Makassar, JurnalPost.com – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan komitmennya membawa Kabupaten Barru menjadi daerah yang berkeadilan, maju, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut merupakan bagian dari visi bersama Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang.
Pernyataan itu disampaikan Andi Ina saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertema “Barru dalam Nahkoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari” di Makassar, Selasa (17/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengakui masa awal kepemimpinannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Barru harus menghadapi defisit anggaran sekitar Rp40 miliar, sementara pada 2026 daerah kembali terdampak pengalihan dana transfer pusat sebesar Rp133 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan program prioritas dan janji politik kepada masyarakat.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Data kemiskinan berbasis kepesertaan BPJS mencatat penurunan dari 8,03 persen pada 2024 menjadi sekitar 8 persen pada 2025.
Di bidang pendidikan, Barru berhasil memperoleh program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak pra-sejahtera, khususnya pada kelompok desil 1 dan 2. Dari total 100 sekolah yang diresmikan Presiden pada 2025, Barru berhasil mengamankan empat slot terakhir setelah bersaing dengan sejumlah daerah lain.
Program tersebut memiliki anggaran sekitar Rp270 miliar dan pembangunan fisiknya telah dimulai sejak November tahun lalu. Selain itu, Barru juga mendapatkan program Kampung Nelayan dengan nilai anggaran Rp9 miliar yang kini memasuki tahap pembangunan.
Pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, produksi padi Barru pada 2025 meningkat hingga 21,81 persen dan melampaui target nasional, sekaligus mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat.
Sementara dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh penyerahan sekitar 2.000 surat keputusan (SK) PPPK kepada tenaga yang memenuhi syarat, serta pembukaan peluang kerja melalui berbagai program daerah.
Peneliti sekaligus konsultan, Muh. Asratillah, menilai dinamika pembangunan Barru selama setahun terakhir menunjukkan adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, disertai konsolidasi internal birokrasi. Ia menyebut jargon “tancap gas pembangunan” mulai terlihat dalam sejumlah capaian.
Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barru meningkat hingga menyentuh angka 75, menandakan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar semakin baik. Angka ketimpangan pendapatan yang berada di level 0,345 juga dinilai masih dalam kategori menengah rendah.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar memberi perhatian serius terhadap isu lingkungan, terutama produksi sampah yang mencapai sekitar 95 ton per hari dan membutuhkan sistem pengelolaan terintegrasi.
Pengamat politik pemerintahan, Dr. Andi Luhur Prianto, menilai kepemimpinan Andi Ina menunjukkan konsolidasi elite yang cukup solid. Kolaborasi antara figur politisi dan birokrat, menurutnya, menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan Barru.
Meski begitu, ia menegaskan tantangan ke depan tetap besar, terutama dalam pelaksanaan RPJMD, pemerataan pembangunan antara wilayah dataran rendah, pegunungan, dan pesisir, serta keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Selain itu, persoalan infrastruktur dasar dinilai masih menjadi pekerjaan rumah, terlebih di era media sosial ketika isu kerusakan fasilitas publik dapat dengan cepat menjadi sorotan.
Di sisi lain, sektor pariwisata dan penataan kota disebut mulai menunjukkan geliat baru setelah sempat melambat.
Aktivis perempuan Emma Husain menilai kehadiran Andi Ina tidak sekadar menjadi simbol pemimpin perempuan, tetapi juga menghadirkan pendekatan kepemimpinan yang komunikatif dan sensitif terhadap persoalan sosial.
Ia berharap ke depan kebijakan sosial yang dihadirkan semakin responsif, termasuk dalam perspektif kesetaraan gender. (*)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda