JURNALPOST.COM Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muhammad Al Amin, mendesak agar Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar segera mengambil tindakan tegas pada perusahaan industri maupun perhotelan yang menggunakan air tanah tanpa memiliki surat izin peggunaan/pemanfaatan air tanah (SIPA).
"BLHD sebagai instansi atau badan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi masalah Amdal, termasuk SIPA, dan semua yang bekaitan dengan lingkungan harus segera mengambil tindakan tegas. Kalau tidak sesuai dengan aturan, tinjau kembali izinnya. Bekukan atau cabut," kata Al Amin, Kamis (18/2).
Hal ini dikatakannya sangat penting untuk segera dilakukan guna menjaga kondisi air tanah di Kota Makassar agar pengambilan dan pemanfaatannya bisa terpantau dengan jelas dan bisa diperhitugkan. Selain itu juga untuk mencegah penurunan muka tanah di Kota Makassar.
"Kalau ini terus terjadi dan tidak dikendalikan, ini berbahaya bagi masyarakat. Kalau air tanah terus diambil secara massif, ini akan menyebabkan terjadinya intrusi air lait. Masyarakat tidak akan bisa lagi mendapatka air tanah yang tawar kalau itu terjadi," ungkapnya.
Al Amin melanjutkan, berdasarkan data tahun 2014 yang dimiliki oleh Walhi Sulsel, di Kota Makassar lebih dari 30 hotel dari bebagai kelas yang tidak memiliki dokumen Amdal UKL-UPL, termasuk izin pemanfaatan air tanah.
"Memang yang hasil kajian yang kita lakukan itu, penggunaan air tanah paling banyak itu didominasi oleh industri khususnya perhotelan. Data tahun 2014 itu, banyak hotel dan ibdustri yang tidak memiliki Amdal UKL-UPL, termasuk SIPA. Apalagi saat ini sudah semakin banyak hotel dan industri yang ada di Kota Makassar. Ini harus benar-benar diawasi," paparnya.
Walhi juga dikatakannya akan melakukan kajian yang mendalam lagi terkait hal ini, sebelum menetukan rekomendasi dan langkah apa yang diambil dalam rangka penyelematan lingkungan. (FO)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda