Ketika korupsi merajalela di masyarakat dan menjadi santapan masyarakat setiap hari, membuat masyarakat menjadi masyarakat yang kacau balau dan tidak ada sistem sosial yang dapat berfungsi dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan mementingkan diri sendiri. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.
Bukti empiris dari penelitian di banyak negara dan dukungan teoritis dari ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menciptakan perbedaan yang tajam antara kelompok sosial dan individu dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain.
Korupsi juga merusak standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, tidak ada nilai inti atau keluhuran dalam masyarakat. Theobald mengklaim bahwa korupsi menciptakan suasana keserakahan, keegoisan, dan sinisme. Chandra Muzaffar mengamati bahwa korupsi membuat seseorang menempatkan kepentingannya sendiri di atas segalanya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika suasana sosial tercipta. Jika demikian, maka kerelaan masyarakat untuk berkorban demi masyarakat dan pembangunan terus berkurang bahkan mungkin hilang sama sekali.
Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda
Salah satu dampak negatif korupsi jangka panjang yang paling merusak adalah korupsi di kalangan generasi muda. Dalam masyarakat di mana korupsi telah menjadi hal biasa, anak-anak tumbuh dengan kepribadian antisosial, sedangkan generasi muda melihat korupsi sebagai hal yang normal (atau bahkan budaya) dan terbiasa dengan ketidakjujuran dan tidak bertanggung jawab dalam perkembangan pribadinya. Ketika generasi muda suatu bangsa dihadapkan pada situasi seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.
Bahaya Korupsi terhadap Politik Kekuasaan politik
Korupsi menciptakan pemerintahan yang tidak sah dan pemimpin masyarakat di mata publik. Jika hal ini terjadi, orang akan tidak mempercayai pemerintah dan para pemimpinnya dan akibatnya akan tidak patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Selain itu, maraknya praktik korupsi dalam politik, seperti kecurangan pemilu, kekerasan pemilu, kebijakan moneter dan lain-lain, dapat merugikan demokrasi karena penguasa yang korup menggunakan kekerasan (otoriter) untuk mempertahankan kekuasaan atau melanggengkan korupsi di masyarakat.
Selain itu, situasi seperti itu memicu ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial akibat konflik antara penguasa dan rakyat. Bahkan, dalam banyak kasus hal ini menyebabkan hilangnya kekuasaan pemerintah secara hina, seperti yang terjadi di Indonesia.
Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa
Korupsi melemahkan pembangunan ekonomi negara. Jika suatu proyek keuangan dilaksanakan penuh dengan unsur korupsi (pemberian terkait dengan persetujuan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaan dan bentuk korupsi lainnya dalam proyek), pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut adalah . tidak untuk dijangkau.
Penelitian empiris oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga menyebabkan penurunan penanaman modal dalam dan luar negeri karena investor berpikir dua kali untuk membayar biaya investasi yang lebih tinggi (misalnya menyuap otoritas dalam memperoleh izin, biaya keamanan untuk pihak ketiga). keamanan, sehingga investasi aman dan biaya lain yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara maju (AS, Inggris dan lain-lain) cenderung mengalokasikan dananya dalam bentuk foreign direct investment (FDI) ke negara-negara yang tingkat korupsinya rendah.
Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi
Korupsi juga menyebabkan inefisiensi dalam birokrasi dan meningkatkan biaya administrasi dalam birokrasi. Ketika birokrasi dikelilingi oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang berakal, efisien dan berkualitas tidak akan pernah terwujud. Kualitas pelayanan pasti sangat buruk dan mengecewakan masyarakat. Hanya orang-orang kaya yang mendapat jabatan baik, karena mereka bisa menyuap.19 Situasi ini dapat menyebabkan keresahan sosial yang meluas, ketimpangan sosial dan mungkin kebencian sosial, yang dapat berujung pada tergulingnya para birokrat.
Langkah Pemberantasan Korupsi
1. Menata kembali pelayanan publik, terutama di bidang yang berkaitan langsung dengan berlangsungnya kegiatan pelayanan masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengakses pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan tepat waktu tanpa membebani mereka dengan pungutan tambahan/pungutan liar. Langkah utama bertujuan untuk: (a) peningkatan sistem pelayanan publik; (b) meningkatkan kinerja pejabat; (c) meningkatkan kinerja lembaga layanan publik; dan (d) pemantauan yang lebih baik terhadap layanan publik, dengan tindakan prioritas yang diberikan pada matriks.
2. Transparansi, kontrol dan sanksi kegiatan pemerintah di bidang keuangan dan sumber daya manusia akan diperkuat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pemerintah dan sumber daya manusia, serta untuk memberikan informasi dan berbagai isu yang memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam bisnis. Langkah utama bertujuan untuk: a) perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara; (b) perbaikan sistem/pengadaan publik untuk barang dan jasa; dan (c) peningkatan sistem manajemen kepegawaian aparatur negara melalui langkah-langkah prioritas.
3. Meningkatkan pengaruh dukungan langkah-langkah dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan “prinsip negara hukum”, memperkuat budaya hukum dan memperkuat masyarakat dalam proses antikorupsi. Langkah utama bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik; dan (b) melengkapi Bahan Pendukung Hukum
4. Nampaknya pengurungan di penjara (penjara) bagi para koruptor bukanlah sebuah pencegah maupun cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Lagipula, Lapas memang merupakan tempat yang tidak berbeda dengan tempat di luar Lapas, asalkan terpidana korupsi dapat membayar sejumlah tertentu untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak berbeda dengan pelayanan dan fasilitas di luar Lapas. Maka lahirlah istilah penjara dengan fasilitas dan pelayanannya yang mewah. Melihat keadaan seperti itu, orang harus memikirkan cara lain untuk membuat orang merasa malu dan berpikir panjang dan keras tentang korupsi. Opsi yang memungkinkan misalnya, regulasi tentang publikasi keputusan akhir kasus korupsi oleh media. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sanksi moral bagi pelaku korupsi. Selain itu, sanksi pencabutan hak tersangka kasus korupsi harus ditambah. Sangat penting untuk mengajarkan bahwa pemegang jabatan publik adalah orang yang bermoral dan berintegritas tinggi.
5. Penindakan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan terpadu serta memiliki satu tujuan, yaitu pemberantasan korupsi. Pengurus harus merupakan orang-orang pilihan dan menunjukkan integritas yang tinggi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ego sektoral atau kelembagaan polisi. Negara juga harus mempertimbangkan sebaik apa kesejahteraan polisi, tidak kekurangan dan polisi yang bersih. Bagaimana bisa bersih kalau sikat yang digunakan untuk membersihkannya adalah sapu yang kotor?
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda