Nasib Indonesia Terhadap Ancaman Resesi Global 2023

JurnalPost.com - Ancaman resesi global 2023 tepat di depan mata. Kondisi ini terlihat jelas dengan berbagai risiko yang mulai muncul. Laju inflasi tinggi, fenomena strong dollar, krisis pangan hingga perang yang jauh dari kata ‘damai’ menjadi alasan kuat semua pemangku kepentingan di dunia menyalakan alarm bahaya. Presiden Joko  Widodo   menyampaikan bahwa Bank Dunia & International Monetary Fund (IMF) memperkirakan perekonomian di 60 negara berpotensi mengalami resesi global. Menurut kepala bidang ekonomi International Monetary Fund (IMF), Pierre Olivier Gourinchas memperkirakan prospek Gross Domestic Product (GDP) dunia menurun 0,2% menjadi 2,7% di tahun 2023. IMF juga memperingatkan "kemungkinan terburuk akan datang" dan sepertiga ekonomi dunia akan mengalami penyusutan tahun depan. Resesi global ini berawal dari pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang memaksa pemerintah di seluruh dunia memberlakukan lockdown dimana masyarakat dilarang untuk keluar rumah dan bekerja sehingga aktivitas ekonomi terhambat dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Sebelum adanya perang antara Rusia dan Ukraina, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro meyakini bahwa inflasi Indonesia di tahun 2022 akan berada di kisaran 3% secara tahunan atau year-on-year (YoY) hingga 4% YoY, atau masih ada di kisaran sasaran Bank Indonesia (BI). Sedangkan inflasi inti akan berada di level 3,5% YoY hingga 3,7% YoY. Peningkatan inflasi ini menunjukkan adanya daya beli masyarakat yang membaik, setelah dilanda pandemi COVID-19. Perang kedua negara tersebut akan mengakibatkan rantai pasok global terhadap sejumlah komoditas penting dunia terganggu bahkan terhenti. Salah satu penyebab utama terjadinya resesi global dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara pemasok gas dan gandum terbesar. Akibatnya, dampak yang timbul berupa disrupsi rantai pasok global yang kemudian menyundut inflasi energi dan pangan. Walau Indonesia tidak terdampak langsung dari perang Rusia-Ukraina, kita sudah merasakan sedikit dari dampaknya seperti kenaikan bahan bakar yang juga menjadi salah satu penyebab resesi. Resesi global ditandai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melandanya permintaan dari negara maju, melemahnya harga komoditas, dan terjadinya arus pembalikan modal (capital reserval). Dikutip dari CNBC Indonesia, resesi ekonomi sendiri diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam jangka waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Bank Dunia memprediksi perekonomian global akan tersungkur di lubang resesi pada tahun 2023. Itu terjadi karena adanya pengetatan moneter di sejumlah negara, hingga konflik geopolitik yang menyebabkan turun-naiknya harga komoditas pangan sampai energi dunia. China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika pun tak berkutik. Ekonomi Negara Tirai Bambu tersebut tumbuh 0,4% pada kuartal II-2022 (year-on-year / YoY), jauh lebih rendah dibandingkan 4,8% pada kuartal I- 2022. Dampak Resesi Global Terhadap Indonesia Berdasarkan survei Bloomberg, Indonesia berada di urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang berpotensi resesi dengan probabilitas sebesar 3%. India menjadi negara yang paling tidak mungkin mengalami resesi ekonomi dengan probabilitas 0%. Sedangkan untuk Sri Lanka berada di posisi pertama untuk negara yang paling berisiko mengalami resesi dengan probabilitas mencapai 85%. Ekonom Makro Bank Mandiri, Faisal Rachman menjelaskan meski Indonesia masih jauh dari ancaman resesi, ada beberapa dampak langsung ke perekonomian negara apabila terjadi resesi global.

1. Bagi Pemerintah

Pendapatan negara yang berasal dari pajak maupun non-pajak menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan penghasilan masyarakat dan harga properti yang turun drastis sehingga mengakibatkan rendahnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara. Selain itu, pinjaman ke bank asing akan semakin meroket yang akan mengakibatkan defisit negara dan tingginya utang pemerintah, karena penurunan pendapatan dan peningkatan pembayaran kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Perusahaan

Ketika resesi ekonomi terjadi, harga barang dan kebutuhan melonjak naik hal ini memaksa daya beli masyarakat untuk turun yang mengakibatkan pendapatan para perusahaan menipis hingga terjadinya kerugian dikarena dana yang masuk tidak sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan.

