegiatan ekonomi, termasuk penyelenggaraan pertunjukan dan olahraga.
Di sisi lain, konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,95 persen, terutama didorong belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, investasi tumbuh 6,06 persen seiring realisasi penanaman modal pemerintah maupun swasta.
Kinerja perdagangan luar negeri juga memberikan kontribusi positif. Ekspor tumbuh sebesar 4,59 persen, didukung permintaan dari sejumlah mitra dagang utama Indonesia.
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan dan perdagangan yang menjadi kontributor penting dalam perekonomian nasional turut menunjukkan kinerja positif.
Ketahanan perekonomian Indonesia juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang mencapai 146,8 miliar dolar AS pada akhir Oktober 2026, relatif stabil dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 146,3 miliar dolar AS.
Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 5,3 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional yang umumnya menggunakan acuan tiga bulan impor.
Kondisi ini memberikan bantalan bagi perekonomian nasional dalam menghadapi potensi tekanan eksternal, termasuk gejolak nilai tukar dan ketidakpastian pasar keuangan global.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah sekadar angka tanpa aktivitas nyata. Pabrik tetap berproduksi, proyek konstruksi berjalan, perdagangan berlangsung, investasi direalisasikan, dan konsumsi masyarakat terus menopang perekonomian.
Namun, keberhasilan tersebut perlu dilihat lebih jauh. Persoalan utamanya bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan bagaimana hasil pertumbuhan itu didistribusikan dan dirasakan masyarakat.
Ketika Ekonomi Nasional Menguat, tetapi Rumah Tangga Masih Tertekan
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator penting untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Melalui indikator ini, pemerintah dan masyarakat dapat melihat perkembangan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu.
Meski demikian, PDB tidak secara langsung menggambarkan pemerataan pendapatan, kualitas lapangan kerja, maupun kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya.
Perekonomian nasional dapat mengalami pertumbuhan karena meningkatnya investasi berskala besar, ekspansi industri, pembangunan infrastruktur, dan belanja pemerintah.
Namun, pada saat bersamaan, sebagian masyarakat mungkin masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan, penurunan pendapatan usaha, atau tekanan pengeluaran rumah tangga.
Inilah yang dapat disebut sebagai dua wajah perekonomian Indonesia.
Pada tingkat makro, pertumbuhan meningkat, investasi menguat, konsumsi tetap terjaga, dan ketahanan sektor eksternal relatif baik. Namun, pada tingkat mikro, kondisi yang dirasakan masyarakat belum tentu menunjukkan perbaikan serupa.
Sebagai contoh, pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara riil sebesar 5,04 persen menandakan adanya peningkatan aktivitas konsumsi secara agregat. Namun, angka tersebut tidak menunjukkan bahwa daya beli seluruh kelompok masyarakat mengalami peningkatan dengan besaran yang sama.
Sebagian rumah tangga mungkin meningkatkan konsumsi, sementara kelompok lainnya justru harus menekan pengeluaran karena keterbatasan pendapatan.
Begitu pula dengan investasi. Pertumbuhan investasi sebesar 6,06 persen merupakan sinyal positif bagi prospek perekonomian. Akan tetapi, besarnya realisasi investasi tidak otomatis sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta.
Investasi yang lebih mengandalkan mesin, teknologi, dan peralatan modern dapat meningkatkan kapasitas produksi tanpa membutuhkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Oleh sebab itu, keberhasilan investasi semestinya tidak hanya dinilai berdasarkan nominal penanaman modal, tetapi juga kontribusinya terhadap penciptaan pekerjaan berkualitas, keterlibatan tenaga kerja lokal, penguatan pemasok dalam negeri, serta peningkatan nilai tambah ekonomi.
Pertumbuhan yang Tinggi Harus Diikuti Pemerataan Manfaat
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pertumbuhan, ruang untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kegiatan usaha akan semakin terbatas.
Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup.
Perekonomian yang tumbuh tinggi belum tentu dapat disebut berhasil apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu.
Pertumbuhan yang berkualitas seharusnya mampu menghadirkan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan riil masyarakat, menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, dan memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam konteks ini, pemerataan manfaat pertumbuhan menjadi persoalan yang sama pentingnya dengan pencapaian angka pertumbuhan itu sendiri.
Kebijakan ekonomi tidak cukup hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas produksi dan investasi. Kebijakan tersebut juga perlu memastikan bahwa hasil pembangunan dapat menjangkau masyarakat berpendapatan rendah, pekerja informal, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan lainnya.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperoleh manfaat nyata dari meningkatnya aktivitas perekonomian nasional.
Pentingnya Sinergi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah
Dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia memiliki peran strategis melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Stabilitas nilai rupiah, inflasi yang terkendali, likuiditas yang memadai, serta sistem pembayaran yang aman dan efisien merupakan fondasi penting bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi.
Cadangan devisa yang kuat juga memberikan ketahanan tambahan ketika perekonomian nasional menghadapi tekanan eksternal.
Namun, stabilitas makroekonomi bukanlah tujuan akhir pembangunan ekonomi. Stabilitas harus menjadi landasan untuk mendorong kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah.
Belanja negara perlu diarahkan secara produktif dan tepat sasaran, terutama pada program yang berpotensi memperluas lapangan kerja, memperkuat daya beli, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pengembangan sektor ekonomi domestik.
Pada saat yang sama, stabilitas moneter dan sistem keuangan perlu terus dijaga agar dunia usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi maupun memperluas kegiatan produksi.
Kolaborasi kebijakan tersebut menjadi penting agar ketahanan ekonomi nasional tidak berhenti pada indikator makro, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari Angka Pertumbuhan Menuju Kesejahteraan Nyata
Lantas, apa yang sebenarnya salah ketika ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen?
Jawabannya bukan terletak pada pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang positif tetap merupakan pencapaian penting dan patut diapresiasi.
Persoalan muncul ketika keberhasilan ekonomi hanya dinilai dari tingginya angka pertumbuhan, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan, perkembangan pendapatan, keterjangkauan biaya hidup, dan pemerataan manfaatnya.
Pertumbuhan sebesar 5,47 persen menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, keberhasilan tersebut perlu dilanjutkan dengan memastikan bahwa pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan inklusivitasnya.
Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari angka yang tercantum dalam laporan statistik.
Keberhasilan itu juga harus terlihat dari semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan keluarga, berkembangnya usaha kecil, serta semakin baiknya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang bermakna bukan hanya pertumbuhan yang tercatat dalam perhitungan Produk Domestik Bruto, melainkan pertumbuhan yang mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kesejahteraan nyata hingga ke meja makan masyarakat.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda