JurnalPost.com – Pelaksaan pemilu 2024 semakin dekat, sudah saatnya para paslon menggencarkan aksi kampanye untuk menarik kepercayaan masyarakat. Setiap paslon memiliki cara tersendiri dalam berkampanye dan itu menjadi ciri khas mereka. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun ikut berkembang. Mengetahui berkembangnya teknologi ini, setiap paslon berlomba- lomba untuk memanfaatkan nya sebaik mungkin dalam berkampanye. Apalagi dengan munculnya isu golput yang cenderung berasal dari masyarakat kalangan remaja atau anak muda, kampanye berbasis online perlu lebh diperhatikan mengingat media sosial adalah sarang nya anak muda. Beberapa media sosial yang sudah mulai ramai dengan perjalanan kampanye untuk menyambut pemilu 2024 diantara nya adalah TikTok dan Instagram.
Jika Anda membuka kedua aplikasi tersebut, jangan terkejut apabila cukup banyak konten yang berhubungan dengan panggung politik, apalagi pemilu 2024. Bagi para pengguna yang sudah memiliki pilihan dan sudah mantap dengan jagoan nya, pasti tidak segan memberitahukan ke orang- orang atas siapa yang ia pilih kelak. Selain itu bahkan mereka menguakkan fakta fakta negatif yang dimiliki paslon lawan untuk menjatuhkan, dengan begitu mereka akan membuat orang lain memiliki pilihan yang sama. Secara tidak langsung ini adalah bentuk kampanye. Tidak masalah jika pihak pihak tersebut turut meramaikan pesta kampanye ini, namun bagaimana jika yang melakukan adalah warga yang belum memiliki hak pilih atau dalam kutip belum ber- KTP? Apakah hal terseburt sah- sah saja? Memangnya boleh?
Cukup banyak ditemukan terutama dalam aplikasi TikTok, dimana pemilik akun yang belum memiliki hak pilih, mengaku mendukung salah satu paslon. Selain itu juga ikut menyerang para buzzer dan membela pilihan nya. Bahkan sering juga ditemui konten yang menyertakan fotonya berseragam lalu menyandingkan foto itu dengan jagoan paslon nya. Dilihat dari fotonya saja sudah jelas bahwa pengguna akun masih di bawah umur.
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan menegaskan bahwa melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dapat memberikan dampak buruk bagi kondisi psikologis nya. Dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Oleh karena itu, melibatkan anak dalam kampanye politik akan memberikan efek samping pada perkembangan psikis nya, termasuk pada tumbuh kembang si anak. Ketakutan yang dikhawatirkan adalah, ketika si anak tidak bisa menerima kekalahan, karena kualitas emosional yang dimiliki belum cukup stabil. Namun Abhan sendiri sebagai Ketua Bawaslu mengakui sulit untuk mengendalikan kondisi tersebut. Saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Komisi Pemilihan Umum sedang bersama sama mengatasi permasalahan ini.
Selain usaha dari beberapa pihak itu, seharusnya orang tua juga dilibatkan dalam usaha penanganan. Terlebih anak-anak akan bisa memperbaiki kesalahan nya apabila mendapatkan peran orang tua di sampingnya. Orang tua hendaklah mengetahui apa yang dilakukan anaknya. Sebisa mungkin mengetahui tindakan tindakan dari anak yang sudah melewati batas wajar atau bahkan yang salah. Supaya kesalahan yang dilakukan anak dapat segera dikoreksi dan tidak berlarut- larut.
Jadi intinya dalam UU sendiri tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang belum memiliki hak pilih atau belum mempunyai KTP, tidak boleh ikut meramaikan pesta kampanye ini. Namun demi keselamatan, mereka yang belum memiliki KTP berarti masih di bawah umur dan belum saatnya mereka ikut pusing dalam ajang seperti ini. Mereka seharusnya masih bermain dan memanfaatkan waktu luangnya untuk hal- hal yang sewajarnya. Mengingat belum matangnya kecerdasan emosional yang dimiliki sang anak, dikhawatirkan mereka yang sudah terlanjur berapi api atas usaha nya lalu ternyata kalah. Ini bukanlah hal yang sepele, tidak menutup kemungkinan bahwa kekalahan ini akan membuat si anak susah mengendalikan perasaan nya dan berakhir depresi.
Firdha Naura Putri, Universitas Negeri Sebelas Maret.
