Menilik Temujin, Mengharap di Sini!

Oleh: Deni Citra D. Telaumbanua
Pengajar Wawasan Dunia di Universitas Pelita Harapan

Beberapa waktu lalu, secara tidak sengaja saya menyaksikan sebuah video dokumenter tentang Temujin—nama yang akan saya gunakan dalam tulisan ini—yang lebih dikenal sebagai Genghis Khan. Ia adalah tokoh yang mendirikan Kekaisaran Mongol, sebuah imperium yang kemudian berkembang di bawah para penerusnya menjadi kekaisaran daratan kontigu terbesar dalam sejarah.

Namun, perhatian saya bukan terutama tertuju pada luas wilayah kekuasaannya atau kedahsyatan ekspansi militernya. Saya justru tertarik pada bagaimana Temujin membangun, mengorganisasi, dan menata pemerintahannya.

Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah Yassa atau Ikh Zasag, yang secara tradisional dikaitkan dengan pengangkatan Temujin sebagai Genghis Khan dalam Kurultai—dewan politik dan militer Mongol—sekitar tahun 1206.

Yassa tidak tepat dibayangkan sebagai sebuah kitab undang-undang yang tersusun sistematis seperti kodifikasi hukum modern. Sumber-sumber sejarah mengenai bentuk dan isinya juga tidak sepenuhnya seragam. Ia lebih tepat dipahami sebagai kumpulan dekrit, keputusan, kebiasaan hukum, aturan militer, serta norma pemerintahan yang berkembang dalam tradisi Kekaisaran Mongol.

Dengan kata lain, Yassa dapat dibaca sebagai salah satu cerminan sistem dan tatanan politik serta militer yang dibangun Temujin.

Beberapa bagian dari tatanan itulah yang menjadi perhatian saya dalam tulisan ini.

Tentu bukan semata-mata untuk mengagumi kejayaan sebuah kekaisaran pada masa lalu, apalagi berharap muncul seorang Temujin baru. Tidak. Tulisan ini hanyalah lamunan, refleksi, sekaligus harapan tentang kehidupan kita di sini.

Menjamin Kedaulatan Hukum

Saya kagum pada kuatnya disiplin hukum yang dibangun Temujin dalam pemerintahan dan militernya.

Dalam berbagai catatan mengenai pemerintahan Mongol, aturan bukan sekadar instrumen untuk masyarakat biasa. Para pejabat, panglima, dan orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan juga dituntut mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tentu akan terlalu jauh jika pemerintahan Mongol abad ke-13 langsung disamakan dengan konsep negara hukum modern. Namun, semangat bahwa kekuasaan harus berjalan bersama aturan menarik untuk direnungkan.

Dalam konteks modern, kita mengenal perbedaan antara Rechtsstaat atau negara hukum dan Machtsstaat atau negara kekuasaan.

Rekan saya, Prof. Thomas T. Pureklolon, dalam bukunya Negara Hukum dalam Pemikiran Politik, menjelaskan bahwa Rechtsstaat memiliki tujuan menjadikan negara sebagai tempat perlindungan bagi seluruh orang yang menjadi bagian di dalamnya. Sementara itu, Machtsstaat lebih menempatkan kekuasaan sebagai pusat, sehingga kepentingan penguasa dapat mengalahkan impian dan kepentingan rakyat.

Di titik itulah kisah pemerintahan Temujin menjadi menarik bagi saya.

Hukum seharusnya tidak hanya tajam kepada mereka yang jauh dari kekuasaan, tetapi kehilangan ketajamannya ketika berhadapan dengan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

Sistem Meritokrasi

Hal menarik lainnya dari pemerintahan Temujin adalah keberaniannya menggeser sebagian pola primordialisme menuju penilaian yang lebih bertumpu pada kemampuan, loyalitas, dan kontribusi.

Seseorang tidak semata-mata dinilai berdasarkan klan atau keluarga tempat ia berasal.

Kemampuan dapat membuka jalan menuju kepercayaan dan kedudukan.

Prinsip ini menjadi salah satu pembeda penting antara Temujin dan Jamukha. Keduanya pernah menjadi anda, yakni sahabat sekaligus saudara angkat melalui ikatan sumpah, sebelum kemudian berubah menjadi rival politik dan militer.

Di lingkungan Temujin, orang-orang yang bukan berasal dari keluarga Khan dapat menduduki posisi penting apabila menunjukkan kemampuan.

Jebe dan Subutai adalah dua contoh paling terkenal. Mereka bukan anggota keluarga Genghis Khan, tetapi kemampuan militer membuat keduanya memperoleh kepercayaan besar dan kemudian dikenang sebagai panglima penting dalam sejarah ekspansi Mongol.

Gagasan semacam ini bergaung kembali berabad-abad kemudian dalam diskursus meritokrasi modern: bahwa seseorang semestinya memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuan yang dapat ia tunjukkan melalui ujian nyata.

Bukankah kita pun selalu berharap demikian?

Jabatan diberikan karena kecakapan. Tanggung jawab diberikan karena kemampuan. Kesempatan dibuka karena prestasi.

Bukan semata-mata karena seseorang lahir dari keluarga tertentu, berasal dari kelompok tertentu, atau memiliki kedekatan dengan orang tertentu.

Toleransi Beragama

Sisi lain yang membuat saya tertarik adalah kebijakan Temujin terhadap agama.

Di tengah masyarakat kekaisaran yang semakin beragam, Temujin dikenal memberikan ruang yang relatif luas bagi berbagai komunitas keagamaan. Ia juga berinteraksi dengan pemuka agama dari tradisi yang berbeda dengan keyakinannya sendiri.

Salah satu peristiwa yang terkenal adalah pertemuannya dengan Qiu Chuji atau Changchun, seorang guru Taois dari Tiongkok. Temujin mengundangnya untuk berbincang dan meminta nasihat.

Sejumlah institusi dan pemuka agama juga memperoleh keringanan tertentu dalam pemerintahan Mongol.

Apakah semua itu dapat langsung disebut pluralisme dalam pengertian modern? Tentu masih dapat diperdebatkan.

Saya tidak hendak masuk terlalu jauh ke dalam perdebatan itu.

Saya hanya terpukau melihat bahwa lebih dari delapan abad lalu, seorang penguasa dari masyarakat stepa telah memahami pentingnya memberi ruang bagi keyakinan yang berbeda-beda dalam wilayah kekuasaannya.

Bagi saya, itu adalah sebuah cermin bening.

Dan kita yang hidup di sini seharusnya berani bercermin kepadanya.

Keamanan Perdagangan

Perhatian Temujin terhadap perdagangan juga menarik.

Tradisi pemerintahan Mongol memberikan perhatian besar terhadap keamanan jalur perjalanan, perdagangan, kurir negara, dan sistem komunikasi. Kebijakan tersebut kemudian berkembang lebih jauh pada masa para penerusnya dan ikut menopang periode yang dikenal sebagai Pax Mongolica atau “Perdamaian Mongol”.

Stabilitas di wilayah kekuasaan Mongol memungkinkan barang, manusia, pengetahuan, teknologi, dan gagasan bergerak melintasi kawasan Eurasia dalam skala yang luar biasa pada zamannya.

Hubungan Temujin dengan pedagang juga telah terlihat sejak awal perjalanan politiknya. Dalam sumber-sumber sejarah Mongol, terdapat kisah mengenai Hasan, seorang pedagang Muslim yang pernah berhubungan dengan Temujin.

Kemudian terdapat pula peristiwa Otrar yang sangat terkenal.

Sebuah kafilah pedagang yang dikirim ke wilayah Kekaisaran Khwarazm ditahan di Otrar karena dicurigai sebagai mata-mata. Para pedagang kemudian dibunuh dan barang-barang mereka disita. Ketika utusan Temujin yang dikirim untuk meminta pertanggungjawaban juga diperlakukan secara buruk, hubungan kedua kekuatan itu berubah menjadi perang besar.

Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa seriusnya Temujin memandang perdagangan, diplomasi, dan keselamatan orang-orang yang berada dalam hubungan resmi dengan pemerintahannya.

Berabad-abad kemudian, Montesquieu menuliskan gagasan terkenal bahwa peace is the natural effect of trade.

Perdagangan membutuhkan kepercayaan.

Kepercayaan membutuhkan keamanan.

Dan keamanan membutuhkan negara yang mampu menegakkan aturan.

Sesederhana itu. Namun, justru hal sederhana semacam inilah yang sering terasa mahal.

Konservasi Alam dan Sumber Daya

Aspek lain yang juga menarik adalah hubungan masyarakat Mongol dengan alam.

Sejumlah tradisi dan aturan yang kemudian dikaitkan dengan Yassa menunjukkan adanya pembatasan tertentu dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk aturan mengenai air dan aktivitas perburuan.

Tentu kita harus berhati-hati membacanya menggunakan terminologi lingkungan modern.

Namun, sebagai bangsa yang sangat bergantung pada padang rumput, air, ternak, satwa, dan siklus alam, masyarakat nomaden Mongol memiliki alasan sangat praktis untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Bagi mereka, menjaga alam bukan sekadar persoalan estetika atau romantisme lingkungan.

Itu adalah persoalan mempertahankan kehidupan.

Dalam bahasa kita hari ini, praktik semacam itu dapat dibaca melalui gagasan ecosystem services: bahwa alam bukan sekadar sesuatu yang harus dilindungi, melainkan sebuah sistem yang menyediakan berbagai manfaat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia.

Air, tanah, vegetasi, satwa, dan keseluruhan ekosistem adalah modal kehidupan.

Ketika semuanya rusak karena eksploitasi tanpa batas, manusia pada akhirnya membayar harga yang jauh lebih besar.

Mengharap di Sini

Tentu masih sangat banyak detail mengenai sistem pemerintahan Temujin yang dapat dibicarakan.

Saya membatasi diri pada beberapa hal: hukum, meritokrasi, toleransi, perdagangan, serta relasi dengan alam.

Dan sekali lagi, tulisan ini bukan glorifikasi atas Kekaisaran Mongol.

Sejarah penaklukan Mongol juga berisi peperangan, kehancuran, pembunuhan massal, serta penderitaan dalam skala besar. Bagian gelap itu tidak boleh dihapus hanya karena kita mengagumi sebagian tata pemerintahannya.

Sejarah tidak seharusnya dibaca dengan hanya memilih bagian yang kita sukai.

Namun, sejarah juga memberi kita kesempatan untuk belajar, bahkan dari tokoh dan zaman yang sangat jauh dari dunia kita.

Hingga akhir dokumenter itu, saya sampai pada satu pikiran:

“Pantas saja dia berjaya sedemikian luar biasa.”

Lalu pikiran saya justru kembali ke sini.

Ke kehidupan kita.

Ke hukum kita. Ke mereka yang memegang kekuasaan. Ke meritokrasi yang kita impikan. Ke toleransi yang terus kita rawat. Ke rasa aman dalam mencari penghidupan. Juga ke alam yang semakin sering meminta perhatian.

Pada saat itulah terngiang lagu lawas Rinto Harahap, Seandainya Aku Punya Sayap, sebagai ekspresi kegelisahan yang terasa tetap relevan:

Seandainya aku punya sayap
Terbang, terbanglah aku
Kucari dunia yang lain
Untuk apa ku di sini

Seandainya dapat kau rasakan
Kejam-kejamnya dunia
Tiada lagi keadilan
Untuk apa ku di sini

Menjerit dan menangis
Pilu dan derita
Merintih dan berdoa
Di mana pun berada
Duniaku yang fana.

Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan mendengar kita yang di sini.

Tangerang, 31 Agustus 2026

#OpiniDosen #Temujin