Opini Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan

Oleh : Nurhalimah

1. Politik Sebagai Acuan Penyelenggaraan pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20 % dari APBN. Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki kesulitan baik masalah sumber daya manusia maupun minimnya dana pendidikan. Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana negara mampu menyiapkan SDM yang berkualitas tersebut masih mencari-cari pola hingga saat ini. H.A.R. Tilaar (2003: 143) mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu: mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Upaya menanamkan suatu prinsip, doktrin dan kesepakatan-kesepakatan negara melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat ditelusur secara sekilas karena biasanya berada secara implisit dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum sehingga secara tidak sadar sebenarnya masyarakat yang mengikuti dan memperoleh pendidikan telah mendukung pula tujuan khusus negara tersebut. Upaya untuk melestarikan kekuasaan negara secara umum dibedakan Tilaar (2003:145-146) dalam beberapa sistem atau pendekatan, yaitu:

1. Moralisme Religius, dalam pendekatan ini Negara memberikan arah kepada pendidikannya agar memelihara nilai-nilai moral religius yang dianut oleh negara. Dalam sejarah pendidikan hal ini dikenal pada zaman scholastic.
2. Masa Aufklarung, munculnya intelektualoisme mendorong Negara mengarahkan pendidikannya kepada pengembangan kemampuan berpikir yang merupakan dasar dari kemajuan. Intelektualisme merupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara.
3. Perkembangan Nasionalisme, dengan lahirnya Negara-negara bangsa pada abad 19, terutama sesudah revolusi Prancis, maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Pendidikan warga negara dilaksanakan di sekolah-sekolah dan mencapai puncaknya dalam pendidikan totaliter seperti yang diselenggarakan oleh Nazisme, totaliterisme, Fasisme, dan Komunisme.
4. Lahirnya Demokrasi, hal ini dikenal terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh filsuf John Dewey, yang mengatakan bahwa apabila kiuta berbicara mengenai demokratis maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh sebab itu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan Negara yang demokratis.
5. Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber Daya manusia, pendekatan dari sudut ekonomi ini menunjukkan betapa pentingnya factor manusia dalam pengembangan ekonomi. Kehidupan ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu Negara wajib mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya sebagai asset untuk perkembangan ekonominya. Pendekatan ekonomis dan kebutuhan tenaga kerja menjadi sangat menonjol dalam pandangan ini. Pendekatan ini menjadi sangat popular di negara-negara berkembang setelah perang dunia kedua.
6. Pendekatan-pendekatan diatas mempunyai banyak kelemahan terutama dalam kelanjutan kehidupan suatu masyarakat. Krisis ekonomi, krisis sosial yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendekatan diatas mempunyai kelemahan-kelemahan. Salah satu pendekatan baru adalah pendekatan kapital sosial merupakan suatu kekuatan yang menjamin adanya integrasi dalam suatu masyarakat atau Negara dan juga merupakan kekuatan ekonomi atau sumber daya manusia dalam suatu masyarakat. Pendekatan kapital sosial menonjol dalam era globalisasi karena kecenderungan pupusnya rasa persatuan dan menurunnya rasa nasionalisme akibat sikap eksklusivisme kelompok, komersialisasi dan kehidupan santai dalam era globalisasi.

Pendekatan-pendekatan diatas semakin menyadarkan kita bahwa peran negara untuk rakyatnya terutama lewat pendidikan sedemikian besarnya. Tanggung jawab pembangunan pendidikan menjadi sangat berat dan itu merupakan tantangan tersendiri. Ditengah rendahnya kemampuan ekonomi Negara kita saat ini pembangunan pendidikan harusnya menjadi prioritas untuk dikembangkan, sudah banyak bukti dinegara lain yang sudah maju dimana pengembangan sumberdaya manusia yang diprioritaskan tersebut dapat mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada:

1. perumusan kebijakan
2. proses legitimasi
3. proses penyampaian pada khalayak
4. proses pengkomunikasian
5. proses pelaksanaan, dan
6. proses evaluasi

Perbedaan perumusan kebijakan di negara satu dengan yang lainnya seringkali disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut. Hal itu juga berlaku pada perbedaan pelaksanaan dan evaluasi pada suatu negara.  

