Waktunya Indonesia Benar-Benar Lindungi Saksi dan Korban

JurnalPost.com - Di balik setiap kasus besar—korupsi, perdagangan manusia, kekerasan seksual—selalu ada orang-orang berani yang memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka, para saksi dan korban, bertaruh segalanya demi menegakkan keadilan. Tapi, sayangnya, keberanian mereka sering kali tak sebanding dengan perlindungan yang mereka terima. Kita memang sudah punya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tapi kalau mau jujur, aturan ini masih jauh dari sempurna. Di atas kertas memang terlihat ideal, tetapi di lapangan? Banyak saksi dan korban harus berjuang sendirian, menghadapi ancaman, tekanan, bahkan intimidasi, tanpa perlindungan yang benar-benar efektif. Karenanya Revisi atas UU tersebut menjadi keharusan yang harus disegerakan.

Berjuang dengan Tangan Terikat

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seharusnya menjadi benteng utama bagi mereka yang berani bersuara. Tapi bagaimana bisa maksimal kalau anggaran LPSK hanya sekitar Rp116,2 miliar untuk seluruh Indonesia pada 2023? Dengan dana 'sekecil' itu, LPSK harus menangani ribuan permohonan perlindungan dari berbagai kasus berat, mulai dari korupsi kelas kakap sampai kekerasan seksual di pelosok desa. Belum lagi, kantor LPSK hanya tersedia di Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. Bayangkan saksi di pelosok Papua, Maluku, atau Kalimantan—mereka yang mungkin sangat membutuhkan perlindungan—harus berjuang sendiri mencari akses yang layak. Ini bukan sekadar soal jarak geografis, tapi soal hak dasar untuk merasa aman dan dilindungi negara. Sementara itu, para pelapor atau whistleblower—orang-orang yang dengan keberanian tinggi membongkar kejahatan di institusi atau komunitas mereka—sering kali malah menjadi korban kedua. Mereka diintimidasi, dijauhi, bahkan dipecat, tanpa ada jaminan perlindungan hukum maupun sosial. Justice Collaborator—yaitu saksi pelaku yang membantu membongkar kejahatan besar—juga menghadapi nasib yang tidak kalah buruk. Mereka masih sangat rentan terhadap ancaman fisik dan psikologis, tanpa adanya jaminan relokasi, pengamanan intensif, atau dukungan psikologis yang layak. Tidak hanya itu, kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan seksual, anak-anak korban kekerasan, dan penyandang disabilitas sering kali tidak mendapat layanan perlindungan yang sesuai kebutuhan mereka. Trauma konseling khusus, layanan hukum ramah anak, fasilitas aksesibilitas—semua itu masih jauh dari kata merata.

Belajar dari Dunia Internasional

Indonesia sebenarnya bukan tanpa upaya. Kita sudah menandatangani beberapa konvensi internasional penting seperti UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan UN Convention Against Corruption (UNCAC). Kedua konvensi ini secara tegas menempatkan perlindungan saksi, korban, dan pelapor sebagai elemen vital dalam penegakan hukum. Misalnya, Pasal 24 UNTOC dalam penjelasannya mendorong negara-negara untuk menyediakan opsi relokasi permanen lintas negara bagi saksi yang berisiko tinggi. Ini penting, terutama untuk kasus-kasus seperti perdagangan manusia yang jelas-jelas melibatkan jaringan internasional. Sayangnya, di Indonesia, sistem relokasi masih terbatas domestik dan sifatnya sementara. Belum ada kerangka kerja yang memadai untuk kolaborasi antarnegara dalam melindungi saksi atau korban. Padahal, tanpa mekanisme itu, banyak saksi tetap dalam bahaya, dan banyak kasus besar bisa gagal dibongkar karena sumber informasinya terancam.

