JurnalPost.com – Setelah mendapat dukungan dari 143 negara untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saat ini Palestina telah mencapai tonggak sejarah dengan mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari 2 negara Uni Eropa yaitu Irlandia dan Spanyol serta Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa pada Selasa (28/5/2024). Menyusul keputusan ketiga negara Eropa ini, Parlemen Slovenia pada Selasa (4/6/2024) juga menyetujui pengakuan kemerdekaan Palestina meskipun mendapat penentangan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Sebelumnya, 8 negara Uni Eropa yaitu Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, Republik Ceko, Slovakia, Swedia, dan Siprus telah mengakui kedaulatan Palestina sejak tahun 1988. Dengan demikian, hampir setengah negara Uni Eropa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Keputusan ini menarik banyak spekulasi. Lalu apa sebenarnya alasan dibalik peristiwa gencarnya pengakuan negara-negara Uni Eropa terhadap kedaulatan Palestina akhir-akhir ini?
Identitas dan Norma Memainkan Peran Penting
Jika dilihat berdasarkan pandangan Konstruktivis (salah satu teori Hubungan Internasional), alasan dibalik sikap negara-negara Uni Eropa yang semakin gencar mendukung kedaulatan Palestina adalah karena identitas dan norma yang dianut oleh negara-negara Uni Eropa. Identitas ini dapat bersumber dari ideologi, keyakinan, dan sejarah masa lalu yang pernah dirasakan. Sedangkan norma merupakan standar atau nilai-nilai yang dijadikan pedoman negara-negara untuk berperilaku. Identitas dan norma yang dianut inilah yang membentuk kebijakan, tindakan, serta perilaku negara-negara Uni Eropa di dalam hubungan internasional.
Uni Eropa sendiri merupakan organisasi regional yang memiliki identitas kuat sebagai pendukung Hak Asasi Manusia dan perdamaian dunia. Sejarah kelam negara-negara Uni Eropa yang penuh akan konflik, perang, dan kekerasan membentuk nilai-nilai perdamian yang kuat di dalam Uni Eropa sekarang. Konflik Ukraina, Balkan, dan misi-misi perdaiaman lainnya di Timur Tengah, menjadi contoh kepedulian Uni Eropa terhadap HAM dan perdamaian global. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan kebijakan luar negeri mereka, tetapi juga nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan berdirinya organisasi ini seperti yang tercantum dalam Perjanjian Maastricht (1992) dan Piagam Uni Eropa.
Sesuai dengan hal ini, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez dalam pidatonya menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh Spanyol untuk memberikan pengakuan kedaulatan negara Palestina sebagai “langkah bersejarah menuju keadilan dan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian” (28/5/2024). Menteri Luar Negeri Slovenia juga turut mengatakan dalam unggahannya di Platform X “Hari ini adalah hari bersejarah. Majelis Nasional Slovenia secara resmi mengakui Palestina, menjadikannya negara ke-147 yang mengakuinya. Pengakuan ini merupakan ekpresi dedikasi kami terhadap perdamaian dan keadilan” (4/6/2024).
Uni Eropa sendiri telah lama konsisten memberikan bantuan dan dukungan terhadap negara Palestina dan berupaya menciptakan perdamaian Palestina-Israel melalui ‘solusi dua-negara’ sebagai bentuk realisasi Kebijakan Keamanan Luar Negeri Uni Eropa (European Union Foreign and Security Policy). Pada tahun 2021-2024, Uni Eropa telah memberikan bantuan alokasi keuangan sebesar 1,177 miliar Euro sebagai wujud dukungan terhadap pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Palestina. Uni Eropa melalui UNRWA setiap tahunnya juga rutin memberikan 82 juta Euro untuk memenuhi layanan penting pengungsi Palestina.
Tidak hanya itu, Uni Eropa juga konsisten mendistribusikan dana sebesar 5 juta Euro per tahun kepada Organisasi Masyarakat Sipil untuk memfasilitasi dan mempromosikan perdamaian hubungan di negara-negara Timur Tengah termasuk perdamaian Israel-Palestina. Kebijakan pemberian bantuan dan dukungan terhadap Palestina serta agenda ‘solusi dua-negara’ ini tentu saja menjadi bukti nyata, bahwa Uni Eropa konsisten terhadap identitas dan norma sebagai penegak perdamaian dan HAM serta supremasi hukum yang selama ini dianut.
Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan Uni Eropa dalam mendukung kemerdekaan Palestina untuk menciptakan perdamaian dunia tidak akan berdampak besar jika hanya sebagian negara yang bertindak. Kurangnya kesatuan dan keterlibatan kolektif ini menjadi kritik utama yang dihadapi negara-negara Uni Eropa dalam responnya terhadap Palestina. Untuk itu, sudah saatnya negara-negara Uni Eropa bersatu dan menunjukkan komitmennya kepada dunia bahwa sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa mampu menegakkan Hak Asasi Manusia dan keadilan global sesuai dengan janji Uni Eropa yang termaktub dalam Perjanjian Maastricht (1992) dan Piagam Uni Eropa.
Nama: Cyndy Amelya
Jurusan: Hubungan Internasional
Kampus: Universitas Andalas