2. Pendidikan Sebagai Wahana Pembangunan Politik

Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan. Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh; seorang kepala sekolah SMK yang memutuskan kebijakan tentang pola magang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik. Contoh lain adalah peraturan-peraturan tentang pendidikan yang diputuskan pemerintah baik berupa kebijakan atau pedoman sebenarnya merupakan keputusan politik juga. Hal itu beralasan karena sebelum sebuah peraturan tentang pendidikan diputuskan harus melalui pembahasan yang sangat sengit baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Kita masih ingat bagaimana Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tertunda penetapannya untuk waktu yang tidak sebentar hanya karena ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Di sana terjadi tarik menarik antara berbagai kelompok dan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik. Dari sedikit contoh diatas maka dapat kita simpulkan bahwa didalam dunia pendidikan politik juga berperan dan merupakan hal yang krusial bukan sekedar pelengkap saja. Hingga saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwa hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang selalu berorientasi pada dua bidang itu. Sangat jarang politikus yang memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya. Kondisi demikian juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, prioritas pembangunan kita masih saja pada sector ekonomi, politik hankam, politik luar negeri dan belum pernah sampai pada wacana untuk memprioritaskan pada sector pendidikan. Hal demikian barangkali juga dipicu oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak secara langsung dapat diketahui hasilnya dan memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan sektor lainnya bisa dengan cepat diketahui hasilnya. Pendidikan merupakan sebuah investasi, karena sebagai sebuah investasi tentu hasilnya tidak dapat kita ketahui dengan cepat. Sebenarnya kalau kita mau menengok kebelakang pada masa sebelum tahun 1945 disana kita akan menjumpai banyak tokoh besar yang membangun pondasi bangsa ini, bukankah mereka adalah produk pendidikan yang berkualitas?. Para tokoh terdepan kita saat itu adalah orang-orang yang bersih dan tulus ikhlas mencurahkan segala kempuannya untuk bangsa, apakah pada saat itu terbersit nanti setelah berhasil mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mereka akan korupsi atau memanfaatkan posisinya?, kami kira tidak terlintas sedikitpun dalam diri mereka. Kondisi yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan, dimana terjadi kemerosotan dalam perilaku politik kita. Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000: 19-20) mengemukakan alasan kemerosotan periode saat ini dalam perpolitikan dalam tiga generalisasi, yaitu:

1. Perbedaan dalam perilaku politik disebabkan oleh perbedaan dalam mutu pendidikan dasar yang mereka terima sebelum mereka memasuki kehidupan politik, generasi Dr. Sutomo hingga Soekarno mendapatkan pendidikan dasar yang sangat kuat yang mampu melahirkan kemampuan dan semangat intelektual yang tinggi dan sebagai bekal yang lengkap dan memadai sebagai landasan kehidupan politik dikemudian hari. Kondisi demikian tidak terjadi paska tahun 1945 dimana terjadi kemerosotan mutu pendidikan kita secara cepat sehingga tidak mampu menghasilkan seseorang yang tangguh dan profesional bukan sekedar figure semata.
2. Perbedaan disebabkan karena politik sebelum kemerdekaan dihuni oleh “the educated minority”, yaitu kelompok anggota masyarakat minoritas yang mengenyam pendidikan cukup tinggi, sedangkan paska kemerdekaan dunia politik dikuasai oleh golongan masyarakat yang relative kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan dari masyarakat.
3. Perbedaan dalam Zeitgeist, perbedaan dalam semangat zaman antara zaman sebelum kemerdekaan dengan era paska kemerdekaan. Semangat zaman periode 1908-1945 sangat berbeda dengan zaman yang hidup dalam masyarakat kita dalam periode setelah kemerdekaan.

Dari berbagai generalisasi yang disampaikan terlihat bahwa memang bukan sekedar pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan politik tetapi juga ada budaya yang berkembang pada suatu waktu tersebut. Seberapa penting pendidikan dalam pembangunan politik menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya pendidikan bagi pembangunan politik yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal
2. Pendidikan melatarbelakangi atau sebagai basic bagi seseorang dalam kehidupan politik
3. Kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang professional dan bertanggungjawab.

