SURABAYA, JURNALPOST.COM - Pemerintah berharap semakin banyak inovasi pelayanan publik yang memperoleh pengakuan internasional, menyusul dua inovasi yang telah meraih penghargaan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2015 lalu. Dengan pengakuan internasional yang berarti meningkatnya kepercayaan dunia, dapat menjadi pendorong masuknya arus modal ke Indonesia, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dalam pembukaan Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016 di Surabaya, Kamis (31/03).
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, ia mengajak para pimpinan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, untuk menjaga dengan baik momentum dan lingkungan yang kondusif untuk mendorong terciptanya inovasi secara berkelanjutan.
Selain itu, jajaran pemerintahan diminta untuk manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan optimal guna memperluas jaringan kerja sama dan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antar instansi dalam menularkan best practices.
Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini juga mengatakan perlunya memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. “Laksanakan Gerakan Revolusi Mental untuk mengubah budaya kerja dan pola pikir ASN,” imbuh pria kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 ini.
Yuddy juga mengatakan, pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu area perubahan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat (termasuk para investor) kepada negara melalui pelayanan publik yang berkualitas.
Selain itu, UU ini juga memberi mandat kepada Kementerian PANRB untuk melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja, penyusunan peringkat dan pemberian penghargaan di bidang pelayanan publik.
Sejalan dengan mandat tersebut, dalam tiga tahun terakhir telah dicanangkan gerakan “One Agency, One Innovation” yang berarti setiap kementerian/lembaga dan pemda diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi layanan publik setiap tahunnya. “Untuk mendorong munculnya inovasi, sejak tahun 2014 Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, ujar Menteri.
Pada tahun 2014 ada 515 inovasi yang yang dikompetisikan dan menghasilkan Top 99 serta Top 9. Tahun 2015, jumlah meningkat menjadi 1.189 inovasi, dan menghasilkan Top 99 dan Top 25.
Tahun 2016 ini, jumlah peserta melonjak menjadi 2.476 inovasi. Melalui Keputusan Menteri PANRB No. 51/2016, Kementerian PANRB menetapkan Top 99 inovasi pelayanan publik. “Saat ini tengah dievaluasi untuk mendapatkan Top 35,” imbuh Yuddy.
Menurut yuddy, pelaksanaan kompetisi ini menjadi sangat relevan di era keterbukaan dan persaingan global. Sebagai bagian dari masyarakat gobal, kita tidak dapat menutup diri terhadap dinamika perubahan yang datang begitu cepat. Siklus hidup (life cycle) suatu produk menjadi semakin singkat yang berjalan seiring dengan perubahan tingkat kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Inovasi bukan hanya dibutuhkan dalam sektor privat saja, tetapi juga pada sektor publik. Laporan Global Innovation Index Tahun 2015 menunjukkan bahwa ide-ide cemerlang, kecepatan dan kemampuan berdaptasi adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu inovasi.
Dewasa ini kompetisi inovasi pelayanan publik tidak saja berskala nasional, tetapi juga berskala internasional. Alhamdulillah pada tahun 2015 terdapat dua finalis dari Indonesia yang berhasil memperoleh penghargaan tingkat dunia dalam lomba United Nation Public Service Awards (UNPSA).
Kedua inovasi diaksud adalah Pengembangan Kemitraan Dukun dan Bidan untuk Mengurangi Angka Kematian Anak dan Ibu Melahirkan, Kabupaten Aceh Singkil; dan Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Model Jawaban Problematika Kemiskinan, Kabupaten Sragen.
Dalam kesempatan itu, Menteri Yuddy menyampaikan ucapan selamat kepada Top 99. Lebih dari itu, Yuddy berharap agar TOP 99 bisa mengikuti jejak kedua innovator yang sudah mendapat pengakuan internasional tersebut. “Dengan demikian masyarakat internasional akan semakin menaruh kepercayaan terhadap kita, ujarnya.
Ada beberapa inovasi dari TOP 99 yang bagus dan bisa menjadi rujukan untuk direplikasi dan dikembangkan, antara lain Program pelayanan keliling SKCK, Polda Aceh. Inisiatif yang diterapkan ini secara kreatif dapat membantu masyarakat mendapat kemudahan dan mendapat pelayanan yang baik melalui Program Pelayanan SKCK keliling. Respon masyarakat sangat baik dengan adanya strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan kinerja bagi anggota kepolisian itu sendiri.
