Oleh : Najwa Lukluk Ul’ Ilma Syah Putrie
Mahasiswa Universitas Negeri yogyakarta
JurnalPost.com – Peristiwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang menjadi perhatian publik menunjukkan bahwa dinamika di ruang perkotaan sering kali melibatkan berbagai kepentingan. Dalam situasi tersebut, terjadi ketegangan antara pedagang dan petugas yang berupaya menegakkan aturan.
Penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan fasilitas publik dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kota yang nyaman dan tertata bagi seluruh masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan PKL juga tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, berdagang di ruang publik menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang kota tidak hanya menjadi tempat aktivitas formal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bertahan hidup.
Perbedaan kepentingan inilah yang terkadang memunculkan kesalahpahaman di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik serta pendekatan yang saling memahami agar situasi dapat dikelola dengan lebih kondusif.
Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan sosial dapat menjadi landasan dalam melihat persoalan secara lebih menyeluruh. Ketertiban dan kesejahteraan pada dasarnya bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan.
Upaya penataan kota yang disertai dengan pendekatan dialogis dan solusi yang memperhatikan berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan bersama. Dengan demikian, ruang kota dapat menjadi tempat yang tertib sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
