Ketahanan Pangan Nasional dalam Konteks Perdagangan Global

Oleh : Virani Nabillah Putri

JurnalPost.com - Di tengah dinamika perdagangan global yang terus berubah, ketahanan pangan nasional menjadi isu strategis yang tidak bisa dikesampingkan. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan pilar keamanan dan kedaulatan suatu negara. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya berada dalam posisi rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Globalisasi perdagangan pangan telah menciptakan isu menarik. Di satu sisi, pasar global menawarkan akses terhadap beragam produk pangan dari seluruh dunia dengan harga kompetitif. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada impor pangan dapat mengancam stabilitas nasional ketika terjadi lonjakan di pasar internasional. Hal ini termasuk pada ancaman krisis pangan global yang mengancam kestabilitas sebuah negara.

Krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2008 serta terjadinya gangguan rantai pasok selama pandemi COVID-19 yang menjadi peringatan keras bagi setiap Negara untuk tidak melakukan penimbunan barang tertentu. Di Haiti saat pandemi, 90% petani memperkirakan penurunan yang signifikan dalam produksi sereal. Di Kolombia, lebih dari separuh peternak mengatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pakan. Di Sudan Selatan, dua pertiga responden mengatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan kesehatan hewan.

Sehingga negara-negara pengekspor pangan utama tidak segan menerapkan pembatasan ekspor ketika menghadapi ancaman kekurangan pangan domestik, meninggalkan negara-negara importir dalam ketidakpastian. Imbasnya kenaikan tarif harga barang pada pangan yang membuat semakin lama pemilik barang menimbun barang yang dimiliki. Efeknya membuat lamanya kelangkaan barang pangan di pasar global.

Indonesia sendiri menghadapi kesulitan dalam hal ketahanan pangan. Sebagai negara agraris dengan lahan subur dan iklim tropis, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencukupi pangan sendiri. 30% hasil panen Indonesia terbuang karena buruknya rantai pasok yang setara dengan kerugian Rp150 triliun per tahun. Namun kenyataannya kita masih mengimpor berbagai komoditas pangan pokok termasuk beras, kedelai, gula, dan daging. Kebijakan impor sering dijadikan solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, meskipun hal ini berdampak pada kesejahteraan petani lokal.

Ini menunjukkan ketakutan pasar terhadap penurunan penerimaan ekspor dan kemungkinan krisis perdagangan global. Karena ketidakpastian ini, beban utang sektor swasta di luar negeri semakin berat. Sentimen negatif tentang kebijakan Trump telah menyebabkan harga emas global turun, yang juga berdampak pada harga emas domestik. Di sisi lain, pasar saham juga mengalami kerugian. Untuk mengurangi ketegangan, Bursa Efek Indonesia bahkan harus mengubah batas perdagangannya.

Ketahanan pangan tidak sekadar soal produksi dalam negeri namun juga terkait intelligent supply management. Indonesia sendiri membutuhkan kerjasama kemitraan terkait bidang pertanian. seperti halnya kemitraan dengan Thailand/Vietnam untuk cadangan beras jangka panjang, bukan sekadar impor reaktif saat harga melonjak. Tidak hanya sebatas kerjasama namun perlu di imbangi dengan riset inovasi pertanian karena anggaran riset pertanian Indonesia hanya 0,2% dari PDB, jauh di bawah Vietnam (0,5%) atau Brasil (1,3%). Namun dalam perwujudannya indonesia sendiri masih mengalami tantangan. Terkait impor masih terlalu bergantung pada negara lain. Indonesia sendiri masih impor 60% kebutuhan kedelai dan 30% gula  di tahun 2024 membuat kita rentan gejolak harga global. Meski UU No. 18/2012 tentang Pangan mengamanatkan kemandirian,  namun 62% kebijakan pangan masih bersifat reaktif seperti impor mendadak saat harga naik.

Tak lupa peran petani Indonesia dalam menghadapi krisis pangan global. Hanya 15% petani Indonesia yang menggunakan alat pertanian modern. Hambatan lain yakni 30% bantuan pangan pemerintah terlambat 3-6 bulan dampaknya  memperparah kerawanan atau kelangkaan pangan. Perlunya pengawasan lebih mendalam terkait program ketahanan pangan untuk menghindari krisis pangan.