Kejati Sulsel Tahan Mantan Pj Gubernur dan 4 Tersangka Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp50 Miliar

JurnalPost.com - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan resmi menahan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp50 miliar. Penahanan tersebut dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026. Salah satu tersangka yang ditahan dan mengenakan rompi tahanan adalah mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan berinisial BB. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menjelaskan bahwa penetapan sekaligus penahanan para tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah dan cukup. “Pada hari ini, Senin 9 Maret 2026, kami resmi melakukan penahanan terhadap lima orang tersangka,” ujar Kajati Sulsel saat memberikan keterangan pers di Kantor Kejati Sulsel, Makassar. Selain BB, penyidik Pidsus Kejati Sulsel juga menahan RM selaku Direktur PT AAN, RE selaku Direktur PT CAP, HS yang merupakan tim pendamping Pj Gubernur, serta RRS yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Takalar. Kejati Sulsel sebelumnya juga telah menetapkan satu tersangka lain berinisial UN yang menjabat sebagai KPA/PPK. Namun, terhadap UN belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang dalam kondisi sakit.

Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari proyek pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Dari total nilai proyek sekitar Rp60 miliar, penyidik menduga terjadi praktik penggelembungan harga (mark-up) dan indikasi pengadaan fiktif yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Sebelum penahanan dilakukan, Kejati Sulsel telah melalui serangkaian proses penyidikan. Pada 17 Desember 2025, penyidik memeriksa mantan Pj Gubernur BB selama kurang lebih 10 jam untuk mendalami kebijakan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Untuk mencegah para pihak melarikan diri dan menghambat proses penyidikan, Kejati Sulsel juga mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Intelijen pada 30 Desember 2025. Permohonan pencekalan itu berlaku bagi enam orang yang kini telah berstatus tersangka. Dalam proses pengusutan kasus ini, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas TPHBun, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta kantor pihak rekanan. Dari sejumlah lokasi tersebut, penyidik menyita ratusan dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan. Selain itu, lebih dari 80 orang saksi telah diperiksa, yang berasal dari unsur birokrasi, legislatif, swasta, hingga kelompok tani. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 603 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kejati Sulsel menegaskan akan terus mengusut tuntas perkara ini dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat, guna menjaga integritas pengelolaan keuangan negara serta tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.