Oleh: Jauza Erannie H
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Teknologi Yogyakarta
JurnalPost.com – Jika melihat dari letak geografis kedua negara tersebut, Moldova merupakan negara yang berada di wilayah sudut timur laut kawasan Balkan di Eropa. Sedangkan negara Rumania merupakan negara yang berada di kawasan Eropa. Kedua negara ini pernah terintegrasi dari kerajaan Rumania pada tahun 1812. Kemudian kedua negara tersebut terpisah pada saat Moldova dipimpin dibawah kepemimpinan Rusia lalu menyatakan kemerdekaanya pada tahun 1991.
Kedua negara tersebut memiliki kedekatan secara geografis. Sehingga antara kedua negara tersebut pernah mencetuskan adanya reunifikasi dari kedua negara tersebut, Mencetusnya reunifikasi dimulai pada saat Moldova menyatakan kemerdekaannya di tahun 1991. Namun rencana terjadinya reunifikasi dari kedua negara tersebut terbilang gagal di tahun 1994 dikarenakan banyaknya pertimbangan yang masing-masing harus dipertimbangkan oleh kedua negara tersebut.
Tetapi kecendurungan akibat unifikasi kedua negara tersebut pernah terimplementasikan seperti adanya, kewarganegaraan ganda yang diberlakukan kepada masyarakat Moldova untuk dapat berpergian secara bebas ke negara Rumania, selain itu adanya kebebasan masyarakat Moldova untuk memilih tempat tinggal, bekerja maupun bersekolah di Rumania. Pasalnya, potensi yang disebabkan dari unifikasi tersebut, Moldova dapat mendapatkan bantuan ekonomi dari pihak Rumania, dikarenakan Moldova sendiri merupakan salah satu negara termiskin di kawasan Eropa.
Tetapi hambatan yang terjadi dari proses unifikasi tersebut dikarenakan terdapat masyrakat baik dari pihak Moldova dan Rumania yang menolak adanya unifikasi karena anggapan bahwa kedua negara tersebut memiliki perbedaan baik dari bahasa dan budaya.
Sebagai negara yang tergabung dengan keanggotaan Uni Eropa, Uni Eropa mampu untuk menjembatani proses reunifikasi kedua negara tersebut, dimana dalam proses reunifikasi tersebut akan dilanjutkan melalui integrasi Moldova ke dalam Uni Eropa dan hal tersebut melibatkan seluruh proses pra-aksesi dan aksesi, sehingga pada akhirnya kedua negara tersebut akan beroperasi di bawah institusi, praktik, dan undang-undang Eropa yang akan menghasilkan serkat kerja secara de facto.
