Oleh: Khisna Kamalia Zulfa
Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Teknologi Yogyakarta
JurnalPost.com – Segala tindakan yang mencakup bidang ekonomi, politik, militer dan lain sebagainya dalam hubungannya dengan negara lain yang dilakukan oleh suatu negara merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri sebuah negara. Kebijakan luar negeri China dalam membangun pangkalan militer di Djibouti berkaitan dengan kepentingan nasional dari China dengan ambisi World Leader-nya melalui Belt Road & Initiative yang direncanakan pada tahun 2013, hal ini disebabkan oleh Djibouti merupakan negara yang dilalui oleh mega proyek dari China guna untuk menjaga stabilitas kawasan dan keamanan sehingga dapat berpengaruh pada aspek internasional. Pembangunan pangkalan militer China di Djibouti pada dasarnya merupakan bentuk dari implementasi melindungi kepentingan Cina dalam melindungi warga sipil dan akses dagang dari para perompak di wilayah perairan sekitarnya. Tidak hanya itu, dengan kondisi ekonomi China yang semakin kuat di ranah global, maka akan menjadikan China menjadi negara yang berpotensi untuk menjadi hegemon, sehingga kebijakan ini selaras dengan keinginan Cina untuk menunjukkan eksistensi hegemoninya di berbagai kawasan, terutama di Afrika.
Dari pendekatan kebijakan luar negeri China, Teori Kekuatan dimaknai sebagai upaya pengembangan sistem kecerdasan yang direalisasikan dalam sebuah kebijakan melalui Road & Belt Initiative dengan membangun pangkalan militer di Djibouti. Kebijakan ini bersifat luas secara komersial yang menguntungkan bagi China atas perdagangan global dan menawarkan proyeksi pertumbuhan jangka panjang kepada Djibouti seiring dengan semakin intensifnya momentum ekonomi dengan selesainya proyek tersebut (Maxwell Air University, 2021). Keputusan Tiongkok untuk membangun pangkalan angkatan laut Tentara Pemb2035ebasan Rakyat (PLA) di Djibouti sebagai kekuatan militer dan ekonomi oleh Tiongkok ini disetujui oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. Pangkalan ini dibuka pada tahun 2017 dan meningkatkan pengaruh global Tiongkok dan lebih melindungi kepentingan keamanan negara-negara yang jauh dari pantainya, khususnya di Afrika dan Samudera Hindia (East Asia Forum, 2020). Dimana dalam meningkatkan kekuatannya dalam bidang keamanan, pendirian pangkalan China di Djibouti, dengan dermaga yang dilaporkan mampu menampung kapal induk dan kapal selam nuklir, juga sejalan dengan perjalanan Tiongkok dalam mengkonsolidasikan kehadiran keamanan di seluruh benua (ECFR, 2021).
Dalam memandang pentingnya Djoubuti bagi geopolitik China dapat dilihat dari 2 faktor yaitu faktor geografi dan faktor politiknya. Dalam faktor geografi, negara kecil Djibouti, yang terletak di Tanduk Afrika, berpenduduk kurang dari 1 juta orang. Amerika Serikat, Perancis, Tiongkok dan Jepang, di antara negara-negara lain, telah mempertahankan pangkalan militer di Djibouti selama beberapa tahun. Saudi dan India akan segera bergabung dalam barisan mereka. Karena Djibouti terletak di pintu masuk Laut Merah dan menjadi salah satu selat paling sensitif dalam perdagangan global. Negara kecil ini memainkan peran besar bagi para pemangku kepentingan secara luas.
Letaknya tepat di Selat Bab al-Mandab, siapa pun yang ingin melakukan perjalanan dari Asia ke Eropa atau sebaliknya dengan kapal laut melalui Terusan Suez harus melewati Djibouti. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewati pantai Djibouti. Oleh karena itu, berbagai kekuatan ekonomi dunia mempunyai kepentingan dalam mengamankan barang-barang mereka yang melewati selat tersebut, terutama dengan kehadiran militernya. Dengan ancaman seperti kapal perompak Somalia yang menjadi tantangan terhadap rantai pasokan global, stabilitas Djibouti di kawasan yang dilanda krisis merupakan titik awal yang disambut baik oleh banyak negara besar (DW, 2021). Secara keseluruhan, Djibouti mengembangkan unit kecerdasannya untuk melangkah menuju agenda pembangunan ekonominya dengan fasilitas asing dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China antara lain untuk memperburuk kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sehingga negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, dan China menganggap lokasi geografis negara tersebut penting bagi kemajuan kepentingan multidimensi masing-masing.
Dalam faktor politik yang meliputi negara-negara tetangga Djibouti juga mempunyai permasalahan yang sama. Di Somalia, kelompok teroris al-Shabab terus berperang melawan pemerintah, dan secara rutin melakukan serangan terhadap penduduk sipil. Di Ethiopia, pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmad terlibat konflik dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang telah menyebar ke negara tetangga, Eritrea. Dan, tepat di seberang Selat Bab al-Mandab, di Semenanjung Arab, perang saudara di Yaman telah berkecamuk sejak tahun 2014, dengan banyak pemain dari kawasan Teluk terlibat dalam perang proksi dengan Iran. Oleh karena itu, Djibouti telah menjadi pusat komunitas internasional karena sebagian besar wilayahnya terhindar dari segala kerusuhan internal. Meskipun selalu ada bahaya jika menampung tentara asing, kehadiran militer di Djibou ti dari berbagai negara membuat hampir tidak ada orang yang berani menyerang negara tersebut. Dalam memahami arah perpolitikan suatu negara, dapat dilihat dari pemimpin yang berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara, orang yang menjadikan Dji bouti sebagai pusat aktivitas militer internasional adalah Ismail Omar Guelleh.
Para pengamat memperkirakan penguasa otoriter akan memenangkan pemilu lagi. Menurut Hassan Khannenje, direktur lembaga pemikir regional HORN Institute yang berbasis di Nairobi, arah politik Guelleh belum menghasilkan kemakmuran dan kekayaan bagi Djibouti, setidaknya sampai saat ini dan Djibouti masih merupakan salah satu negara termiskin di kawasan ini serta bahwa tidak ada bukti bahwa perekonomiannya melemah. situasi telah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Khannenje mengatakan bahwa kehadiran Tiongkok dan pemain global lainnya menimbulkan masalah lain. Dimana kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 ini merupakan keputusan politik dari China (DW, 2021).
Terlepas dari adanya overlapping atau tumpang tindih dalam aspek fungsi antara CPC dan The State Council karena keduanya memiliki pemimpin yang sama, namun kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri China, ketiga aktor tersebut merupakan official foreign policy actors di China (Jokobson & Knox, 2010, hal. 4). Sehingga dalam hal ini, djibouti dapat memberikan manfaat dari sisi politik bagi China dalam hal memperkuat kekuasaan China di Djibouti. Dimana pangkalan militer ini berfungsi sebagai perlindungan bagi elit penguasa karena tentu saja China ini mempunyai kepentingan nasioanal dalam menghasilkan pendapatan untuk mempertahankan jaringan patronase mereka, dan dengan demikian mengamankan kekuasaan mereka di negara tersebut. Dengan demikian, Djibouti memiliki peranan penting bagi arah geopolitik China melalui letak geografis yang dilalui proyek Belt & Road Initiative China dan sebagai salah satu jalur pelayaran dan perdagangan terpenting di dunia serta perpolitikan di Djibouti yang mencakup adanya hutang, banyaknya kasus perompakan, kemiskinan dan lain sebagainya. Dari keduanya ini, China menggunakannya sebagai sarana penyebaran pengaruh kekuatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
