Antibiotik: Masalah Bersama

Oleh: apt. Muh Fajar Fauzi, M.Farm.
Dosen Farmasi Institut Teknologi Sumatera

JurnalPost.com - Ada satu angka yang cukup mengusik dari diskusi pengendalian resistensi antimikroba yang saya ikuti beberapa waktu lalu di Bandar Lampung. Pada 2025, sebanyak 71,53 persen apotek yang menjadi objek pengawasan ditemukan melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Pada triwulan pertama 2026, angkanya bahkan mencapai 80,95 persen.

Tiga antibiotik yang paling banyak diserahkan tanpa resep adalah amoksisilin, sefiksim, dan sefadroksil.

Angka tersebut tentu menjadi peringatan bagi kita. Antibiotik bukan obat yang dapat digunakan secara bebas untuk setiap demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau keluhan lain yang dicurigai sebagai infeksi. Penggunaan yang tidak tepat dapat mendorong munculnya bakteri resisten, yaitu bakteri yang tidak lagi memberikan respons terhadap antibiotik yang sebelumnya efektif.

Dalam diskusi tersebut, saya menangkap kesan bahwa lemahnya pengendalian antibiotik cukup banyak diarahkan kepada apotek dan peran apoteker. Hal ini diperkuat dengan rendahnya kehadiran apoteker penanggung jawab. Data menunjukkan tingkat kehadiran tersebut hanya 37,84 persen pada 2025 dan turun menjadi 28,57 persen pada triwulan pertama 2026.

Narasumber juga menyinggung bahwa penyerahan antibiotik tanpa resep dapat terjadi karena adanya kompromi antara kepentingan bisnis dan etika profesi, termasuk keinginan mempertahankan konsumen ataupun mengejar target penjualan.

Saya tidak menolak kritik tersebut.

Apoteker memang harus dikritisi apabila antibiotik tetap diberikan tanpa resep. Apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian, bukan sekadar tempat perdagangan obat. Jika pertimbangan bisnis mengalahkan tanggung jawab profesi, praktik tersebut memang harus dihentikan.

Data pengawasan menunjukkan persoalan yang tidak kecil. Pada 2025, terdapat 47 dari 125 apotek yang diperiksa dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Pada Januari hingga Juni 2026, jumlahnya mencapai 23 dari 34 apotek yang diperiksa.

Temuan lainnya mencakup penyerahan obat keras tanpa resep, pengelolaan obat oleh pemilik sarana, hingga bergesernya fungsi apotek dari fasilitas pelayanan kefarmasian menjadi sekadar sarana distribusi.

Namun, pertanyaan berikutnya adalah: apakah resistensi antibiotik dapat diselesaikan hanya dengan memperketat apotek?

Menurut saya, tidak.

Persoalan Dimulai Sebelum Resep Sampai ke Apotek

Sebelum antibiotik diterima pasien, terdapat proses diagnosis dan peresepan. Karena itu, penggunaan antibiotik yang rasional juga harus dievaluasi sejak dari meja dokter.

Antibiotik dapat diberikan ketika indikasinya belum cukup kuat, digunakan terlalu lama, atau dipilih dalam spektrum yang terlalu luas untuk kondisi yang sebenarnya dapat ditangani dengan pilihan lebih sederhana. Ada pula kondisi ketika antibiotik diberikan secara empiris karena keterbatasan fasilitas pemeriksaan.

Kita tentu tidak dapat menuntut semua pasien menjalani kultur bakteri sebelum memperoleh antibiotik. Dalam sejumlah kondisi, terapi empiris memang dibutuhkan.

Namun, diagnosis tetap harus diperkuat, pemeriksaan laboratorium digunakan sesuai indikasi, dan terapi perlu dievaluasi ketika perkembangan kondisi klinis maupun hasil pemeriksaan sudah tersedia.

Di sinilah kapasitas laboratorium menjadi penting. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memiliki data lokal mengenai bakteri yang paling banyak ditemukan serta antibiotik yang masih efektif untuk melawannya.

Pemilihan antibiotik seharusnya tidak hanya didasarkan pada kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan pedoman terapi dan pola resistensi yang berkembang di masing-masing daerah.

Edukasi kepada pasien juga tidak boleh berhenti pada tulisan di resep.

Pasien perlu mengetahui mengapa antibiotik diberikan, bagaimana cara menggunakannya, berapa lama terapi harus dijalani, serta apa yang harus dilakukan apabila muncul efek samping atau kondisi tidak membaik.

Kurangnya informasi dapat membuat pasien menghentikan penggunaan obat sendiri, menyimpan antibiotik yang tersisa, kemudian menggunakannya kembali ketika mengalami keluhan serupa di kemudian hari.

Tantangan di Pelayanan Primer

Persoalan lainnya dapat muncul di tingkat pelayanan primer.

