JURNALPOST.COM - Setelah Pilkada berakhir dan Bupati serta Wakil Bupati terpilih dilantik, sudah menjadi tradisi dan rahasia umum bahwa selalu ada pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi korban proses dukung mendukung pada masa sukseksi calon Kepala Daerah.
Pejabat-pejabat yang pada masa suksesi dianggap bersebrangan dengan kepala daerah terpilih banyak yang dimutasi hingga di non job kan.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), dalam sambutan dan arahannya pada acara pelantikan serentak 10 Bupati yang dilaksanakan di halaman kantor gubernur, Rabu (17/2), meghimbau bupati dan wakil bupati yang dilantik untuk merangkul semua elemen yang ada di daerah, termasuk lawan politik pada masa suksesi Pilkada.
"Kompetisi telah usai, saatnya merangkul semua elemen dan bersinergi untuk bersama membangun daerah. Tidak ada daerah yang baik kalau stabilitas politknya tidak kondusif," kata Syahrul.
Kemenangan dalam Pilkada, lanjut Syahrul, harus menjadi kemenangan seluruh rakyat, dan bukan hanya kemenangan tim sukses atau kelompok tertentu.
"Bupati harus bisa menjadi orang tua dari semua orang yang ada di daerahnya, harus bisa menjadi pemimpin dan pengayom masyarakat di daerahnya masing-masing," ujarnya.
Syahrul juga mengatakan, kerja tim yang terkait dengan Pilkada, baik itu tim sukses dan sejenisnya sudah berakhir dan cukup hanya sampai di pelantikan kepala daerah terpilih saja.
"Semua bentuk tim yang berkaitan dengan Pilkada, mau itu tim sukses atau tim apapun itu, mulai hari ini saya nyatakan harus dibubarkan," tegasnya.
Syahrul juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang dilantik agar bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan kedamaian, ketentraman, keteraturan dan kenyamanan hidup masyarakat di daerah secara bersama-sama.
"Mulai hari ini dan besok, kalian akan rasakan beratnya menjadi pemimpin. Yang nanti pertama akan marah kepada kalian adalah keluarga dan tim sukses, karena banyak keinginan mereka yang tidak bisa terpenuhi. Tetapi, seorang pemimpin harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan harus mewujudkan janji-janjinya di masa kampanyenya," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali, mengatakan, proses politik pada saat Pilkada tidak boleh menciderai proses-proses kepegawaian yang ada.
Basli mengaku akan bersikap fair dan profesional dengan memberikan target-target kepada seluruh pejabat yang ada di lingkup Pemkab Selayar untuk menunjukkan kinerjanya, yang akan menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pergeseran-pergeseran jabatan.
"Kita akan bersikap proesional. Saya akan kumpulkan semua SKPD-SKPD dan memberikan mereka taret-target yang harus mereka capai dalam waktu enam bulan. Dari situ kita akan nilai mana yang pantas dipertahankan dan mana yang tidak," paparnya.
Sementara itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan YL, mengatakan, pihaknya akan merangkul semua elemen masyarakat yang ,ada di daerahnya untuk bersama-sama membangun Gowa yang lebih baik, sesuai arahan dari gubernur.
"Kita kan mau sama-sama membangun Gowa, kita akan rangkul semua. Tidak ada yang seperti itu, kita santai-santai saja," kata Adnan.
Sedangkan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengatakan, rotasi itu juga diperlukan untuk melakukan penyegaran dan untuk memastikan semua program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik.
"Rotasi itu adalah bagian dari penyegaran, dan itu juga termasuk dari bagian konsolidasi dan rekonsiliasi organisasi. Itu dilakukan agar program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik," kata Indah.
Terkait nasib beberapa pejabat Lutra yang melakukan manuver dengan black campaign dan intimidasi kepada para PNS agar tidak memilihnya pada saat Pilkada, Indah hanya mengatakan, hal itu merupakan dinamika dari sebuah proses politik.
"Itu kan hanya dinamika dari sebuah proses politik, dan itu juga sudah diproses oleh KASN. Yang pasti, kita tetap akan berjalan dan ikuti semuanya sesuai dengan aturan yang ada. Kita ingin semuanya bisa bersama-sama membangun Lutra," tutupnya. (FO)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda