Simalakama Ijazah Jokowi dan PDIP

Oleh: Hotman Samosir Jakarta, JurnalPost.com – Ingar-bingar situasi politik nasional yang masih tegangan tinggi, polemik keaslian ijazah eks presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin mencuat ke permukaan. Polemik ini tidak hanya menyasar kredibilitas pribadi Jokowi, tetapi akan menyeret partai yang mengusungnya selama dua periode, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Pertanyaannya kini berubah dari “Apakah ijazah itu asli?” menjadi, “Jika palsu, siapa yang ikut bertanggung jawab?” Sebagai partai politik (Parpol) pengusung Jokowi pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, PDI Perjuangan tentu tidak bisa lepas tangan begitu saja dari sorotan dan jangkauan. Pasalnya, keberhasilan Jokowi dua kali merebut singgasana kursi presiden menjadi bagian dari narasi kemenangan partai, sekaligus warisan politik yang kini bisa menjadi bumerang.

Beban Sejarah

Seumpama benar ijazah itu dibuktikan palsu, maka PDI Perjuangan tak bisa sekadar bilang: oh, itu kan urusan pribadi, bukan partai. Sebab mereka yang mengusung, mereka juga harus ikut bertanggung jawab secara politik. Partai sebesar PDIP tentu punya mekanisme verifikasi terhadap calon presiden yang diusung. Jika mekanisme itu diabaikan dan/atau dilakukan setengah hati, maka kelalaian itu bisa menjadi dosa politik yang rigid dimaafkan. Namun di sisi lain, isu ini bisa menjadi momentum koreksi bagi eksistensi PDI Perjuangan. Jika partai berlambang Banteng moncong putih berani menyatakan sikap tegas, misalnya dengan menyatakan bahwa mereka juga menjadi korban dari penyesatan informasi, dan membuka ruang investigasi transparan, maka publik bisa melihat bahwa PDIP bukan bagian dari kebohongan dan konspirasi, melainkan bagian dari solusi. Rakyat bisa memaafkan kesalahan, tetapi tidak akan memaafkan pembiaran dan praktik konspirasi elit. Kalau PDIP mau selamat, mereka harus menunjukkan bahwa mereka lebih besar dari satu tokoh, bahkan dari presiden sekalipun. Dalam konteks dunia sepak bola, haram hukumnya jika ada pemain bintang sekalipun merasa diri dan/atau dianggap lebih besar dari klub besar dan penuh sejarah, kecuali klub "ayam sayur". Demikian juga dalam partai politik besar. Benar dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Secara politik, PDI Perjuangan sedang berada di titik kritis. Hubungan partai dengan Jokowi memang telah di titik nadir sejak Pilpres 2024, di mana Jokowi yang dulu disebut "petugas partai" kini dilabeli "penghianat partai" dan justru memberikan restu politik kepada Prabowo Subianto dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, alih-alih mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung resmi oleh PDIP. Ketegangan itu bisa menjadi alasan kuat bagi PDIP untuk memutuskan garis politik dengan Jokowi. Bilamana isu ijazah palsu terbukti benar, maka PDIP bisa menggunakan itu sebagai dasar “pembersihan sejarah”, melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi menuju wajah baru Pemilu 2029, dan menguasai kembali lumbung suara yang lepas karena figur Solo, terutama di Jawa Tengah.

Pertaruhan Politik 2029

Berangkat dari analisis prediktif, bilamana PDI Perjuangan mengambil langkah cepat dan tegas, mereka masih bisa menyelamatkan elektabilitas jangka panjang. Sebaliknya, jika terjebak dalam posisi abu-abu (dua kaki) dan ambigu, tidak membela, tetapi juga tidak mengkritik, mereka bisa kehilangan simpati dari dua kelompok sekaligus, yakni loyalis Jokowi dan pemilih rasional. Dampaknya akan langsung terasa terutama dalam kancah kontestasi Pemilu 2029. Jika PDIP berhasil menata ulang formatur dan narasi, membawa wajah baru seperti Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Ahok BTP, Eri Cahyadi atau Puan Maharani, serta menunjukkan komitmen pada transparansi dan integritas, maka partai ini masih bisa tampil sebagai kekuatan poros utama. Tetapi jika tidak, mereka bisa menjadi bahan lelucon oleh publik dan koalisi gemuk yang lebih mayoritas. Tidak bisa dipungkiri, pergerakan politik Indonesia saat ini mengalami pergeseran signifikan. Rakyat sudah semakin melek informasi dan literasi. Sekali partai terbukti membiarkan kebohongan besar, mereka akan sangat sulit dipercaya kembali. PDIP harus selektif dalam menententukan arah, mau dibawa ke mana masa depan partai. Krisis ini menjadi pengingat keras bahwa partai politik tak hanya dituntut menang Pemilu atau Pilkada, tetapi juga mempertahankan legitimasi moral. PDIP masih punya waktu dan sumber daya yang mumpuni untuk melakukan koreksi dan evaluasi, tetapi sejarah mencatat, banyak partai besar runtuh bukan karena kalah di Pemilu, melainkan karena gagal menjaga kepercayaan loyalis akar rumput dan publik. PDI Perjuangan sedang berada di persimpangan jalan dan sejarah. Mereka bisa memilih menjadi partai besar yang berani melakukan koreksi diri dan membangun masa depan baru, atau terjebak dalam masa lalu yang penuh amoral politik, kebohongan dan kehilangan relevansi. Pilihan ada di tangan sang Banteng, tetapi waktu terus berjalan, dan loyalis atau publik kini menonton bola politik dengan penuh kewaspadaan. PDI Perjuangan harus menentukan langkah, tetap menjadi partai besar penuh sejarah atau tinggal sejarah. Mari kita tunggu! Penulis: Aktivis Hukum, Pemilu dan Demokrasi, Alumnus FH Katolik Santo Thomas.