3. Bagi Pekerja

Selain pemerintah dan perusahaan, resesi ekonomi ini juga berdampak negatif bagi para pekerja. Para pekerja ini akan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan- perusahaan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan demi mengurangi biaya operasional. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Di sisi lain, pekerja yang tidak terkena PHK juga terancam terkena pemotongan upah dan hak kerja lainnya. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperingatkan pada tahun 2023 resesi ekonomi bisa dialami oleh banyak negara. Resesi umumnya ditandai dengan menurunnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Merespon krisis tersebut, pemerintah seluruh dunia menyebarkan paket stimulus untuk membantu rakyat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah menawarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak dari krisis tersebut. Pemerintah di berbagai negara juga melakukan aksi pencetakan mata uang melalui bank-bank sentral dalam waktu bersamaan sehingga terjadilah inflasi. Inflasi di negara lain seperti Amerika dan Eropa diperparah dengan krisis energi yang membuat pemerintah harus menaikkan suku bunga untuk meredakan inflasi. Akibatnya, muncul ancaman resesi global. Dampak Kenaikan Dollar Terhadap Indonesia Direktur Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, penyebab utama lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tercatat sudah terjadi sejak awal tahun hingga 30 September 2022, sebanyak 6,4% (year to date) dibandingkan akhir tahun 2021. Adanya penurunan nilai tukar rupiah dapat menyebabkan inflasi impor, terutama dari sektor impor pangan yang ketergantungannya semakin tinggi, seperti gula, garam, gandum, bawang putih, dan daging. Hal ini dapat mempengaruhi biaya komoditas selama inflasi di tahun 2023. Setelah itu yaitu inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan di dalam negeri. Beliau berujar setelah melihat data pengangguran usia muda, dikatakan bahwa pada data yang ada di tahun 1997 sebesar 14,6%, kemudian meningkat menjadi 16% di tahun 2021. Upaya Pencegahan Yang Telah Dilakukan Indonesia Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa meskipun Indonesia bukan termasuk dalam sepertiga negara yang akan mengalami resesi tahun depan, pemerintah telah melakukan antisipasi agar terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, seperti mempersiapkan APBN 2023. APBN 2023 ini disiapkan untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan, di mana pemerintah telah mulai dengan melakukan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tahun depan, pemerintah akan mulai berfokus terhadap beberapa sektor prioritas, seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menangani stunting dan tingkat kematian ibu dan anak, bidang infrastruktur kesehatan dan digital, industri yang direvitalisasi, serta ekonomi hijau dengan meningkatkan pendapatan negara melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut ini pokok-pokok APBN yang telah disiapkan oleh pemerintah, terdapat penyesuaian : Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp14.800,00/US$ menjadi Rp15.500,00/US$, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (Gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49. Pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun. Target tersebut tentunya telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan. Tata kelola PNBP akan dioptimalkan semakin baik. Peran PNBP sebagai instrumen regulatory akan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Belanja Negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp3.041.743.604.385,-, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp814,7 triliun. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022, Anggaran Belanja Negara di Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.714.155.719.841, kuadriliun, sedangkan dalam RUU APBN Tahun 2023, Anggaran Belanja Negara di Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.041.743.604.385,-.. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa tujuan dari kenaikan APBN Tahun Anggaran 2023 yang melonjak adalah sebagai gambaran dari perekonomian tahun 2022 maupun di tahun 2023 agar dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik, bijaksana secara bersama-sama, namun APBN masih akan terus diuji dengan berbagai gejolak yang belum mereda. Pembiayaan Anggaran defisit APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN Tahun Anggaran 2023 masih membutuhkan Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Secara bertahap Defisit APBN telah menurun dari 6,14% pada tahun 2020, menjadi 4,57% dalam APBN Tahun 2021, dan turun menjadi 4,50% dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Dengan kenaikan suku bunga dan metode penyusutan yang mempengaruhi nilai dari suatu aset perusahaan terutama pada aset tetap nilai tukar yang telah menyebabkan gejolak di sektor keuangan, maka defisit APBN yang lebih rendah tersebut memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian. Upaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan.

1. Menghemat dengan cara membeli kebutuhan seperlunya seperti kebutuhan pokok sehingga uang lebih bisa dialokasikan untuk dana darurat ataupun investasi.
2. Mengatur anggaran pengeluaran, membuat rasio tabungan, membuat rasio likuiditas, kesehatan, dan lainnya.
3. Menyiapkan dana darurat dengan cara mengalokasikan sejumlah dana dari penghasilan dan juga melakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak
4. Menyiapkan
5. Investasi dan
6. Cari pendapatan
7. Mengurangi utang.
8. Mengikuti perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan memanfaatkan peluang yang bernilai ekonomi di

Oleh : Elsa Mutiara Kelas : 05PIEE001 Program studi S1 Pendidikan Ekonomi