Tasikmalaya, JurnalPost.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, H. Yod Mintaraga, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Yayasan Pendidikan Islam Kaffah, Pesantren Srahtarjuningrahyu Kiarakuda, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 pendidik dan tenaga kependidikan, serta unsur pimpinan yayasan, pengasuh pesantren, kepala desa, dan para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di lingkungan yayasan.
Pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kaffah, H. Ade Daruttahqiq, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran wakil rakyat membawa dampak positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan pesantren.
“Kami merasa bangga dan terhormat. Bantuan yang telah diberikan, seperti pembangunan jalan hotmik, sangat dirasakan manfaatnya oleh pesantren,” ujarnya.
Ia juga berharap ke depan pembangunan sarana prasarana pesantren dapat terus berlanjut, termasuk penyelesaian fasilitas asrama (kobong) bagi para santri.
Dalam pemaparannya, Kang Yod menjelaskan bahwa Komisi VI DPRD Jawa Barat memiliki cakupan kerja di bidang infrastruktur, tata ruang, dan pekerjaan umum, termasuk infrastruktur pendidikan.
Ia turut menyoroti kondisi pendidikan nasional yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kata dia, dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program ini penting untuk mendukung tumbuh kembang siswa. Namun, pelaksanaannya tetap perlu pengawasan agar berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa bantuan pendidikan untuk sekolah swasta melalui program Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kini diarahkan dalam bentuk beasiswa bagi siswa kurang mampu agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini memang menuntut penyesuaian anggaran. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berupaya menghadirkan berbagai skema bantuan pendidikan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan.
Kang Yod juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam kebijakan pendidikan. Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan secara utuh sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ade Dedi).
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda