Membajak Film atau Berlangganan, antara tuntutan Ekonomi atau Etika

Oleh: Miranti Dameria Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang

JurnalPost.com - Membajak film berlangganan merupakan sebuah dilema yang sering dihadapi masyarakat, dimana terdapat antara tuntutan ekonomi dan etika. Disisi ekonomi, membajak film dapat dipandang sebagai solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas. Biaya langganan untuk streaming legal seringkali dianggap terlalu mahal, terutama bagi mereka yang harus memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan Pendidikan. Dengan membajak film, mereka dapat mengakses konten hiburan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan besar.

Namun, dari perspektif etika, membajak film merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merugikan para pencipta, baik itu penulis skenario, sutradara, aktor, maupun seluruh kru yang terlibat dalam produksi film tersebut. Industri perfilman tergantung pada pendapatan dari penjualan tiket bioskop dan langganan layanan streaming untuk dapat terus berproduksi dan menciptakan karya-karya baru.

Ketika masyarakat membajak film, mereka secara tidak langsung menghambat perkembangan industri perfilman dan mengurangi minat investasi di dalamnya. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup para pekerja di industri tersebut, serta membatasi pilihan dan kualitas konten yang tersedia di masa depan.

Selain itu, tindakan membajak film juga dapat memberikian dampak negatif terhadap pembentukan karakter dan budaya hukum masyarakat. Ketika masyarakat terbiasa melanggar hak cipta, hal tersebut dapat memicu perilaku melanggar hukum lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan upaya untuk membangun masyarakat untuk taat hukum dan menghargai karya intelektual orang lain.

Lebih dari itu, Tindakan pembajakan film merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang tersbut, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas karya sinematogafi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan adanya payung hukum yang jelas, seharusnya masyarakat lebih mempertimbangkan risiko yang ditanggung jika membajak film. Meskipun alasan ekonomi kerap menjadi pembenaran, tetapi kita tidak bisa mengesampingkan konsep etika dan kepatuhan hukum yang berlaku.

Disisi lain, berlangganan layanan streaming legal dapat menjadi solusi yang lebih etis dan berkelanjutan. Meskipun biayanya mungkin lebih tinggi, namun hal ini memastikan bahwa para pencipta film mendapatkan imbalan layak atas karya mereka. Selain itu, dengan berlangganan masyarakat juga mendukung perkembangan industri perfilman dan memastikan ketersediaan konten berkualitas dimasa depan.

Tentu saja, solusi terbaik adalah jika pemerintah dan industri perfilman dapat bekerja sama untuk menyediakan layanan streaming legal yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur harga yang lebih adil atau memberikan subsidi bagi masyarakat dengan berpendapatan rendah. Selain itu, penegakan hukum, yang tegas terhadap pembajakan film ini juga diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan legal.

Pada akhirnya, pilihan membajak film atau berlangganan streaming legal merupakan pertimbangan antara tuntutan ekonomi dan etika. Meskipun membajak film mungkin terlihat sebagai solusi yang lebih murah, namun hal tersebut dapat memberikan dampak negatif jangka panjang bagi industri perfilman dan pembentukan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang lebih berkebelanjutan adalah dengan mendukung layanan streaming legal dan mendorong pemerintah serta industri untuk menyediakan layanan yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.