Oleh: Fathia Nida Wibowo, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
JurnalPost.com – Perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko selalu menjadi fokus perdebatan yang menarik perhatian global. Baru-baru ini, di awal bulan Juni 2023 Gubernur dari empat belas negara bagian partai Republik Amerika Serikat mengirim pasukan penjaga nasional dan personel keamanan tambahan ke perbatasan Texas-Meksiko untuk mengamankan situasi imigrasi disana (The Guardian, 2023). Hal ini kembali memicu panasnya isu perbatasan. Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko terbentang sepanjang kurang lebih 3.145 kilometer dan membelah langsung Amerika Serikat dan Meksiko.
Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko menjadi jalan utama bagi beberapa masalah yang masuk ke Amerika Serikat, terutama Imigran Illegal, Perdagangan Narkoba dan Penyelundupan Manusia. Pergantian rezim kebijakan dan isu-isu sensitif yang selalu terkait dalam perbatasan ini cukup kompleks. Angka imigran illegal (undocumented immigrants) yang masuk ke Amerika Serikat lewat perbatasannya dengan Meksiko sangat tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Dilansir dari data resmi Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (U.S Customs and Border Protection) jumlah imigran tidak berdokumen yang memasuki perbatasan menuju Amerika Serikat pada tahun 2022 mencapai angkat 2,76 juta jiwa (NBC, 2022). Terdapat banyak faktor pendorong yang menyebabkan naiknya angka imigran dari tahun ke tahun.
Perbedaan ekonomi antara kedua negara memicu sebagian besar pergerakan migrasi, khususnya dari mereka yang mencari peluang yang lebih baik di negara tetangga. Migrasi Meksiko ke Amerika Serikat meningkat secara signifikan selama awal abad ke-20 sebab didorong oleh faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan politik dan permintaan tenaga kerja kasar dari Amerika Serikat. Pada zaman pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, perbatasan Amerika Serikat dan Mexico ini mendapatkan banyak perangkat tambahan seperti pembaruan pencahayaan dan sensor. Salah satu yang paling kontroversial adalah pembangunan tembok untuk menutupi perbatasan.
Kebijakan-kebijakannya Donald Trump di perbatasan, kala itu memang cukup memicu kontroversi yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran global akan eksklusi dan diskriminasi. Selain pembangunan tembok, kebijakan Zero Tolerance dan Remain in Mexico di Pemerintahan Donald Trump terbilang sangat tegas. Zero Tolerance merupakan kebijakan yang memberikan wewenang bagi Kehakiman Justice Department of United States untuk memprakarsai tuntutan pidana terhadap setiap orang dewasa yang melintasi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko secara ilegal (CNN, 2020).
Hal tersebut menyebabkan ribuan keluarga imigran terpisah dari satu sama lain. Sedangkan, kebijakannya lainnya yakni Remain in Mexico memaksa pencari suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaim mereka diproses secara legal, sayangnya kebanyakan dari mereka terpaksa menunggu dalam yang tidak stabil di Meksiko, di mana mereka tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, akses kesehatan dan perwakilan hukum (Human Rights Watch, 2019).
Pergeseran sifat kebijakan atas perbatasan Meksiko ini kemudian terjadi ketika Presiden Joe Biden secara resmi mengambil alih Gedung Putih. Terdapat beberapa perbedaan kebijakan antara Presiden Donald Trump dan Joe Bide dalam menanggapi isu perbatasan dengan Meksiko. Setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 pada Januari 2021, Joe Biden menerapkan beberapa perubahan pada kebijakan perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, dalam hal ini beliau lebih mengadopsi pendekatan humanis. Presiden Biden melakukan pemberhentian pembangunan tembok pemisah serta mencabut kebijakan Remain in Mexico, yang kemudian mengizinkan pencari suaka untuk menunggu di Amerika Serikat sampai kasus mereka disidangkan. Biden juga merevisi kebijakan kontroversial Zero Tolerance dan menyatukan kembali beberapa keluarga imigran yang telah dipisahkan di bawah kebijakan ini.
Meskipun terjadi progresivitas yang lebih inklusif terkait perbatasan sejak Joe Biden mengamalkan jabatannya, namun dinamika “Panas-Dingin” mengenai perbatasan akan terus berjalan. Politik Amerika Serikat yang dikuasai dua partai yakni Demokrat dan Republik menjadi memicu gejolak dinamika tersebut. Partai Republik secara konsisten menolak kebijakan Presiden Biden di perbatasan. Mereka bahkan mengadakan audiensi untuk memajukan undang-undang yang menekan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba (Associated Press, 2023). Diperlukan konsensus bersama untuk mengatasi isu di sekitar perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pembuat kebijakan sepatutnya bisa melakukan kombinasi langkah-langkah kontrol perbatasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebab isu perbatasan bukanlah masalah kecil yang memiliki implikasi sejenak.
REFERENSI
Ainsley, J. (2022). Migrant Border Crossings in Fiscal Year 2022 Topped 2.76 Million, Breaking Previous Record. NBC News. https://www.nbcnews .com/politics/immigration/migrant-border-crossings-fiscal-year-2022-topped-276-million-breaking-rcna53517.
Alvarez, P. (2020). Family Separation and The Trump Administration’s Immigration Legacy. CNN. https://edition .cnn.com/2020/10/07/politics/trump-family-separation/index.html.
Groves, S. (2023). House Republicans Push Asylum Restrictions, Border Security. Associated Press. https://apnews .com/article/congress-immigration-house-republicans-border-security-0e19f7f27ef15c6edd73532c3813656a.
Hinojosa, A. (2023). Republican States Send National Guard Troops to Texas Border in Show of Force. The Guardian. https://www.theguardian .com/us-news/2023/jun/08/texas-border-immigration-florida-desantis-national-guard-republican.
Human Rights Watch. (2019). Remain in Mexico.
