Bantaeng, Jurnalpost - Warga bantaeng diminta untuk langsung mengurus surat administrasi kependudukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di jl.A mannafian kab.bantaeng sulawesi selatan
Hal ini untuk menghindari percaloan dari staf maupun lurah dan camat. Kadisdukcapil bantaeng, H.M Amri, mengatakan, semua pengurusan administrasi kependudukan hanya dilakukan langsung di kantor Disdukcapil dan semua itu gratis/bebas biaya.
Lanjut: informasi yang beredar untuk mengurus surat pindah pecah kartu keluarga (KK) saja dikenakan biaya ratusan ribu hingga jutaan. Padahal, semua itu gratis," ucapnya kepada wartawan, rabu (18/5 2016 ).
Diakuinya, banyak sekali warga yang merasa dipersulit oleh, staf kelurahan, maupun desa dan camat dalam mengurus surat administrasi kependudukan datang ke Disdukcapil. Mereka rata-rata melaporkan bahwa pengurusan surat administrasi kependudukan dikenakan biaya seperti membuat AKTA KELAHIRAN , KK, KTP dan surat lainnya.
Ironisnya, berdasarkan pengakuan warga, biaya-biaya menurut pengakuan oknum staf kelurahan atau desa ada mengalir ke Disdukcapil.
Dia menegaskan, penekenan surat-surat administrasi kependudukan seperti AKTE LAHIR dan KK, maupun KTP merupakan kewajiban dan lurah atau desa maupun camat sudah dibayar oleh pemerintah terkait pekerjaan tersebut.
H, M. Amri mengimbau kepada warga bantaeng untuk tidak membayar dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan karena Disdukcapil siap mengambil alih.
Hal ini dilakukan agar aparat kelurahan atau desa menyadari, bahwa ternyata apa yang dilakukan salah.
Untuk saat ini saya sudah pecat 6 karyawan saya, gara-gara calo, dan jika kalau ada karyawan kedapatan maka saya akan pecat. Tegasnya kadis disduk capil H, M. Amri. (Syamsuddin s/jp)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda