Penulis: Riska Amalia, Angga Rosidin, S.I.P.,M.A.P., Zakaria Habib Al-Ra’zie,S.I.P.,M.Sos. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang.
JurnalPost.com – Trans Banten, sebuah inovasi transportasi publik di Banten, telah menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat, menuai pro dan kontra. Di satu sisi, Trans Banten menawarkan solusi transportasi yang lebih efektif dan efisien, terutama bagi mahasiswa yang dapat menikmati transportasi yang aman, nyaman dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan angkot dan ojol yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut. Angkot dan Ojol merasa bahwa Trans Banten mengancam mata pencaharian mereka karena tidak dapat bersaing dengan transportasi publik yang lebih efektif dan efisien. Mereka merasa pemerintah tidak mempertimbangkan kepentingan mereka dan hanya memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
Dalam jangka panjang, Trans Banten dapat menjadi solusi transportasi masa depan yang efektif dan efisien, namun perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda. . Salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan dan dukungan kepada angkot dan ojol untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan bersaing dengan Trans Banten. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan agar kemajuan di Banten khususnya Kota Serang dapat tercapai tanpa menimbulkan keributan. Dengan demikian, Trans Banten dapat menjadi contoh inovasi transportasi publik yang sukses dan bermanfaat bagi semua pihak.
Kebijakan TransBanten memicu konflik sosial antara angkot, ojol, pemerintah, dan masyarakat karena dianggap tidak adil, sehingga menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran di kalangan angkot dan ojol yang terdampak.
Dalam pandangan Karl Marx (1818-1883), filsuf Jerman yang mengembangkan teori sosialis dan komunis, kasus Trans Banten adalah contoh konflik antara kelas pekerja (angkot dan ojol) dengan kelas penguasa (pemerintah dan kapitalis), di mana kebijakan Trans Banten mengancam pekerjaan mereka. Ini menunjukkan perjuangan kelas yang tak terhindarkan dalam sistem kapitalis, di mana penguasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, sementara pekerja berjuang demi bertahan hidup.
Marx melihat bahwa pemerintah dan perusahaan di balik Trans Banten menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kebijakan yang menguntungkan mereka, mengabaikan kepentingan pekerja. Angkot dan ojol, sebagai kelas pekerja, dipaksa berjuang mempertahankan pekerjaan dan kebutuhan hidup, tanpa kekuasaan melawan kebijakan tidak adil.
Trans Banten juga contoh “alienasi” pekerja, dipisahkan dari pekerjaan, alat produksi, dan diri sendiri, tanpa kontrol atas pekerjaan dan nasib. Konflik ini bukan hanya tentang Trans Banten, tapi sistem kapitalis yang eksploitatif, di mana kebijakan seperti Trans Banten adalah contoh operasinya.
Solusinya bukan hanya mengubah kebijakan, tapi mengubah sistem kapitalis. Ia menyerukan revolusi proletariat, di mana pekerja bangkit, mengambil kontrol alat produksi, menentukan nasib sendiri, dan menciptakan masyarakat lebih adil dan setara.
Penulis: Riska Amalia, Angga Rosidin, S.I.P.,M.A.P., Zakaria Habib Al-Ra’zie,S.I.P.,M.Sos. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang.
Tag: #Mahasiswa Unpam Serang, #TransBanten, Unpam Serang