JurnalPost.com – Indonesia adalah Negara berkembang yang ditandai dengan berbagai program pemerintah untuk membangun bangsa ini melalui sektor ekonomi, infrastruktur, teknologi dan masih banyak lagi yang menjadi tugas negara untuk menjaga dan mensejahterahkan masyarakatnya.Tugas negara tersebut berdasarkan tujuan negara Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 merupakan peraturan yang penting dalam mengatur kepegawaian aparatur pemerintahan ASN (Aparatur Sipil Negara). Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah kode etik ASN. Kode etik ASN adalah seperangkat norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur kepegawaian aparatur pemerintahan ASN, termasuk dalam hal kode etik. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan ASN dapat menjadi teladan dalam pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Undang-undang ini melarang ASN melakukan tindakan korupsi, baik dalam bentuk penerimaan suap maupun penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Pelaku korupsi akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
ASN diharapkan menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaku penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi administratif, seperti penurunan pangkat atau pemecatan. Pelanggaran etika: Undang-undang ini juga mengatur berbagai pelanggaran etika yang dapat dilakukan oleh ASN, seperti diskriminasi, pelecehan seksual, atau penyebaran informasi palsu. Pelaku pelanggaran etika dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat. Sanksi dan Penegakan Hukum. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran kode etik ASN. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, atau kombinasi keduanya. Sanksi administratif meliputi teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, atau pemecatan. Sementara itu, sanksi pidana diberikan kepada pelaku korupsi atau tindakan pidana lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain larangan menerima suap dan tindakan korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 juga mengatur prinsip integritas yang harus dijunjung tinggi oleh ASN. Prinsip integritas mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.Namun, untuk memberantas korupsi dan pelanggaran etik, tidak hanya cukup dengan menangkap dan menghukum para pelakunya. Tindakan yang lebih berkelanjutan dan efektif adalah dengan memperbaiki sistem dan memperkuat hukum serta institusi yang menangani kasus ini.
Mengedepankan prinsip integritas ini, diharapkan ASN akan bekerja dengan profesionalisme dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya dibersamai oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, dan UU Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain, masuk dalam kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayan publik. unsur dalam penyalahgunaan wewenang, unsur kesengajaan, unsur pengalihan tujuan dari wewenang, dan unsur kepribadian yang untuk terwujudnya pemerintahan yang baik maka diperlukan aparatur pemerintahan dan penyelenggara negara atau pemerintahan yang, profesional, disiplin,jujur , bersih menjunjung tinggi etika kepegawaian.
Aparatur sipil negara dituntut untuk dapat terbuka kepada masyarakat agar penyalahgunaan wewenang dapat terhindari. Pasal 11, 12, 13. Pertanggungjawaban administrasi berupa hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin meliputi tingkat dan jenis, terdiri sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, disertakan akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh ASN yang bersangkutan. ASN bersangkutan dapat dituntut administrasi berat terdapat dalam Pasal 80 ayat (3). perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada sanksi yang tegas bagi pelanggar undang-undang ini dan memberikan perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan tindakan korupsi. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan bahaya korupsi. Masyarakat harus mendukung upaya pemerintah dalam memerangi korupsi dan melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Pendidikan dan kampanye anti-korupsi juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan budaya yang tidak mentolerir korupsi.
Penulis:
HANA NABILAH
Universitas Pamulang