Aktivitas pendidikan tidak hanya berlangsung pada sekolah-sekolah formal saja, pada saat ini di masyarakat masih menganggap bahwa sekolah adalah segalanya bagi pendidikan anak, padahal kondisinya tidak seperti itu. Jika kemudian mutu lulusan pendidikan formal rendah atau tidak seperti yang diharapkan maka sekolah dan gurunya yang disalahkan. Memang dalam pendidikan formal ditata sedemikian rupa baik kurikulum, fasilitas, tenaga kependidikan, dan sebagainya untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang baik. Berbicara tentang kaitan pendidikan dan politik, pada sekolah-sekolah formal kebijakan pendidikan sudah ditetapkan dari pusat walaupun kini sudah melaksanakan otonomi pendidikan. Itulah mengapa dapat dipahami bahwa pendidikan khususnya sekolah dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga dapat sebagai suatu tempat penanaman doktrin-doktrin tertentu. Apakah ada yang salah dalam pendidikan formal kita sehingga menghasilkan banyak politikus yang rendah moralnya dengan indikator banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya. Pendidikan khususnya pendidikan formal disekolah merupakan tempat transfer pengetahuan tetapi juga sebagai tempat transfer nilai, nilai dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan norma-norma dan segala sesuatu yang baik dimasyarakat. Saat ini banyak siswa sekolah yang samasekali tidak menaruh hormat pada guru maupun orangtua, hal itu bisa kita lihat dengan sopan santun mereka, jarang ada anak usia sekolah yang lewat didepan orangtua kemudian minta permisi karena mereka dengan cueknya melintas. Pada beberapa dasawarsa terdahulu dimasyarakat kita tatakrama sangat kuat dipegang, tidak ada yang berani membantah orangtua, guru, dan sebagainya tetapi kini orangtua disamakan hanya sebagai teman dan guru demikian pula, padahal harusnya mereka dihormati. Bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai – nilai yang baik juga memerlukan dukungan semua pihak, diyakini kemerosotan moral salah satunya karena pendidikan tetapi faktor masyarakat dan budaya yang berlaku juga menentukan. Banyak kendala dalam menanamkan nilai pada anak didik, antara lain:

1. Nilai-nilai masih dianggap hanya sebagai pelajaran semata, siswa belum menghayati secara benar bahwa nilai-nilai itu merupakan sebuah aktivitas yang melekat dalam dirinya bukan sekedar materi yang bisa dipelajari dan setelah itu dilupakan.
2. Dukungan masyarakat disekitar anak didik tinggal yang belum maksimal bahkan rendah, penanaman nilai bagi anak dilingkungan pasar atau terminal tentu lebih sulit dibandingkan dengan penanaman nilai bagi anak-anak di pedesaan yang belum terlalu tersentuh perubahan.
3. Guru kurang menguasai pola penanaman nilai yang tepat, banyak guru-guru kita yang belum dapat menempatkan perbedaan individual dalam diri anak didiknya sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran. Guru masih saja menyamaratakan segala yang diberikan kepada siswanya, memang untuk mengetahui karakter dan sifat anak masing-masing banyak kendalanya tetapi secara garis besar pasti guru mengetahui karena ia bertemu setiap hari dengan siswanya.

Demikian kendala yang menghinggapi dalam penanaman nilai bagi siswa-siswa di lembaga pendidikan formal. Apabila pendidikan nilai ini dapat berlangsung dengan baik maka setelah siswa atau anak didik nantinya berada dimasyarakat ia telah memiliki suatu pola nilai yang baik, kondisi demikian juga berlaku dalam kancah politik dimana politikus dengan penguasaan nilai yang baik maka dalam tradisi politiknya ia juga akan menjalankan pola yang baik pula. Pada pendidikan non-formal atau diluar persekolahan pendidikan politik dapat dilakukan pada aspek penanaman ketrampilan berperilaku yang baik di masyarakat. Kurikulum dalam pendidikan non-formal seyogyanya diarahkan untuk transfer nilai juga. Sedangkan pada pendidikan informal penanaman nilai yang baik sebenarnya banyak terjadi pada tahap ini. Seorang anak atau siswa sekolah dasar hanya 6-8 jam berada di sekolah atau pendidikan formal sedangkan sisa waktu yang lain ada dirumah atau masyarakat. Pendidikan informal terjadi pada keluarga, masyarakat, organisasi, dan sebagainya. Penanaman nilai pada pendidikan informal lebih mungkin dilakukan, tetapi kendalanya juga lebih besar, antara lain:

