Penonaktifan 7,3 Juta Peserta PBI JKN Jadi Perhatian, BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Tetap Berjalan

Penulis : Mety Lasmana

JurnalPost.com - Penonaktifan sekitar 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan menjadi perhatian publik setelah sejumlah masyarakat mengaku tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya berubah menjadi nonaktif. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya akses pelayanan bagi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan rutin, tetapi juga memunculkan gelombang opini publik di media sosial maupun media massa yang mempertanyakan transparansi dan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran data penerima bantuan sosial

Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa perubahan status kepesertaan PBI merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah melalui pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Proses tersebut dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan terbaru dalam penetapan peserta PBI JKN.

BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa lembaga tersebut tidak menetapkan peserta yang dinonaktifkan maupun peserta yang berhak menerima bantuan iuran. Penetapan peserta PBI sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah melalui Kementerian Sosial berdasarkan hasil pemadanan dan pemutakhiran data sosial nasional.

Meski demikian, dari perspektif masyarakat, BPJS Kesehatan tetap menjadi institusi yang paling dekat dengan peserta karena merupakan penyelenggara layanan Jaminan Kesehatan. Akibatnya, berbagai keluhan, kritik, dan kekecewaan lebih banyak ditujukan kepada BPJS Kesehatan dibandingkan kepada instansi yang menetapkan kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam sebuah krisis pelayanan publik, persepsi masyarakat sering kali lebih menentukan daripada fakta administratif mengenai pembagian kewenangan antarlembaga.

Seiring munculnya berbagai keluhan masyarakat, BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data peserta yang terdampak. Koordinasi lintas sektor tersebut dilakukan agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dapat segera memperoleh kembali hak kepesertaannya sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam perspektif komunikasi krisis, peristiwa penonaktifan sekitar 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan krisis tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian aspek administratif, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengelola persepsi publik. Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs menjelaskan bahwa tingkat ancaman terhadap reputasi organisasi sangat dipengaruhi oleh atribusi tanggung jawab yang diberikan publik terhadap suatu peristiwa. Meskipun perubahan status kepesertaan PBI merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat tetap mengaitkan pengalaman mereka dengan BPJS Kesehatan sebagai institusi yang memberikan layanan kesehatan secara langsung.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga memperkuat layanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari Care Center 165, layanan administrasi melalui PANDAWA, Mobile JKN, kantor cabang, hingga media sosial resmi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait perubahan status kepesertaan maupun prosedur pengaktifan kembali apabila memenuhi persyaratan.

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk secara berkala memeriksa status kepesertaan JKN melalui aplikasi Mobile JKN atau kanal layanan resmi lainnya. Apabila ditemukan perubahan status kepesertaan, masyarakat dapat segera menghubungi BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah setempat untuk memperoleh informasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui penguatan koordinasi, percepatan layanan, serta komunikasi yang terbuka kepada masyarakat, BPJS Kesehatan berharap proses penyesuaian data kepesertaan dapat berjalan dengan baik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan tetap terjaga.

[jurnalpost_pdf_button]