Di daerah dengan akses terhadap dokter yang masih terbatas, masyarakat terkadang lebih mudah menemui perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lain di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, pemberian antibiotik secara empiris masih dapat ditemukan.

Hal tersebut tentu tidak boleh digeneralisasi sebagai kesalahan profesi tertentu.

Justru kita perlu melihat persoalan yang lebih mendasar: apakah distribusi dokter sudah memadai? Apakah sistem rujukan berjalan dengan baik? Apakah setiap tenaga kesehatan memperoleh supervisi serta ruang kerja yang sesuai dengan kewenangannya?

Membatasi pemberian antibiotik tanpa memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan hanya berisiko memindahkan pencarian antibiotik dari satu tempat ke tempat lainnya.

Apoteker Harus Diberi Ruang Profesional

Di sisi lain, tuntutan terhadap apoteker tidak cukup hanya sebatas “harus hadir di apotek”. Kehadiran tersebut harus diikuti dengan kewenangan profesional yang benar-benar dijalankan.

Apoteker seharusnya melakukan pengkajian terhadap resep, menilai dosis, interval pemberian, lama penggunaan, kemungkinan interaksi obat, duplikasi terapi, alergi, serta berbagai masalah terkait penggunaan obat lainnya.

Jika ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi membahayakan pasien, apoteker harus dapat meminta klarifikasi dan mendiskusikannya dengan dokter.

Apoteker tidak mengubah terapi secara sepihak. Namun, apoteker juga tidak semestinya hanya menjadi pihak yang menyerahkan seluruh obat yang tertulis dalam resep tanpa melakukan penilaian profesional.

Terhadap pembelian antibiotik tanpa resep, sikapnya harus tegas: ditolak.

Namun, penolakan tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa antibiotik tidak boleh dibeli tanpa resep. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan antibiotik tidak selalu diperlukan dan kapan mereka sebaiknya memeriksakan diri kepada dokter.

Jangan Lupakan Peternakan dan Perikanan

Hal yang menurut saya juga sangat penting adalah memastikan pengendalian antibiotik tidak berhenti pada sektor kesehatan manusia.

Materi BPOM sendiri menggunakan pendekatan One Health, yaitu pendekatan yang melihat keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada sektor peternakan dan perikanan juga dapat memberikan tekanan seleksi terhadap bakteri.

Penggunaan tanpa indikasi, tanpa pengawasan, atau sebagai bagian dari praktik budidaya yang tidak rasional berpotensi menghasilkan bakteri resisten. Bakteri tersebut kemudian dapat berpindah melalui pangan, air, lingkungan, maupun kontak langsung dengan hewan.

Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya keras di apotek tetapi longgar pada sektor lainnya.

Distribusi obat hewan, penggunaan antibiotik pada peternakan dan perikanan, residu obat, hingga pengelolaan limbah juga perlu memperoleh perhatian yang sama seriusnya.

Memperbaiki Seluruh Rantai

Saya kira kita tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk mencari profesi mana yang paling bersalah.

Titik lemahnya sudah terpampang di depan kita.

Ada antibiotik yang diserahkan tanpa resep. Ada peresepan yang masih perlu diperbaiki. Ada keterbatasan diagnostik. Ada pelayanan yang berpotensi dilakukan di luar kewenangan. Ada penggunaan antibiotik pada hewan yang perlu diawasi. Dan masih ada masyarakat yang menganggap antibiotik sebagai obat untuk berbagai macam keluhan.

Yang dibutuhkan sekarang adalah memperbaiki seluruh rantainya.

Dokter perlu memperkuat diagnosis dan menerapkan peresepan antibiotik secara rasional. Apoteker harus mengkaji resep secara profesional sekaligus menolak penjualan antibiotik tanpa resep. Pemerintah perlu memperbaiki akses pelayanan kesehatan dan kapasitas laboratorium sekaligus memperketat pengawasan.

Puskesmas juga dapat memaksimalkan peran kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara sektor peternakan dan perikanan harus masuk dalam sistem pengawasan dengan tingkat keseriusan yang sama.

Data BPOM menjadi peringatan penting bagi Lampung. Namun, kita juga membutuhkan data yang lebih jauh: bakteri apa yang sudah banyak mengalami resistensi di Lampung, antibiotik apa yang mulai kehilangan efektivitasnya, serta di wilayah mana persoalan tersebut paling banyak ditemukan.

Pada akhirnya, resistensi antibiotik bukan semata-mata persoalan apotek, dokter, peternak, ataupun masyarakat.

Ini adalah persoalan bersama.

Jika hanya satu mata rantai yang diperbaiki sementara bagian lainnya dibiarkan, antibiotik akan terus kehilangan kemampuannya sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari ketika kita benar-benar membutuhkannya, obat tersebut mungkin tidak lagi mampu bekerja.