MAKASSAR, JURNALPOST.COM – Tahun ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menargetkan total pendapatan daerah naik 12,64 persen dari tahun sebelumnya yang jumlah totalnya mencapai Rp6,083 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina, Kamis (25/2).
“Kita target pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp6,85 triliun,” kata Tautoto.
Dari target tersebut, lanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini diharapkan bisa mencapai Rp3,51 triliun atau naik sebesar 8,14 persen dari sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp3,248 triliun.
Sementara, untuk pendapatan dari Dana Perimbangan, jumlahnya diharapkan bisa mencapai Rp2,1 triliun, atau naik sebesar Rp510 miliar dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp1,59 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, Tautoto memaparkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Diantaranya dengan menambah unit Kantor Samsat Pembantu.
“Tahun 2016 ini kita akan membangun dua Kantor Samsat Pembantu, di Bone-bone dan Sorowako,” ujarnya.
Dengan pembangunan dua unit kantor pembantu ini, berarti total Kantor Samsat Pembantu di Sulsel jumlahnya menjadi 35 unit.
“Pembangunan kantor pembantu ini kami prioritaskan di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten, dengan jumlah penduduk yang banyak,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mengefektifkan layanan Samsat Keliling yang saat ini berjumlah 11 unit, Samsat On Line, dan juga Samsat e-payment.
“Kami juga akan mengefektifkan penagihan pajak dengan sistem dor to dor,” ujarnya.
Lebih lanjut Tautoto menerangkan, pada tahun 2015, jumlah total pendapatan yang diterima naik 10,54 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Total pendapatan Sulsel tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp6,084 triliun. Jumlah itu naik 10,54 persen dibandingkan tahun 2014 yang jumlahnya hanya sebesar Rp5,5 triliun,” paparnya.
Meski mampu mencatat kenaikan yang cukup signifikan, tetapi realisasi pendapatan Sulsel pada 2015 hanya mencapai 94,59 persen dari target pendapatan yang dipatok sebesar Rp6,430 triliun.
Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi target ini, adalah rendahnya realisasi pajak Bea Balik Nama (BBN) – Kendaraan Bermotor (KB).
“Sepanjang tahun 2015, realisasi BBN-KB hanya mencapai Rp964 miliar, dari target Rp1,1 triliun, atau hanya mencapai 87,14 persen,” ungkapnya.
Hal ini dikatakannya akibat pengaruh melemahnya daya beli masyarakat karena pengaruh kondisi perekonomian global.
Hal lain yang juga dikatalannya bepengaruh yaitu banyaknya pembelian mobil murah yang harganya hanya berkisar pada harga seratusan juta rupiah.
“Pada saat penentuan target, kita prediksi kendaraan kelas menengah lebih banyak dibeli, tapi dalam kenyataannya, seiring dengan keluarnya mobil-mobil murah, lebih banyak masyarakat yang membeli mobil murah, sehingga jumlah kendaraan meningkat, namun bea balik nama menurun,” jelasnya.
Pajak air permukaan juga disebutnya sebagai salah satu sumber pemasukan yang mengalami penurunan dalam realisasinya.
“Ini terjadi karena berkurangnya kontribusi pajak PT Vale karena mereka mengurangi produksinya akibat turunnya harga nikel di pasar global,” tutupnya.(fo)