Revisi UU Jangan Tambal Sulam

Kalau berbicara soal perlindungan saksi dan korban, kita tidak boleh hanya memperbaiki redaksi hukum atau memperhalus istilah. Perubahan kali ini harus benar-benar menyeluruh. Harus berani membenahi sistem dari akarnya. 1. Penguatan LPSK Pertama dan paling mendesak, LPSK perlu diperkuat dari sisi anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. LPSK harus punya jaringan kantor regional di berbagai provinsi, bahkan kabupaten/kota strategis, supaya perlindungan bisa diakses cepat tanpa hambatan geografis. Selain itu, LPSK perlu diberikan kewenangan operasional yang lebih fleksibel. Misalnya, bisa langsung memberikan perlindungan sementara tanpa harus menunggu prosedur birokratis panjang, terutama dalam kasus darurat di mana keselamatan saksi terancam. 2. Perlindungan Khusus untuk Whistleblower dan Justice Collaborator Saat ini, banyak whistleblower yang justru jadi korban kedua. Mereka menghadapi diskriminasi pekerjaan, tekanan sosial, hingga kehilangan keamanan hidup. Padahal, kalau mau membangun budaya antikorupsi dan antikejahatan yang sehat, keberanian mereka harus diapresiasi dan dilindungi. Kita harus mengadopsi prinsip dari UNCAC Pasal 33, yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembalasan terhadap pelapor. Perlindungan hukum, perlindungan kerja, bantuan psikologis, bahkan anonymisasi identitas harus menjadi bagian dari paket perlindungan komprehensif. 3. Dana Korban Tindak Pidana Penting juga untuk membentuk ‘Dana Korban Tindak Pidana’ yang independen. Dana ini bisa berasal dari denda, sitaan, atau restitusi yang dipungut dari para pelaku kejahatan, bukan dari APBN/APBD. Dana ini nantinya digunakan untuk menyediakan layanan rehabilitasi korban: konseling trauma, dukungan sosial-ekonomi, pendidikan, bahkan relokasi kalau diperlukan. Dengan begitu, korban tidak dibiarkan berjuang sendiri setelah mengalami tragedi. 4. Buka Kerja Sama Internasional Kasus perdagangan manusia, narkotika, judi online, hingga korupsi besar sering kali melibatkan sindikat internasional. Tanpa kerja sama lintas negara, perlindungan saksi akan selalu setengah jalan. Peraturan perlindungan saksi harus membuka ruang kerja sama internasional yang lebih aktif: pertukaran data intelijen, mekanisme relokasi saksi lintas negara, perlindungan hukum di negara ketiga, hingga kolaborasi pelatihan antarpenegak hukum. Kalau kita serius ingin membongkar kejahatan lintas negara, kita harus berani membangun kemitraan internasional yang kuat. 5. Pelibatan Pemerintah Daerah Jangan lupa, pemerintah daerah harus jadi bagian integral dari sistem perlindungan ini. Pemda bisa membangun unit layanan cepat tanggap, shelter sementara, dan pusat konseling di daerah masing-masing. Mereka juga perlu dilatih agar aparat di tingkat lokal tahu bagaimana menangani saksi dan korban secara manusiawi dan cepat, tanpa memperparah trauma yang sudah mereka alami. Tidak semua korban mampu untuk menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus hadir sedekat mungkin, bahkan di desa-desa.

Saatnya Negara Hadir Sepenuhnya

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bukan sekadar proyek legislatif biasa. Ini adalah soal membuktikan bahwa negara berpihak pada keberanian, kebenaran, dan keadilan. Kalau kita gagal membangun sistem perlindungan yang kuat, berarti kita ikut membiarkan suara-suara yang seharusnya menyalakan harapan malah tenggelam dalam ketakutan. Kita tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Waktunya negara benar-benar hadir—bukan hanya dalam teks hukum, tetapi dalam tindakan nyata—untuk melindungi mereka yang memilih berdiri di pihak kebenaran. Yogyakarta, 26-04-2025 Muhammad Aga Sekamdo* *Dosen STIA Madani, Dewan Pengawas Kolaborasi Pemuda Indonesia (KOPI)