Yuddy menambahkan, inovasi lainnya yang menarik adalah Under Water Restocking yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ini juga patut direplikasi. Inovasi ini merupakan yang pertama dan satu-satunya yang dilakukan oleh instansi pemerintah di Indonesia dengan membangun rumah ikan di dasar perairan serta menebar benih-benih ikan ke dalam rumah ikan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dari nelayan, tokoh masyarakat, LSM, Penyelam, Pemerintah daerah dan stakeholder yang lain.
Melalui inovasi ini dapat membantu pengkayaan sumberdaya ikan di laut teritorial untuk meningkatkan populasi, penyediaan stock ikan dan pelestarian sumberdaya ikan di laut territorial. Dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas perikanan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah laut teritorial di Jawa Timur. Inovasi ini juga berdampak pada kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan/ekosistem di laut teritorial serta meningkatkan pendapatan nelayan.
Inovasi selanjutnya yang juga dinilai patut direplikasi adalah Panic Button on hand, yang dikembangkan oleh Polresta Malang. Inovasi ini berawal dari booming pengguna teknologi komunikasi HP Android. Produk ini resmi dioperasikan Polresta Malang pada tanggal 16 Oktober 2015. Aplikasi program Panic Button on Hand sebagai sarana penerimaan panggilan masyarakat yang membutuhkan bantuan Polisi Polresta Malang secara on line, di-download gratis di play store HP Android masing-masing.
Masyarakat dapat memanfaatkan empat fasilitas yang disediakan dalam Panic Button tersebut, yakni (1) Penerimaan laporan masyarakat, (2) Kritik dan saran, (3) Pelayanan masyarakat, dan (4) Media Informasi publik.
Dengan biaya sangat murah bahkan gratis, inovasi ini berupaya memberi kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan polisi saat membutuhkan terlebih pada kondisi darurat.
Inovasi lainnya yang patut diapresiasi adalah Instalasi Kegawatdaruratan Modern (Instagram), RSUD dr.Iskak Tulungagung. Instagram merupakan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang mengutamakan kecepatan, ketepatan dan keamanan dengan menggunakan zona respon. Pemilahan pasien gawat darurat dilakukan sejak di triage primer. Pasien dengan kondisi gawat darurat dimasukkan ke zona kritis (red zone) dengan response time 0 (nol) menit. Pengembangan Instagram ini dimulai sejak 2013. Setahun kemudian (2014).
Instagram mengembangkan program pre-hospital melalui Tulungagung Emergency Medical Services (TEMS). “Pada 2015, Instagram dan TEMS dioperasionalkan secara integral, imbuh Yuddy.
Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono mengungkapkan, proses hingga diperolehnya TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik. Diawali dari pengiriman proposal oleh inovator melalui sistem informasi inovasi pelayanan publik (siNovik). Proposal yang masuk dinilai oleh tim evaluator yang terdiri dari para akademisi beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia sehingga dihasilkan TOP 99.
Dari TOP 99 yang telah terpilih, diwajibkan untuk memaparkan inovasinya dan diwawancarai di hadapan Tim Panel Independen. “Pada Tahap akhir akan dilakukan mistery shopping untuk menentukan TOP 35,” ujarnya.
Dijelaskan, simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016 bertujuan : Pertama, untuk mempromosikan inovasi pelayanan publik dari segenap unit penyelenggara pelayanan publik di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta BUMN/BUMD.
Kedua, melakukan simulasi dan sekaligus berbagi pengalaman inovasi pelayanan publik. Adapun tujuan Ketiga, untuk mendorong dilakukannya penyebaran hasil inovasi pelayanan publik ke seluruh instansi dan BUMN/BUMD agar terjadi perubahan besar pada birokrasi di tanah air menjadi birokrasi yang bersih, melayani, efektif dan efisien.
Adapun Top 99 yang terpilih akan mempresentasikan inovasinya dalam simposium, selain melakukan simulasi dan menjelaskan inovasinya dalam gelar inovasi. (HUMAS MENPANRB)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda