JURNALPOST.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendorong Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulsel untuk mewujudkan kawasan industri dengan fasilitas Kemudahan Layanan Investasi Konstruksi (KLIK) untuk memacu investasi di daerah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, disela peringatan Hari Jadi Kabupaten Wajo yang ke-452, kemarin.
"Kami mendorong daerah-daerah seperti Kabupaten Takalar dan Gowa untuk memiliki kawasan industri dengan fasilitas kemudahan layanan investasi konstruksi," kata Agus.
Agus mengatakan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah pusat terkait penerapan KLIK di Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bantaeng pada Senin (22/2) lalu di Istana Negara.
"Sebenarnya kita mengusulkan beberapa kawasan, seperti di Makassar dan Maros, tetapi yang disetujui baru Kawasan Industri Bantaeng," ujarnya.
Bantaeng, lanjut Agus, dinilai lebih siap menjadi kawasan industri dengan fasilitas KLIK, salah satunya alasannya yaitu, karena telah memiliki struktur pengelola yang jelas.
Sementara untuk Makassar dan Maros, saat ini dikatakannya masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait masalah lahan.
Sebelumnya, pada Desember lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat Frangky Sibarani, telah meminta komitmen dari Pemprov Sulsel terkait perizinan, khususnya izin konstruksi pada Kawasan Industri.
"Kami meminta komitmen bahwa pengurusan izin-izin di dalam kawasan industri yang ditetapkan secara khusus dapat berjalan secara paralel dengan pembangunan konstruksinya," kata Frangky.
Sering kali, lanjutnya, para investor harus mengurus izin hingga satu atau dua tahun sebelum akhirnya bisa melakukan proses pembangunan konstruksi.
"Jika ini bisa dilakukan secara paralel, maka membantu memberikan kepastian kepada para investor," ujarnya.
Berdasarkan keterangan di situs resmi BKPM Daerah Sulsel yang dikutip Minggu (28/2), dengan program KLIK ini, setelah perusahaan mendapatkan izin investasi atau Izin Prinsip dari pemerintah pusat maupun daerah setempat, dapat langsung melakukan proses kontruksi.
Pembangunan kontruksi dilakukan secara pararel sambil mengurus izin mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan seperti UKL, UPL atau AMDAL dan Perizinan pelaksanaan daerah lain sepanjang memenuhi ketentuan Tata Tertib Investasi Kawasan Industri.
Terdapat 14 kawasan industri di enam provinsi dan sembilan kabupaten/kota yang telah ditetapkan untuk mengimplementasikan layanan tersebut.
Dengan adanya kemudahan layanan investasi langsung kontruksi tersebut diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta berdampak positif dan menambah daya saing Indonesia di bidang kemudahan pelayanan perizinan. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda