Oleh: Dimas Yogas, Cyber Security & Privacy Professional
Jakarta, JurnalPost.com - Peluncuran Satelit Nusantara Lima (SNL) berkapasitas 160 Gbps yang kini menempati slot orbit geostasioner 113° Bujur Timur disebut menjadi tonggak baru penguatan sektor digital Indonesia. Pemerintah menilai kehadiran satelit tersebut sebagai bagian dari langkah memperkuat kedaulatan digital nasional di ruang antariksa.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebelumnya menyebut SNL sebagai catatan sejarah bagi Indonesia sekaligus simbol kehadiran Indonesia di panggung internasional, termasuk di sektor antariksa. Satelit itu juga disebut menjadi jembatan penghubung Indonesia tanpa batas.
Namun di balik optimisme tersebut, praktisi keamanan siber dan privasi data, Dimas Yogas, menilai masih ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait aspek kedaulatan teknologi, keamanan siber, hingga perlindungan data.
Menurutnya, meski Satelit Nusantara Lima berstatus milik Indonesia, hampir seluruh komponen utama satelit masih bergantung pada perusahaan asing. Satelit tersebut dibangun oleh Boeing Satellite Systems menggunakan platform Boeing 702MP, sistem stasiun bumi disiapkan Hughes Network Systems, sementara peluncurannya menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX.
“Secara kepemilikan memang Indonesia. Tapi manufaktur, perangkat lunak kendali, hingga protokol teknisnya masih berada di bawah vendor asing,” tulis Dimas dalam keterangannya.
Ia mengibaratkan kondisi itu seperti membeli mobil mewah lengkap dengan sopir dan bengkel resmi, namun kendali mesin dan sistem utamanya tetap dipegang produsen.
Dimas juga menyoroti ancaman keamanan siber yang dinilai berpotensi muncul dari pengoperasian satelit tersebut. Menurutnya, satelit dan stasiun bumi merupakan target strategis berbagai serangan siber, mulai dari intersepsi sinyal, spoofing, hingga supply chain attack.
Ia menilai ketergantungan terhadap perangkat keras dan lunak dari luar negeri membuat Indonesia perlu meningkatkan pengawasan serta audit keamanan secara independen dan transparan.
“Tanpa audit keamanan yang terbuka, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah ada kerentanan atau backdoor dalam sistem tersebut,” ujarnya.
Selain keamanan siber, aspek privasi data juga disebut menjadi tantangan serius. SNL nantinya akan mengalirkan data komunikasi masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok.
Menurut Dimas, persoalan privasi bukan hanya soal siapa yang mengoperasikan sistem, melainkan apakah Indonesia benar-benar mampu mengaudit dan mengendalikan seluruh proses data yang berjalan di atas platform vendor asing.
Ia juga mengingatkan bahwa kedaulatan digital tidak cukup hanya diwujudkan lewat peluncuran satelit. Menurutnya, diperlukan tata kelola keamanan siber dan perlindungan data yang kuat, termasuk penguatan kemampuan nasional dalam pengembangan teknologi antariksa.
“Jika suatu saat terjadi insiden siber atau pembaruan sistem darurat, apakah kita bisa menanganinya sendiri atau tetap bergantung pada teknisi luar negeri?” katanya.
Meski begitu, Dimas tetap mengapresiasi kehadiran Satelit Nusantara Lima sebagai pencapaian teknologi yang penting bagi Indonesia. Namun ia menilai langkah tersebut seharusnya menjadi awal menuju kemandirian teknologi nasional, bukan sekadar simbol keberhasilan peluncuran satelit di orbit.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda