JURNALPOST – Setelah hampir sembilan bulan para siswa menghadapi berbagai problematika dalam proses pebelajaran, kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memberikan izin kepada Pemerintah Daerah untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai Januari 2021.
Perizinan ini dikeluarkan mengingat masih banyaknya daerah di Indonesia yang kesulitan dalam menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif yang kemungkinan besar bisa saja terjadi bila pembelajaran online terus dilakukan.
Dampak negatif yang dapat terjadi adalah ancaman putus sekolah karena mereka terpaksa bekerja di tengah pandemi, termasuk persepsi orang tua yang tidak melihat peranan penting sekolah bagi anak. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas belajar serta adanya risiko kekerasan rumah tangga dan risiko eksternal tanpa terdeteksi oleh guru.
Dilansir dari press conference di kanal youtube Kemendikbud RI, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan sekolah bukan lagi berdasarkan zona, namun tergantung izin dari Pemda, Kantor Wilayah, Kemenag, dan kewenangan komite sekolah atau orang tua.
Namun tidak sedikit orang tua yang meragukan keputusan tersebut, karena khawatir bila anak mereka belajar di luar rumah. Seperti yang diutarakan Uli (49), ibu dari siswa kelas III SMP di Peureulak, Aceh Timur ini mengaku bahwa sekolah online maupun offline sebenarnya sama-sama berisiko. Belajar sangat penting, namun kesehatan lebih utama. Di rumah pun orangtua bisa full mengontrol dan mengayomi.
Kekhawatiran yang sama juga diutarakan oleh Yanti (48), ibu dari mahasiswi asal Bogor yang berkuliah di Bandung. “Meskipun protokol kesehatan diterapkan, kemungkinan tertular ada, tapi diusahakan tetap maksimal mematuhi protokol kesehatan dan menyerahkan semua yang terjadi kepada kehendak Allah SWT, semoga selalu dilindungi dan diberi kesehatan,” ujarnya.
Kendati demikian, kekhawatiran timbul karena risiko dan kebijakan pembelajaran tatap muka yang belum maksimal, belum lagi pertanggungjawaban dan jaminan jika terjadi suatu risiko. Sebagian guru pun sebenarnya siap, namun tetap ada rasa khawatir dan terpaksa, sehingga meminta gubernur yang memimpin wilayah zona merah memikirkan kembali keputusannya. (Intan Dara Phonna)