1. Derasnya arus informasi lewat televisi yang secara nyata memberi efek yang kurang baik bagi anak, anak lebih cepat meresapi apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar sehingga walaupun segala seuatu ditelevisi adalah fiktif mereka akan menerimanya sebagai kenyataan. Kondisi itu mengakibatkan pola tingkah laku anak juga menjadi sedemikian susah dikendalikan dan itu membentuk pola kehidupannya.
2. Globalisasi informasi lewat internet, sudah tidak ada lagi jarak antara negara didunia karena lewat internet semua mungkin. Saat ini anak usia sekolah dasar sudah memanfaatkan internet tetapi apa yang mereka lakukan tidak dapat dikontrol, hal itu berkaitan dengan budaya masyarakat yang ada dimana informasi baik dan buruk dari seluruh dunia dapat diketahui saat itu juga.
3. Orang tua sudah tidak mampu memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, orangtua sudah sibuk untuk mencari uang bagi kehidupan keluarga sehingga mereka kadang sudah kehilangan identitas yang dicontoh bagi anak-anaknya. Guru yang terbaik adalah teladan masih berlaku hingga kini dan itu bukan merupakan slogan kosong belaka. Anak yang selalu melihat teladan orangtua yang baik ia akan tergerak untuk mengikuti pola itu dan itu merupakan keuntungan tersendiri apabila kita dapat mengelolanya.
4. Lemahnya kontrol orangtua, karena kesibukan orangtua maka pergaulan anak tidak atau kurang terkontrol. Harus disadari bahwa lingkungan merupakan factor dominant yang membentuk perilaku anak, seperti contoh diatas bahwa anak yang hidup dilingkungan terminal mereka akan terbiasa dengan perilaku kasar dan suka eriak-teriak jorok misalnya, ini berlainan dengan anak yang tinggal di pedesaan meraka masih menjunjung tinggi gotong royong, saling menghargai dan sopan meskipun tidak seluruhnya seperti ini. Kontrol orangtua bukan sekedar penjaga yang secara otoriter mengawasi anak-anaknya tetapi lebih dari itu ia harus mampu memberi argumentasi yang tepat tentang segala sesuatu dalam lingkungan sekitarnya.
5. Lemahnya kontrol sosial, kehidupan sosial masyarakat kita saat ini adalah masyarakat persaingan sehingga sikut-menyikut merupakan hal yang lazim dijumpai. Kontrol sosial yang terjadi juga sangat lemah karena intervensi dan pola perubahan sosial yang begitu cepat sehingga kontrol yang diharapkan tidak atau kurang mampu berperan dengan baik. Perangkat hukum yang menjadi penjamin keadilan hingga kini masih sebatas perangkat yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi berbagai ketimpangan sosial sebagai dampak ketidak-adilan di masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan yang baik akan menciptaan politikus yang bijaksana atau dalam istilah Mochtar Buchori sebagai kearifan yang dapat dicapai lewat berpikir reflektif. Selanjutnya Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000:25) menyampaikan syarat manusia menjadi arif yaitu:

1. Pengetahuan yang luas (to be learned)
2. Kecerdikan (smartness)
3. Akal sehat (common sense)
4. Tilikan (insight), mengenal inti hal yang diketahui
5. Sikap hati-hati (prudence, diskrete)
6. Pemahaman terhadap norma-norma kebenaran
7. Kemampuan mencernakan (to digest) pengalaman hidup.

Kearifan dan kebijaksanaan dapat dibentuk sejak dini dalam diri anak, karena sifatnya yang melekat maka kedua hal itu kurang bisa diukur tingkatannya tetapi dapat dirasakan dan di lihat hasil atau produk yang diperoleh. Selanjutnya berbicara kebijaksanaan kita akan terlintas tentang demokrasi. Perkembangan demokrasi sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Tilaar (2003: 474-476) mengidentifikasi empat masa atau gelombang proses demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi dan Desentralisasi
2. Demokrasi dan Partisipasi
3. Demokrasi dan Pemberdayaan,empowerment
4. Demokrasi dan Good Governance

Demokrasi dalam pendidikan lebih ditekankan setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai implikasi otonomi daerah beberapa waktu lampau. Pola-pola demokrasi dalam pendidikan sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan politik dimana di dalam demokrasi terdapat musyawarah, saling menghargai pendapat dan sebagainya. Upaya untuk memperluas dukungan pendidikan terhadap pembangunan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

1. Menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif memberikan manfaat bagi anak didik dalam kehidupan di masyarakat dan politik nantinya.
2. Menciptakan pola hubungan yang baik antara pendidikan dan politik tetapi dalam koridor pendidikan bukan sekedar politisasi pendidikan.
3. Membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan sehingga dapat sebagai figure yang baik bagi anak didik.
4. Penanaman nilai-nilai yang baik sejak dini sehingga kepribadian anak dapat terbentuk secara nyata, tidak ada segala sesuatu yang bersifat instant mampu memberikan hasil yang baik sehingga segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini.

Pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan sebagainya. John C. Bock dalam Zamroni (2000: 2) mengidentifikasi peran pendidikan sebagai berikut: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c)meratakan kesempatan dan pendapatan. Selanjutnya Zamroni (2000: 3-5) mengemukakan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional suatu bangsa dan berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan berdasar pada dua paradigma, yaitu:

1. Paradigma fungsional, yang melihat kemiskinan dan keterbelakangan dikarenakan masyarakat tidak memiliki cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern.
2. Paradigma sosialisasi, yang melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: mengembangkan kompetensi individu, kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat secara keseluruhan.