Ketua DPP Hanura: Tidak Ada Lagi Alasan Menunda Pelantikan Faradilla Abdal

JURNALPOST.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Hanura Bidang Korwil Sulawesi Mukhtar Tompo mempertanyakan kelambanan pergantian antar waktu (PAW) Faradilla Abdal menggantikan Andi Muhammad Takdir di DPRD Sulsel. Padahal, tegas Mukhtar, Andi Muhammad Takdir telah diberhentikan dengan hormat selaku anggota DPRD sejak Agustus 2017 lalu. Hal itu ditegaskannya di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Mukhtar mengungkapkan bahwa seluruh proses PAW yang diajukan partai Hanura telah diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui SK No 161.73-7637 sejak tanggal 29 Agustus, yang memutuskan memberhentikan dengan hormat Andi M Takdir sebagai anggota DPRD Sulsel. Pada tanggal yang sama, sambung Mukhtar, Kemendagri juga menerbitkan SK No161.73-7638, yang menyatakan Faradilla sebagai PAW di DPRD Sulsel.

“Saya tak ada tendensi ke masing-masing yang bersangkutan, tapi saya harus menjelaskan duduk persoalannya. Saya minta ke saudara Takdir Hasyim agar legowo atas keputusan yang pernah dibuatnya sendiri. Bahkan keputisan itu telah mendapat legitimasi partai dan Kemendagri. Tak ada alasan lagi menunda pelantikan Faradilla Abdal sebagai Anggota DPRD Sulsel,” tambah legislator DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 ini.

Sekadar diketahui, proses PAW Andi Takdir Hasyim ini sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan Faradila Abdal. Dalam perjanjian itu, Takdir menyetujui menjabat anggota DPRD Sulsel dari 24 September 2014 sampai 23 Maret 2017, kemudian digantikan melalui proses PAW oleh Faradilla Abdal 2,5 tahun terakhir, terhitung dari 24 Maret 2017 sampai 23 September 2019 mendatang.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 8 orang saksi dari DPP dan DPD Partai Hanura Sulsel. Dantaranya, Djafar Badjeber, Teguh Samudera, Gusti Randa, Jurmaini Syakur, Hardjadinata, Kristiawanto, Ambo Dalle, dan Waris Halid pada 4 Februari 2015 diatas materai 6.000.

Pembagian masa jabatan itu, juga mendapat persetujuan dari Wiranto yang saat itu menjabat ketua umum dan Sekjen Dossy Iskandar Prasetyo. Meski kepengurusan DPP Hanura berganti, keputusan tersebut kembali ditegaskan oleh Ketum Hanura yang baru, Oesman Sapta, melalui Surat Instruksi DPP Hanura Nomor: A/187/DPP HANURA/X/2017.

Meski mendapatkan penegasan dari DPP Hanura, namun proses PAW Andi Takdir tetap berliku. Jika sebelumnya sempat terhambat pada keterlambatan rekomendasi Gubernur, belakangan setelah terbit SK Pemberhentian Andi Takdri dan Pelantikan Faradillah oleh Kemendagri, kembali disinyalir adanya oknum Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel yang sengaja menyembunyikan surat Kemendagri tersebut.

Kini setelah SK tiba di DPRD Sulsel, Takdir Hasyim kembali bermanuver dengan memanfaatkan jaringan di Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPP Hanura. “Atas nama DPP Hanura mereka meminta penundaan PAW Takdir. Setelah saya konfirmasi ke Pak OSO, ternyata beliau tidak tahu. Tidak mungkin Surat Ketum DPP bisa dianulir oleh surat yang hanya ditandatangani Ketua Bidang,” tegas Mukhtar, Ketua DPP yang membidangi Korwil Sulawesi.

“Saya minta saudara Takdir Hasyim agar menghentikan manuver politik. Makin dia melakukannya, maka akan semakin fatal. Penyelenggara negara juga tak boleh ikut ikutan memasuki wilayah politik partai, ini akan sangat berbahaya. Tolong hargai aturan main Partai Hanura dan keputusan hukum yang sudah ada,” tegas Mukhtar.(Rls)